Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Lonjakan Kasus Covid-19 di Luar Jawa-Bali, Ini Saran Strategi dari Epidemiolog

Kompas.com - 08/08/2021, 15:28 WIB
Rahel Narda Chaterine,
Kristian Erdianto

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.comEpidemiolog dari Griffith University Dicky Budiman menyarankan sejumlah strategi kepada pemerintah terkait penanganan lonjakan kasus Covid-19 di luar Jawa-Bali dalam dua pekan terakhir.

Menurut Dicky, pemerintah perlu memperkuat testing, pelacakan atau tracing, dan perawatan pasien (3T).

Kemudian, percepatan pelaksanaan vaksinasi dan penerapan protokol kesehatan. Ia mengatakan, masyarakat perlu lebih disiplin dalam menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan serta membatasi mobilisasi dan interaksi fisik.

Baca juga: 5 Provinsi Luar Jawa-Bali yang Disebut Jokowi Catatkan Lonjakan Covid-19

“Dari saat ini harus diperkuat 3T, 5M, dan vaksinasi. Trias strategi itulah yang harus dilakukan dengan kuat termasuk menyiapkan opsi PPKM serupa darurat ini,” kata Dicky kepada Kompas.com, Minggu (8/8/2021).

Dicky menegaskan, ketiga strategi itu masih menjadi pekerjaan rumah pemerintah. Ia mengingatkan, daerah perlu belajar dari situasi lonjakan kasus yang terjadi di Pulau Jawa dan Bali.

Apabila daerah tidak bertindak aktif dalam penanganan pandemi Covid-19, maka, dampak kematian yang besar akan membayangi.

Terlebih, ia menuturkan, masih ada keterbatasan fasilitas kesehatan (faskes) hingga sumber daya manusia di wilayah tersebut.

“Itu berdampak lebih serius karena keterbatasan faskes, sistem kesehatan, SDM, dan sosial ekonomi mereka, dan bisa berpotensi terjadi kasus infeksinya lebih sedikit dan kematiannya lebih banyak,” ungkapnya.

Baca juga: Jokowi: Hati-hati, Lonjakan Covid-19 Bergeser ke Luar Jawa-Bali

Selain itu, Dicky menyarankan, implementasi pemberlakukan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) diperpanjang.

Sebab, ia menilai, sedikit banyak PPKM berdampak positif mencegah terjadinya skenario terburuk dari lonjakan Covid-19 di Indonesia.

“Dan kalau bicara PPKM ya sebetulnya untuk Jawa sendiri, setidaknya untuk Jawa kalau bisa lebih satu minggu ditambah lagi itu akan sangat bagus ya,” ucap dia.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo meminta jajarannya, khususnya TNI-Polri, merespons lonjakan kasus Covid-19 di luar Pulau Jawa-Bali dalam dua minggu terakhir.

Jokowi menyoroti lima provinsi dengan kenaikan kasus aktif paling tinggi per tanggal 5 Agustus 2021.

Kelima provinsi itu yakni Kalimantan Timur (22.529 kasus aktif), Sumatera Utara (21.876 kasus aktif), Papua (14.989 kasus aktif), Sumatera Barat (14.496 kasus aktif), dan Riau (13.958 kasus aktif).

"Saya perintahkan kepada Panglima TNI, Kapolri, untuk betul-betul mengingatkan selalu kepada Pangdam, Kapolda, dan Danrem, Dandim, Kapolres, untuk betul-betul secara cepat merespons dari angka-angka yang tadi saya sampaikan," kata Jokowi dalam siaran virtual, Sabtu (7/8/2021).

Baca juga: Jokowi: Stok Vaksin Jangan Dibiarkan Lebih dari 2 Hari, Langsung Suntikkan ke Warga

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Optimistis MK Diskualifikasi Gibran, Kubu Anies: Tak Ada Alasan untuk Tidak Pemungutan Suara Ulang

Optimistis MK Diskualifikasi Gibran, Kubu Anies: Tak Ada Alasan untuk Tidak Pemungutan Suara Ulang

Nasional
MK Diperkirakan Tak Akan Diskualifikasi Prabowo-Gibran

MK Diperkirakan Tak Akan Diskualifikasi Prabowo-Gibran

Nasional
Jadwal Terbaru Pelaksanaan UTBK-SNBT 2024

Jadwal Terbaru Pelaksanaan UTBK-SNBT 2024

Nasional
Dana Zizwaf Selama Ramadhan 2024 Meningkat, Dompet Dhuafa: Kedermawanan Masyarakat Meningkat

Dana Zizwaf Selama Ramadhan 2024 Meningkat, Dompet Dhuafa: Kedermawanan Masyarakat Meningkat

Nasional
MK Diprediksi Bikin Kejutan, Perintahkan Pemungutan Suara Ulang di Sejumlah Daerah

MK Diprediksi Bikin Kejutan, Perintahkan Pemungutan Suara Ulang di Sejumlah Daerah

Nasional
Menakar Nasib Ketua KPU Usai Diadukan Lagi ke DKPP Terkait Dugaan Asusila

Menakar Nasib Ketua KPU Usai Diadukan Lagi ke DKPP Terkait Dugaan Asusila

Nasional
Tak Lagi Solid, Koalisi Perubahan Kini dalam Bayang-bayang Perpecahan

Tak Lagi Solid, Koalisi Perubahan Kini dalam Bayang-bayang Perpecahan

Nasional
TPN Ganjar-Mahfud Sebut 'Amicus Curiae' Bukan untuk Intervensi MK

TPN Ganjar-Mahfud Sebut "Amicus Curiae" Bukan untuk Intervensi MK

Nasional
Percepat Kinerja Pembangunan Infrastruktur, Menpan-RB Setujui 26.319 Formasi ASN Kementerian PUPR

Percepat Kinerja Pembangunan Infrastruktur, Menpan-RB Setujui 26.319 Formasi ASN Kementerian PUPR

Nasional
Kubu Prabowo Siapkan Satgas untuk Cegah Pendukung Gelar Aksi Saat MK Baca Putusan Sengketa Pilpres

Kubu Prabowo Siapkan Satgas untuk Cegah Pendukung Gelar Aksi Saat MK Baca Putusan Sengketa Pilpres

Nasional
TKN Prabowo-Gibran Akan Gelar Nobar Sederhana untuk Pantau Putusan MK

TKN Prabowo-Gibran Akan Gelar Nobar Sederhana untuk Pantau Putusan MK

Nasional
Jelang Putusan Sengketa Pilpres: MK Bantah Bocoran Putusan, Dapat Karangan Bunga

Jelang Putusan Sengketa Pilpres: MK Bantah Bocoran Putusan, Dapat Karangan Bunga

Nasional
Skenario Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Sengketa Pilpres 2024

Skenario Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Kejagung Terus Telusuri Aset Mewah Harvey Moeis, Jet Pribadi Kini dalam Bidikan

Kejagung Terus Telusuri Aset Mewah Harvey Moeis, Jet Pribadi Kini dalam Bidikan

Nasional
Yusril Tegaskan Pencalonan Gibran Sah dan Optimistis dengan Putusan MK

Yusril Tegaskan Pencalonan Gibran Sah dan Optimistis dengan Putusan MK

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com