Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi: Hati-hati, Lonjakan Covid-19 Bergeser ke Luar Jawa-Bali

Kompas.com - 08/08/2021, 09:18 WIB
Fitria Chusna Farisa,
Ivany Atina Arbi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo mewanti-wanti jajarannya untuk terus waspada dalam menyikapi penyebaran virus corona.

Ia menyebut bahwa lonjakan Covid-19 kini mulai terjadi di banyak daerah di luar Jawa-Bali.

Hal ini Jokowi sampaikan dalam rapat terbatas evaluasi perkembangan dan tindak lanjut PPKM Level 4, Sabtu (7/8/2021).

"Terjadi pergeseran lonjakan dari Jawa-Bali menuju ke luar Jawa-Bali dan selama dua minggu terakhir ini saya melihat penambahan kasus-kasus baru di provinsi-provinsi di luar Jawa terus meningkat," kata Jokowi dalam tayangan YouTube Sekretariat Presiden, Sabtu malam.

Baca juga: Jokowi Instrusikasin Vaksin Covid-19 Langsung Disuntikan ke Masyarakat, Jangan Distok di Dinkes, RS, atau Puskemas

Kenaikan Covid-19 di luar Jawa-Bali terjadi dalam 2 minggu terakhir. Jokowi mengungkap, per 25 Juli 2021 daerah luar Jawa-Bali berkontribusi 13.200 kasus Covid-19 atau 34 persen terhadap kasus nasional.

Namun, per 1 Agustus angkanya naik menjadi 13.589 atau 44 persen terhadap total kasus nasional, dan per 6 Agustus naik lagi ke angka 21.374 kasus atau 54 persen.

Per 5 Agustus 2021 setidaknya ada 5 provinsi di luar Jawa-Bali yang mencatatkan kasus aktif Covid-19 tinggi, kelimanya yakni Kalimantan Timur dengan 22.529 kasus aktif, Sumatera Utara 21.876 kasus aktif, Papua 14.989 kasus, Sumatera Barat 14.496 kasus, dan Riau 13.958 kasus.

Kemudian, pada 6 Agustus 2021 kasus aktif Covid-19 di Sumatera Utara naik jadi 22.892 kasus, Riau 14.993 kasus, Sumatera Barat 14.712 kasus.

Baca juga: Kasus Positif Covid-19 Masih Bertambah dan Perintah Jokowi soal Peningkatan Kasus di Luar Jawa-Bali

Secara khusus Jokowi menggarisbawahi kenaikan kasus Covid-19 di Nusa Tenggara Timur (NTT). Pada 3 Agustus ada 608 kasus baru Covid-19, kemudian 530 kasus pada 4 Agustus, dan 3.598 kasus baru pada 6 Agustus.

"Yang turun dua hari kemarin Kaltim dan Papua. Tapi hati-hati, ini selalu naik dan turun," ujar Jokowi.

Presiden pun memerintahkan Panglima TNI dan Kapolri untuk mengingatkan Pangdam, Kapolda, Danrem, Dandim, hingga Kapolres secara cepat merespons kenaikan angka tersebut.

Setidaknya, ada tiga hal utama yang harus ditempuh. Pertama, menekan angka mobilitas masyarakat setidaknya selama 2 minggu.

Baca juga: Epidemiolog Soroti Kapasistas Testing Selama PPKM yang Masih Rendah

Kedua, meningkatkan testing dan tracing. Ketiga, memastikan pasien Covid-19 mendapat perawatan di fasilitas isolasi terpusat yang dibangun pemerintah.

"Saya lihat beberapa provinsi di Jawa memakai sekolah, memakai balai, memakai gedung-gedung olahraga, diberi tempat tidur yang nyaman, bawa mereka ke sana," kata Jokowi.

Untuk menekan angka kematian, Jokowi juga memerintahkan jajarannya melibatkan Ikatan Dokter Indonesia (IDI) untuk membuka layanan telemedicine.

Terakhir, presiden ingin angka vaksinasi Covid-19 terus dipercepat di seluruh daerah.

"Jangan ada stok vaksin terlalu lama, baik di dinkes maupun di RS, puskesmas. Perintahkan semua segera suntikkan karena kecepatan ini juga memberikan proteksi pada rakyat kita," kata dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

'Orang Toxic Jangan Masuk Pemerintahan, Bahaya'

"Orang Toxic Jangan Masuk Pemerintahan, Bahaya"

Nasional
Prabowo Perlu Waktu untuk Bertemu, PKS Ingatkan Silaturahmi Politik Penting bagi Demokrasi

Prabowo Perlu Waktu untuk Bertemu, PKS Ingatkan Silaturahmi Politik Penting bagi Demokrasi

Nasional
Soal Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Bukan Cuma Harapan Pak Luhut

Soal Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Bukan Cuma Harapan Pak Luhut

Nasional
Halal Bihalal Akabri 1971-1975, Prabowo Kenang Digembleng Senior

Halal Bihalal Akabri 1971-1975, Prabowo Kenang Digembleng Senior

Nasional
Anggap “Presidential Club” Positif, Cak Imin:  Waktunya Lupakan Perbedaan dan Konflik

Anggap “Presidential Club” Positif, Cak Imin: Waktunya Lupakan Perbedaan dan Konflik

Nasional
Anggap Positif “Presidential Club” yang Ingin Dibentuk Prabowo, Cak Imin: Pemerintah Bisa Lebih Produktif

Anggap Positif “Presidential Club” yang Ingin Dibentuk Prabowo, Cak Imin: Pemerintah Bisa Lebih Produktif

Nasional
Jokowi Gowes Sepeda Kayu di CFD Jakarta, Warga Kaget dan Minta 'Selfie'

Jokowi Gowes Sepeda Kayu di CFD Jakarta, Warga Kaget dan Minta "Selfie"

Nasional
Ketidakharmonisan Hubungan Presiden Terdahulu jadi Tantangan Prabowo Wujudkan 'Presidential Club'

Ketidakharmonisan Hubungan Presiden Terdahulu jadi Tantangan Prabowo Wujudkan "Presidential Club"

Nasional
Bela Jokowi, Projo: PDI-P Baperan Ketika Kalah, Cerminan Ketidakdewasaan Berpolitik

Bela Jokowi, Projo: PDI-P Baperan Ketika Kalah, Cerminan Ketidakdewasaan Berpolitik

Nasional
Cek Lokasi Lahan Relokasi Pengungsi Gunung Ruang, AHY: Mau Pastikan Statusnya 'Clean and Clear'

Cek Lokasi Lahan Relokasi Pengungsi Gunung Ruang, AHY: Mau Pastikan Statusnya "Clean and Clear"

Nasional
Di Forum Literasi Demokrasi, Kemenkominfo Ajak Generasi Muda untuk Kolaborasi demi Majukan Tanah Papua

Di Forum Literasi Demokrasi, Kemenkominfo Ajak Generasi Muda untuk Kolaborasi demi Majukan Tanah Papua

Nasional
Pengamat Anggap Sulit Persatukan Megawati dengan SBY dan Jokowi meski Ada 'Presidential Club'

Pengamat Anggap Sulit Persatukan Megawati dengan SBY dan Jokowi meski Ada "Presidential Club"

Nasional
Budi Pekerti, Pintu Masuk Pembenahan Etika Berbangsa

Budi Pekerti, Pintu Masuk Pembenahan Etika Berbangsa

Nasional
“Presidential Club”, Upaya Prabowo Damaikan Megawati dengan SBY dan Jokowi

“Presidential Club”, Upaya Prabowo Damaikan Megawati dengan SBY dan Jokowi

Nasional
Soal Orang 'Toxic' Jangan Masuk Pemerintahan Prabowo, Jubir Luhut: Untuk Pihak yang Hambat Program Kabinet

Soal Orang "Toxic" Jangan Masuk Pemerintahan Prabowo, Jubir Luhut: Untuk Pihak yang Hambat Program Kabinet

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com