Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 06/08/2021, 15:00 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Pada periode 30 Juni-31 Juli 2021, koalisi LaporCovid-19 menerima 136 laporan mengenai insentif tenaga kesehatan yang belum dibayarkan.

Ratusan laporan tersebut berasal dari tenaga kesehatan yang bertugas di rumah sakit milik pemerintah maupun rumah sakit milik swasta.

Laporan tersebar dari berbagai provinsi, antara lain Jawa Barat, DKI Jakarta, Banten, Sumatera Selatan, Aceh, Jawa Timur, Sumatera Utara, Kalimantan Timur, Jambi, Bali, Lampung, Kalimantan Barat, Sulawesi Tengah dan Sulawesi Utara.

"Artinya semua fasilitas pelayanan kesehatan (fasyankes) bisa saja mengalami penundaan pembayaran insentif ini," kata Anggota Tim Advokasi LaporCovid-19 Firdaus Ferdiansyah, dalam konferensi pers secara virtual, Jumat (6/8/2021).

Baca juga: Amnesty: 21.424 Tenaga Kesehatan Alami Penundaan hingga Pemotongan Insentif

Firdaus mengatakan, dari 79 tenaga kesehatan yang melapor, 50 orang di antaranya terpapar Covid-19.

Hal ini, kata dia, menunjukkan bahwa tenaga kesehatan berisiko tinggi terpapar Covid-19.

"Namun, mereka belum mendapatkan insentif yang seharusnya diberikan pemerintah sesuai amanat Kepmenkes No.HK.01.07/Menkes/2539/2020," ujarnya.

Selain itu, Firdaus mengatakan, pemotongan insentif oleh pihak manajemen fasilitas pelayanan kesehatan (fasyankes) masih terus terjadi.

"Misalnya, nakes (tenaga kesehatan) di Puskesmas di mana insentif yang sudah diterima di rekening masing-masing harus ditarik oleh Puskesmas lalu dibagi rata dengan seluruh pegawai," ucapnya.

Berdasarkan laporan tersebut, Firdaus mendorong pemerintah dapat mempermudah alur perbaikan data pribadi yang belum disesuaikan.

Ia mengingatkan, pemberian insentif merupakan kewajiban negara kepada tenaga kesehatan yang rela membahayakan diri untuk menyelamatkan warga.

"Dan adapun alasan bahwa mereka yang relawan secara sukarela untuk kemanusiaan itu tidak bisa dijadikan pembenaran atas keterlambatan," pungkasnya.

Baca juga: Karut-marut Pencairan Insentif Tenaga Kesehatan di Tengah Pandemi

Pencairan insentif tenaga kesehatan menjadi persoalan yang tak kunjung usai. Masih banyak garda terdepan penanganan pandemi Covid-19 itu yang belum menerima haknya.

Persoalan pencairan insentif ini tak hanya disebabkan lambatnya pemerintah pusat, tetapi juga pemerintah daerah.

Insentif tenaga kesehatan di daerah masuk dalam administrasi daerah yang sumbernya berasal dari biaya operasi kesehatan (BOK) dan Dana Alokasi Umum (DAU) ataupun Dana Bagi Hasil (DBH).

Menurut data Kementerian Keuangan (Kemenkeu) per 20 Juli 2021, pencairan insentif baru mencapai Rp 245,01 miliar. Jumlah itu diberikan kepada 50.849 tenaga kesehatan.

Sementara, realisasi insentif yang berasal dari DAU/DBH baru mencapai 21 persen dari total anggaran Rp 8,1 triliun. Realisasinya yakni Rp 1,79 triliun diberikan kepada 23.991 tenaga kesehatan.

"Tentu masih sangat kecil dibanding tahun lalu, (insentif) nakes daerah (tahun lalu) 848.885 nakes. Yang dibayar sekarang baru 50.849 nakes, ditambah 23.991 nakes," kata Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Rabu (21/7/2021).

Adapun untuk insentif yang berada dalam administrasi Kementerian Kesehatan, sudah dicairkan senilai Rp 3,18 triliun kepada 413.360 nakes. Namun, masih ada tunggakan Rp 1,48 triliun kepada 200.500 nakes.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Video rekomendasi
Video lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+


Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Soal Rencana Kenaikan Biaya Haji, Ketum PBNU: Kalau Ndak Mampu, Ndak Usah Haji Ndak Apa, Ndak Dosa

Soal Rencana Kenaikan Biaya Haji, Ketum PBNU: Kalau Ndak Mampu, Ndak Usah Haji Ndak Apa, Ndak Dosa

Nasional
Dialog Dini Hari PKS di Istanbul Berujung Tiket Pilpres Anies Baswedan

Dialog Dini Hari PKS di Istanbul Berujung Tiket Pilpres Anies Baswedan

Nasional
Anies Baswedan Kini Punya Tiket untuk Pilpres 2024

Anies Baswedan Kini Punya Tiket untuk Pilpres 2024

Nasional
Pengamat: Dukungan PKS dan Demokrat buat Anies Bakal Panaskan Partai Lain, Termasuk PDI-P

Pengamat: Dukungan PKS dan Demokrat buat Anies Bakal Panaskan Partai Lain, Termasuk PDI-P

Nasional
Ferdy Sambo, Ricky Rizal, dan Kuat Ma'ruf Sidang Duplik Hari Ini, Selangkah Lagi Menuju Vonis

Ferdy Sambo, Ricky Rizal, dan Kuat Ma'ruf Sidang Duplik Hari Ini, Selangkah Lagi Menuju Vonis

Nasional
Sempat Ditunda, Sidang Tuntutan Eks Ketua Dewan Pembina ACT Novariyadi Imam Digelar Hari Ini

Sempat Ditunda, Sidang Tuntutan Eks Ketua Dewan Pembina ACT Novariyadi Imam Digelar Hari Ini

Nasional
Dugaan Perubahan Subtansi Putusan MK Akan Dilaporkan ke Polisi

Dugaan Perubahan Subtansi Putusan MK Akan Dilaporkan ke Polisi

Nasional
Sandiaga Jelaskan Alasan Ungkap Perjanjian Politik Prabowo-Anies Sekarang

Sandiaga Jelaskan Alasan Ungkap Perjanjian Politik Prabowo-Anies Sekarang

Nasional
PKS Dukung Anies Capres, Demokrat: Langkah Pembentukan Koalisi Perubahan Terjawab

PKS Dukung Anies Capres, Demokrat: Langkah Pembentukan Koalisi Perubahan Terjawab

Nasional
Koalisi Perubahan Terbuka, Sudirman Said Sebut Berkomunikasi dengan Sejumlah Parpol

Koalisi Perubahan Terbuka, Sudirman Said Sebut Berkomunikasi dengan Sejumlah Parpol

Nasional
Sohibul dan Sudirman Said Terbang ke Turkiye demi Dapatkan Kepastian Dukungan PKS untuk Anies

Sohibul dan Sudirman Said Terbang ke Turkiye demi Dapatkan Kepastian Dukungan PKS untuk Anies

Nasional
Sudirman Said Sebut Anies Tak Ada Janji soal Pilpres dengan Prabowo, tapi Ditawari Cawapres pada 2019

Sudirman Said Sebut Anies Tak Ada Janji soal Pilpres dengan Prabowo, tapi Ditawari Cawapres pada 2019

Nasional
Anies Disebut Tak Punya Perjanjian soal Pilpres dengan Prabowo

Anies Disebut Tak Punya Perjanjian soal Pilpres dengan Prabowo

Nasional
Survei Algoritma: KPU Punya Pekerjaan Rumah Tunjukkan Kemandirian Jelang Pemilu 2024

Survei Algoritma: KPU Punya Pekerjaan Rumah Tunjukkan Kemandirian Jelang Pemilu 2024

Nasional
Kantongi Dukungan Demokrat dan PKS, Anies Dinilai Masih Belum Cukup Amankan Tiket Capres

Kantongi Dukungan Demokrat dan PKS, Anies Dinilai Masih Belum Cukup Amankan Tiket Capres

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.