Kompas.com - 06/08/2021, 13:42 WIB
Tenaga kesehatan menjemur sepatu APD usai dicuci di Rumah Sakit Darurat COVID-19 Wisma Atlet, Kemayoran, Jakarta, Selasa (2/3/2021). Hingga satu tahun berselang, pada 1 Maret 2021, pemerintah mencatat ada 1.341.314 kasus positif COVID-19 di Indonesia sejak pengumuman kasus pertama. Dari jumlah kasus tersebut, 1.151.915 orang diantaranya telah dinyatakan sembuh sementara 36.325 orang lainnya meninggal dunia. ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja/wsj. ANTARA FOTO/MUHAMMAD ADIMAJATenaga kesehatan menjemur sepatu APD usai dicuci di Rumah Sakit Darurat COVID-19 Wisma Atlet, Kemayoran, Jakarta, Selasa (2/3/2021). Hingga satu tahun berselang, pada 1 Maret 2021, pemerintah mencatat ada 1.341.314 kasus positif COVID-19 di Indonesia sejak pengumuman kasus pertama. Dari jumlah kasus tersebut, 1.151.915 orang diantaranya telah dinyatakan sembuh sementara 36.325 orang lainnya meninggal dunia. ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja/wsj.

JAKARTA, KOMPAS.com - Amnesty International Indonesia mencatat, 21.424 tenaga kesehatan di 34 kabupaten atau kota pernah mengalami penundaan hingga pemotongan insentif sejak Juni 2020-Juli 2021.

"Sekali lagi mereka ini yang pernah mengalami penundaan atau pemotongan insentif dari Juni 2020-Juli 2021," kata Manajer Media dan Kampanye Amnesty International Indonesia, Nurina Savitri, dalam konferensi pers secara virtual, Jumat (6/8/2021).

Baca juga: Karut-marut Pencairan Insentif Tenaga Kesehatan di Tengah Pandemi

Menurut Nurina, penundaan atau pemotongan insentif setidaknya dialami oleh tenaga kesehatan di lima kabupaten atau kota.

Kelima daerah itu yakni Bogor sebanyak 4.258 orang, Palembang 3.987 orang, Tanjung Pinang 2.900 orang, Banyuwangi 1.938 orang dan Bandung Barat 1.618 orang.

"Metode yang kami gunakan mengkalkulasi hasil pemantauan dari media dan juga data independen dari sejumlah lembaga, salah satunya dari LaporCovid-19. Kami verifikasi kepada rekan-rekan organisasi profesi," ujarnya.

Nurina mengatakan, ada beberapa alasan penundaan atau pemotongan insentif, yaitu inkonsistensi data pribadi sehingga harus dilakukan perbaikan data.

Kemudian, hambatan birokrasi terkait data pribadi tenaga kesehatan yang tidak sesuai tersebut harus diperbaiki ke Kemenkes.

"Dan ada pemotongan di fasyankes (fasilitas pelayanan kesehatan), pemerintah hanya membayarkan insentif bagi nakes (tenaga kesehatan) unit penanganan Covid-19, padahal di faskes seperti RS, semua nakes fokus menangani Covid-19," ucapnya.

Baca juga: Ketua DPR: Segera Bayarkan Insentif Tenaga Kesehatan

Selain itu, Nurina menuturkan, beberapa tenaga kesehatan mendapatkan intimidasi dari aparat ketika menyampaikan kondisi penundaan atau pemotongan insentif.

Hal tersebut, kata dia, merupakan pelanggaran terhadap hak tenaga kesehatan atas kebebasan berbicara yang dilindungi Pasal 19 Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik.

Halaman Selanjutnya
Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jadi Calon Pangkostrad, I Nyoman Cantiasa Eks Danjen Kopassus yang Janji Hancurkan Teroris Papua

Jadi Calon Pangkostrad, I Nyoman Cantiasa Eks Danjen Kopassus yang Janji Hancurkan Teroris Papua

Nasional
Minta Maaf Setelah Diprotes Masyarakat Sunda, Arteria Dahlan Siap Disanksi PDI-P

Minta Maaf Setelah Diprotes Masyarakat Sunda, Arteria Dahlan Siap Disanksi PDI-P

Nasional
Koalisi Masyarakat Sipil Tuding Pembangunan IKN sebagai Megaproyek Oligarki yang Ancam Keselamatan Rakyat

Koalisi Masyarakat Sipil Tuding Pembangunan IKN sebagai Megaproyek Oligarki yang Ancam Keselamatan Rakyat

Nasional
Diprotes Masyarakat Sunda, Arteria Dahlan Akhirnya Minta Maaf

Diprotes Masyarakat Sunda, Arteria Dahlan Akhirnya Minta Maaf

Nasional
Prabowo Ingin Kerja Sama Pertahanan-Keamanan dengan Negara ASEAN Diperkuat

Prabowo Ingin Kerja Sama Pertahanan-Keamanan dengan Negara ASEAN Diperkuat

Nasional
Prabowo Pastikan Program Komponen Cadangan Akan Dilanjutkan Tahun Ini

Prabowo Pastikan Program Komponen Cadangan Akan Dilanjutkan Tahun Ini

Nasional
Pemerintah Pertimbangkan Relokasi Warga di Daerah Rawan Gempa di Pandeglang

Pemerintah Pertimbangkan Relokasi Warga di Daerah Rawan Gempa di Pandeglang

Nasional
Ditangkapnya 2 Kepala Daerah asal Golkar dalam 2 Pekan, Pembelaan KPK dan Respons Partai Beringin

Ditangkapnya 2 Kepala Daerah asal Golkar dalam 2 Pekan, Pembelaan KPK dan Respons Partai Beringin

Nasional
Desak Rehabilitasi, Sejumlah Anggota Komisi III Soroti Vonis Bui Nia Ramadhani-Ardi Bakrie

Desak Rehabilitasi, Sejumlah Anggota Komisi III Soroti Vonis Bui Nia Ramadhani-Ardi Bakrie

Nasional
Banyak Tokoh Ingin Tingkatkan Elektabilitas untuk Pilpres, Jokowi: Jangan Gunakan Fasilitas Negara

Banyak Tokoh Ingin Tingkatkan Elektabilitas untuk Pilpres, Jokowi: Jangan Gunakan Fasilitas Negara

Nasional
Dukung BNN Perangi Narkoba, Sejumlah Anggota Komisi III Kenakan Jaket 'War on Drug'

Dukung BNN Perangi Narkoba, Sejumlah Anggota Komisi III Kenakan Jaket "War on Drug"

Nasional
Laporan Kasus Kekerasan terhadap Anak dan Perempuan Meningkat 3 Tahun Terakhir

Laporan Kasus Kekerasan terhadap Anak dan Perempuan Meningkat 3 Tahun Terakhir

Nasional
Hadapi Pandemi Covid-19, Kemenkes Siapkan 6 Pilar Transformasi Sistem Kesehatan

Hadapi Pandemi Covid-19, Kemenkes Siapkan 6 Pilar Transformasi Sistem Kesehatan

Nasional
Di Hadapan Panglima-Kapolri, Prabowo Singgung Potensi Ancaman Militer Asing

Di Hadapan Panglima-Kapolri, Prabowo Singgung Potensi Ancaman Militer Asing

Nasional
Sekjen Kemensos dan Komnas Perempuan Diusir, Pengamat: DPR Ingin Dihormati Lahir Batin

Sekjen Kemensos dan Komnas Perempuan Diusir, Pengamat: DPR Ingin Dihormati Lahir Batin

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.