Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

DPR Minta Pemerintah Antisipasi Dampak Lonjakan Kasus Covid-19 di Luar Jawa-Bali

Kompas.com - 31/07/2021, 15:14 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPR Puan Maharani mengingatkan pemerintah untuk mengantisipasi dampak lonjakan kasus Covid-19 di luar Pulau Jawa dan Bali.

Terlebih, Puan mengatakan bahwa Presiden Joko Widodo pun sudah membenarkan adanya lonjakan kasus.

"Belajar dari pengalaman, jangan sampai terjadi lagi situasi seperti yang terjadi di Pulau Jawa dan Bali kemarin," kata Puan dalam keterangannya, Sabtu (31/7/2021).

Menurut Puan, kondisi fasilitas dan tenaga kesehatan (nakes) luar Jawa tidak sebaik di Jawa.

Hal tersebut harus menjadi kesadaran para pengambil kebijakan dan pelaksana di lapangan untuk mitigasi lonjakan kasus.

Baca juga: Jokowi Diusulkan Undang Para Mantan Presiden untuk Beri Masukan Penanganan Covid-19

Ia menekankan agar pemerintah mencegah penularan virus corona semakin meluas di luar Jawa. Langkah tersebut dapat dilakukan dengan menggencarkan sosialisasi dan vaksinasi Covid-19.

"Jangan tunggu jatuh korban dan layanan kesehatan pontang-panting lagi karena Covid-19," pesan Puan.

Ketua DPP PDI-P itu meminta pemerintah berupaya semakin mempercepat vaksinasi. Fokus vaksinasi pun, kata dia, sudah seharusnya merata di seluruh wilayah Indonesia.

Ia meminta pemerintah tak hanya fokus melakukan vaksinasi terhadap masyarakat di Pulau Jawa dan Bali.

"Kemarin fokus di Jawa dan Bali karena kasus memang sedang tinggi. Sekarang, Presiden menyampaikan bahwa data kasus di Jawa dan Bali melandai. Fokus harus diperluas sampai ke luar dua pulau tersebut,” tegas Puan.

Menurutnya, semakin cepat target vaksinasi nasional terwujud, maka risiko terpapar dan kematian karena Covid-19 akan semakin kecil.

Dengan demikian, lanjut Puan, pemulihan ekonomi nasional juga bisa dilakukan.

Di sisi lain, Puan juga mengingatkan pemerintah untuk melakukan perbaruan pendataan kesiapan dan kapasitas layanan kesehatan mulai dari fasilitas hingga nakes di luar Jawa dan Bali.

“Jangan tunggu kasus makin melonjak dulu. Jangan tunggu kekurangan fasilitas dan nakes dulu,” pinta dia.

Puan berpendapat, hal serupa juga harus dilakukan untuk pasokan obat-obatan yang diperlukan guna penangan Covid-19.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Anies Respons Soal Ditawari Jadi Menteri di Kabinet Prabowo atau Tidak

Anies Respons Soal Ditawari Jadi Menteri di Kabinet Prabowo atau Tidak

Nasional
Ajukan Praperadilan Kasus TPPU, Panji Gumilang Minta Rekening dan Asetnya Dikembalikan

Ajukan Praperadilan Kasus TPPU, Panji Gumilang Minta Rekening dan Asetnya Dikembalikan

Nasional
KPU Bantah Tak Serius Ikuti Sidang Sengketa Pileg Usai Disentil Hakim MK: Agenda Kami Padat...

KPU Bantah Tak Serius Ikuti Sidang Sengketa Pileg Usai Disentil Hakim MK: Agenda Kami Padat...

Nasional
Sedih karena SYL Pakai Duit Kementan untuk Keperluan Keluarga, Surya Paloh: Saya Mampu Bayarin kalau Diminta

Sedih karena SYL Pakai Duit Kementan untuk Keperluan Keluarga, Surya Paloh: Saya Mampu Bayarin kalau Diminta

Nasional
Hari Tuna Sedunia, Kementerian KP Siap Dorong Kualitas, Jangkauan, dan Keberlanjutan Komoditas Tuna Indonesia

Hari Tuna Sedunia, Kementerian KP Siap Dorong Kualitas, Jangkauan, dan Keberlanjutan Komoditas Tuna Indonesia

Nasional
Sebut Suaranya Pindah ke PDI-P, PAN Minta Penghitungan Suara Ulang di Dapil Ogan Komering Ilir 6

Sebut Suaranya Pindah ke PDI-P, PAN Minta Penghitungan Suara Ulang di Dapil Ogan Komering Ilir 6

Nasional
Jokowi Teken UU Desa Terbaru, Kades Bisa Menjabat Hingga 16 Tahun

Jokowi Teken UU Desa Terbaru, Kades Bisa Menjabat Hingga 16 Tahun

Nasional
Soal Lebih Baik Nasdem Dalam Pemerintah atau Jadi Oposisi, Ini Jawaban Surya Paloh

Soal Lebih Baik Nasdem Dalam Pemerintah atau Jadi Oposisi, Ini Jawaban Surya Paloh

Nasional
Sentil Pihak yang Terlambat, MK: Kalau di Korea Utara, Ditembak Mati

Sentil Pihak yang Terlambat, MK: Kalau di Korea Utara, Ditembak Mati

Nasional
Giliran Ketua KPU Kena Tegur Hakim MK lantaran Izin Tinggalkan Sidang Sengketa Pileg

Giliran Ketua KPU Kena Tegur Hakim MK lantaran Izin Tinggalkan Sidang Sengketa Pileg

Nasional
Panji Gumilang Gugat Status Tersangka TPPU, Sebut Polisi Tak Penuhi 2 Alat Bukti

Panji Gumilang Gugat Status Tersangka TPPU, Sebut Polisi Tak Penuhi 2 Alat Bukti

Nasional
Sidang Administrasi Selesai, PTUN Minta PDI-P Perbaiki Gugatan terhadap KPU

Sidang Administrasi Selesai, PTUN Minta PDI-P Perbaiki Gugatan terhadap KPU

Nasional
Bamsoet Apresiasi Sikap Koalisi Perubahan Akui Kemenangan Prabowo-Gibran

Bamsoet Apresiasi Sikap Koalisi Perubahan Akui Kemenangan Prabowo-Gibran

Nasional
PDI-P Harap PTUN Tidak Biarkan Pelanggaran Hukum yang Diduga Dilakukan KPU

PDI-P Harap PTUN Tidak Biarkan Pelanggaran Hukum yang Diduga Dilakukan KPU

Nasional
KPK Sebut SPDP Kasus Korupsi di PDAM Boyolali Hoaks

KPK Sebut SPDP Kasus Korupsi di PDAM Boyolali Hoaks

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com