BIN Pastikan Selidiki Peretasan Laman Setkab dan Bakal Proses Hukum Pelaku

Kompas.com - 31/07/2021, 14:22 WIB
ilustrasi hacker shutterstockilustrasi hacker

JAKARTA, KOMPAS.com - Juru Bicara Badan Intelijen Negara (BIN) Wawan Purwanto mengatakan, BIN tengah melakukan penyelidikan untuk mengungkap siapa pelaku peretasan situs Sekretariat Kabinet setkab.go.id pada Sabtu (31/7/2021).

Adapun dalam hal tersebut, BIN juga berkoordinasi dengan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) untuk mengungkap siapa pelaku peretasan.

"Menyikapi peretasan situs Sekretariat Kabinet, BIN mengambil langkah upaya penyelidikan untuk mengungkap pelakunya," kata Wawan saat dihubungi Kompas.com, Sabtu (31/7/2021).

"Langkah tersebut juga dikoordinasikan dengan pihak kepolisian untuk bersama-sama melakukan pengusutan lebih lanjut," tambah dia.

Baca juga: Akun Medsosnya Diretas usai Unggah Jokowi: The King of Lip Service, BEM UI Dipersilakan Melapor

Selain itu, menurutnya BIN dan Polri juga menegaskan akan memproses hukum pelaku peretasan.

"Pengusutan lebih lanjut ini guna membongkar dan memproses hukum pelaku peretasan," ucapnya.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Wawan mengingatkan bahwa peretasan merupakan suatu pelanggaran hukum di Indonesia.

Menurut Wawan, para pelaku peretasan akan dijerat pasal hukum dalam Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

"Peretasan adalah suatu pelanggaran hukum. Di Indonesia, aturan soal peretasan telah dimuat dalam Undang-Undang (UU) 11/2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ITE," jelasnya.

Sebelumnya diberitakan, laman resmi (website) Sekretariat Kabinet setkab.go.id diretas pada Sabtu (31/7/2021). Hal tersebut diketahui sejak pukul 09.20 WIB.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Wapres Tegaskan Komitmen Keterbukaan Informasi Publik Harus Terus DIlaksanakan

Wapres Tegaskan Komitmen Keterbukaan Informasi Publik Harus Terus DIlaksanakan

Nasional
Airlangga Umumkan Nama Wakil Ketua DPR Pengganti Azis Syamsuddin, Rabu Besok

Airlangga Umumkan Nama Wakil Ketua DPR Pengganti Azis Syamsuddin, Rabu Besok

Nasional
PMI Jelaskan Syarat dan Tahap bagi Donor Plasma Konvalesen untuk Covid-19

PMI Jelaskan Syarat dan Tahap bagi Donor Plasma Konvalesen untuk Covid-19

Nasional
Komnas Perempuan Minta Polri Proses Hukum Pelaku KDRT

Komnas Perempuan Minta Polri Proses Hukum Pelaku KDRT

Nasional
Pimpinan Sebut 1.291 Perkara Korupsi Ditindak KPK Sejak 2004 hingga Juni 2021

Pimpinan Sebut 1.291 Perkara Korupsi Ditindak KPK Sejak 2004 hingga Juni 2021

Nasional
Pemerintah Diminta Libatkan Banyak Pihak Tentukan Tanggal Pemilu 2024

Pemerintah Diminta Libatkan Banyak Pihak Tentukan Tanggal Pemilu 2024

Nasional
Sepanjang 2004-2021, Komnas Perempuan Catat 544.452 Kekerasan dalam Rumah Tangga

Sepanjang 2004-2021, Komnas Perempuan Catat 544.452 Kekerasan dalam Rumah Tangga

Nasional
Luhut Klaim Angka Testing Sudah Cukup Baik, Epidemiolog: Mestinya 270.000 Testing Per Hari

Luhut Klaim Angka Testing Sudah Cukup Baik, Epidemiolog: Mestinya 270.000 Testing Per Hari

Nasional
Pemerintah Diminta Kaji Bersama Pakar soal Rencana Izinkan Kegiatan Skala Besar

Pemerintah Diminta Kaji Bersama Pakar soal Rencana Izinkan Kegiatan Skala Besar

Nasional
“Ghosting” Politik, Ketika Kepala Daerah Berkonflik dengan Wakilnya

“Ghosting” Politik, Ketika Kepala Daerah Berkonflik dengan Wakilnya

Nasional
Tiga Patung Penumpas G30S/PKI Dibongkar Penggagas, Pangkostrad Tidak Bisa Menolak

Tiga Patung Penumpas G30S/PKI Dibongkar Penggagas, Pangkostrad Tidak Bisa Menolak

Nasional
Muncul Klaster PTM, Luhut: Kita Lebih Takut Generasi Mendatang Jadi Bodoh

Muncul Klaster PTM, Luhut: Kita Lebih Takut Generasi Mendatang Jadi Bodoh

Nasional
Target Testing 400.000 Per Hari Belum Tercapai, Ini Kata Kemenkes

Target Testing 400.000 Per Hari Belum Tercapai, Ini Kata Kemenkes

Nasional
Di Depan Anggota DPRD Jambi, Firli Bahuri Bicara soal Kesejahteraan Umum

Di Depan Anggota DPRD Jambi, Firli Bahuri Bicara soal Kesejahteraan Umum

Nasional
Oktober, Warga Tak Punya 'Smartphone' Bisa Naik Pesawat atau KA Tanpa PeduliLindungi

Oktober, Warga Tak Punya "Smartphone" Bisa Naik Pesawat atau KA Tanpa PeduliLindungi

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.