Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

DPR Minta Pemerintah Antisipasi Dampak Lonjakan Kasus Covid-19 di Luar Jawa-Bali

Kompas.com - 31/07/2021, 15:14 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPR Puan Maharani mengingatkan pemerintah untuk mengantisipasi dampak lonjakan kasus Covid-19 di luar Pulau Jawa dan Bali.

Terlebih, Puan mengatakan bahwa Presiden Joko Widodo pun sudah membenarkan adanya lonjakan kasus.

"Belajar dari pengalaman, jangan sampai terjadi lagi situasi seperti yang terjadi di Pulau Jawa dan Bali kemarin," kata Puan dalam keterangannya, Sabtu (31/7/2021).

Menurut Puan, kondisi fasilitas dan tenaga kesehatan (nakes) luar Jawa tidak sebaik di Jawa.

Hal tersebut harus menjadi kesadaran para pengambil kebijakan dan pelaksana di lapangan untuk mitigasi lonjakan kasus.

Baca juga: Jokowi Diusulkan Undang Para Mantan Presiden untuk Beri Masukan Penanganan Covid-19

Ia menekankan agar pemerintah mencegah penularan virus corona semakin meluas di luar Jawa. Langkah tersebut dapat dilakukan dengan menggencarkan sosialisasi dan vaksinasi Covid-19.

"Jangan tunggu jatuh korban dan layanan kesehatan pontang-panting lagi karena Covid-19," pesan Puan.

Ketua DPP PDI-P itu meminta pemerintah berupaya semakin mempercepat vaksinasi. Fokus vaksinasi pun, kata dia, sudah seharusnya merata di seluruh wilayah Indonesia.

Ia meminta pemerintah tak hanya fokus melakukan vaksinasi terhadap masyarakat di Pulau Jawa dan Bali.

"Kemarin fokus di Jawa dan Bali karena kasus memang sedang tinggi. Sekarang, Presiden menyampaikan bahwa data kasus di Jawa dan Bali melandai. Fokus harus diperluas sampai ke luar dua pulau tersebut,” tegas Puan.

Menurutnya, semakin cepat target vaksinasi nasional terwujud, maka risiko terpapar dan kematian karena Covid-19 akan semakin kecil.

Dengan demikian, lanjut Puan, pemulihan ekonomi nasional juga bisa dilakukan.

Di sisi lain, Puan juga mengingatkan pemerintah untuk melakukan perbaruan pendataan kesiapan dan kapasitas layanan kesehatan mulai dari fasilitas hingga nakes di luar Jawa dan Bali.

“Jangan tunggu kasus makin melonjak dulu. Jangan tunggu kekurangan fasilitas dan nakes dulu,” pinta dia.

Puan berpendapat, hal serupa juga harus dilakukan untuk pasokan obat-obatan yang diperlukan guna penangan Covid-19.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

[POPULER NASIONAL] Anggaran Kementan untuk Bayar Dokter Kecantikan Anak SYL | 'Amicus Curiae' Pendukung Prabowo

[POPULER NASIONAL] Anggaran Kementan untuk Bayar Dokter Kecantikan Anak SYL | "Amicus Curiae" Pendukung Prabowo

Nasional
Tanggal 21 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 21 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Prabowo Minta Pendukung Batalkan Aksi di MK

Prabowo Minta Pendukung Batalkan Aksi di MK

Nasional
Gagal ke DPR, PPP Curigai Sirekap KPU yang Tiba-tiba Mati Saat Suara Capai 4 Persen

Gagal ke DPR, PPP Curigai Sirekap KPU yang Tiba-tiba Mati Saat Suara Capai 4 Persen

Nasional
Respons PDI-P soal Gibran Berharap Jokowi dan Megawati Bisa Bertemu

Respons PDI-P soal Gibran Berharap Jokowi dan Megawati Bisa Bertemu

Nasional
GASPOL! Hari Ini: Keyakinan Yusril, Tinta Merah Megawati Tak Pengaruhi MK

GASPOL! Hari Ini: Keyakinan Yusril, Tinta Merah Megawati Tak Pengaruhi MK

Nasional
Tak Banyak Terima Permintaan Wawancara Khusus, AHY: 100 Hari Pertama Fokus Kerja

Tak Banyak Terima Permintaan Wawancara Khusus, AHY: 100 Hari Pertama Fokus Kerja

Nasional
Jadi Saksi Kasus Gereja Kingmi Mile 32, Prngusaha Sirajudin Machmud Dicecar soal Transfer Uang

Jadi Saksi Kasus Gereja Kingmi Mile 32, Prngusaha Sirajudin Machmud Dicecar soal Transfer Uang

Nasional
Bareskrim Polri Ungkap Peran 5 Pelaku Penyelundupan Narkoba Jaringan Malaysia-Aceh

Bareskrim Polri Ungkap Peran 5 Pelaku Penyelundupan Narkoba Jaringan Malaysia-Aceh

Nasional
Usulan 18.017 Formasi ASN Kemenhub 2024 Disetujui, Menpan-RB: Perkuat Aksesibilitas Layanan Transportasi Nasional

Usulan 18.017 Formasi ASN Kemenhub 2024 Disetujui, Menpan-RB: Perkuat Aksesibilitas Layanan Transportasi Nasional

Nasional
Ketua KPU Dilaporkan ke DKPP, TPN Ganjar-Mahfud: Harus Ditangani Serius

Ketua KPU Dilaporkan ke DKPP, TPN Ganjar-Mahfud: Harus Ditangani Serius

Nasional
Jokowi Ingatkan Pentingnya RUU Perampasan Aset, Hasto Singgung Demokrasi dan Konstitusi Dirampas

Jokowi Ingatkan Pentingnya RUU Perampasan Aset, Hasto Singgung Demokrasi dan Konstitusi Dirampas

Nasional
Menko di Kabinet Prabowo Akan Diisi Orang Partai atau Profesional? Ini Kata Gerindra

Menko di Kabinet Prabowo Akan Diisi Orang Partai atau Profesional? Ini Kata Gerindra

Nasional
Selain 2 Oknum Lion Air,  Eks Pegawai Avsec Kualanamu Terlibat Penyelundupan Narkoba Medan-Jakarta

Selain 2 Oknum Lion Air, Eks Pegawai Avsec Kualanamu Terlibat Penyelundupan Narkoba Medan-Jakarta

Nasional
Dirut Jasa Raharja: Efektivitas Keselamatan dan Penanganan Kecelakaan Mudik 2024 Meningkat, Jumlah Santunan Laka Lantas Menurun

Dirut Jasa Raharja: Efektivitas Keselamatan dan Penanganan Kecelakaan Mudik 2024 Meningkat, Jumlah Santunan Laka Lantas Menurun

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com