Akun Medsosnya Diretas usai Unggah "Jokowi: The King of Lip Service", BEM UI Dipersilakan Melapor

Kompas.com - 30/06/2021, 10:54 WIB
Kadiv Humas Polri Irjen Argo Yuwono di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Rabu (1/7/2020). Dok. Divisi Humas PolriKadiv Humas Polri Irjen Argo Yuwono di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Rabu (1/7/2020).

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol Argo Yuwono mempersilakan anggota Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) melaporkan dugaan peretasan akun media sosial yang sempat dialami setelah menyampaikan kritik terhadap Presiden Joko Widodo.

Dengan demikian, polisi dapat menindaklanjuti dan mendalami dugaan peretasan tersebut.

"Silakan (buat) laporan," kata Argo dalam keterangannya, Rabu (30/6/2021).

Ia mengatakan, Polri tidak bisa langsung menindaklanjuti dugaan peretesan tersebut, meski tidak masuk dalam delik aduan.

Baca juga: Tak Lama Setelah Kritik Jokowi: King of Lip Service, 4 Aktivis BEM UI Alami Peretasan

Sebab, penyidik harus mengetahui kata sandi (password) akun serta duduk perkara dugaan peretasan itu.

"Polri harus tahu password akun tersebut, apa yang diretas, dan lain-lain," ujarnya.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

BEM UI, Sabtu (26/6/2021), menyampaikan kritik melalui akun Twitter @BEMUI_Official, menyebut Presiden Joko Widodo sebagai "The King of Lip Service".

Buntutnya, Rektorat UI memanggil 10 mahasiswa untuk datang ke ruang rapat Direktur Kemahasiswaan pada Minggu (27/6/2021) untuk menyampaikan penjelasan soal narasi unggahan tersebut.

Pada Minggu-Senin, akun media sosial milik lima anggota BEM UI diduga diretas pihak asing. Akun tersebut terdiri dari 3 akun Whatsapp, 1 akun Telegram, dan 1 akun Instagram.

Dikutip dari Harian Kompas, Ketua BEM UI Leon Alvinda Putra mengatakan telah melaporkan dan meminta pendampingan untuk kasus peretasan ini kepada Southeast Asia Freedom of Expression Network (Safenet). Namun, belum ada rencana untuk melaporkannya ke aparat penegak hukum.

Baca juga: Aktivis BEM UI Diretas, Safenet Nilai Bentuk Represi Digital

"Belum ada pembahasan ke sana (melapor ke kepolisian)," kata Leon.

Sementara itu, Presiden sudah merespons polemik terkait kritik yang disampaikan BEM UI. Menurut Jokowi, kritik merupakan hal biasa dalam negara demokrasi.

Karena itu, ia mengatakan, universitas tidak perlu menghalang-halangi ekspresi mahasiswa. Namun, Presiden mengingatkan bangsa Indonesia memiliki tata krama dan sopan santun.

"Ini negara demokrasi, jadi kritik itu boleh-boleh saja, dan universitas tidak perlu menghalangi mahasiswa untuk berkespresi," katanya.



Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kasus Varian Baru Covid-19 di Indonesia Capai 3.032

Kasus Varian Baru Covid-19 di Indonesia Capai 3.032

Nasional
Kemenhub Siapkan Transportasi PON XX Papua, Kirim 428 Bus

Kemenhub Siapkan Transportasi PON XX Papua, Kirim 428 Bus

Nasional
Indonesia Catat 2.945 Kasus Varian Delta

Indonesia Catat 2.945 Kasus Varian Delta

Nasional
Varian Baru Covid-19 di DKI Jakarta Tembus 1.040 Kasus

Varian Baru Covid-19 di DKI Jakarta Tembus 1.040 Kasus

Nasional
Dukcapil Sebut Masih Banyak Warga Usia 27-30 Tahun Belum Punya E-KTP

Dukcapil Sebut Masih Banyak Warga Usia 27-30 Tahun Belum Punya E-KTP

Nasional
[POPULER NASIONAL] Demokrat Harap Sidang PTUN Tak Dilanjutkan | Mengenang Salim Kancil

[POPULER NASIONAL] Demokrat Harap Sidang PTUN Tak Dilanjutkan | Mengenang Salim Kancil

Nasional
Robohnya Pohon Beringin di Jumat Kelabu

Robohnya Pohon Beringin di Jumat Kelabu

Nasional
Azis Syamsuddin Diduga Tak Hanya Terlibat dalam Satu Kasus, MAKI Dorong KPK Lakukan Pengembangan

Azis Syamsuddin Diduga Tak Hanya Terlibat dalam Satu Kasus, MAKI Dorong KPK Lakukan Pengembangan

Nasional
Hilangnya Demokratisasi Internal Dinilai Jadi Penyebab Banyak Kader Parpol Korupsi

Hilangnya Demokratisasi Internal Dinilai Jadi Penyebab Banyak Kader Parpol Korupsi

Nasional
LBH Sebut Terima 390 Aduan Tindakan Sewenang-wenang Aparat dalam Aksi #ReformasiDikorupsi 2019

LBH Sebut Terima 390 Aduan Tindakan Sewenang-wenang Aparat dalam Aksi #ReformasiDikorupsi 2019

Nasional
IDAI Sebut Tak Diikutsertakan Susun Persyaratan PTM dari Sisi Kesehatan

IDAI Sebut Tak Diikutsertakan Susun Persyaratan PTM dari Sisi Kesehatan

Nasional
Ketua IDAI: Kita Tak Mau Syarat Kesehatan untuk Pelaksanaan PTM Didiskon

Ketua IDAI: Kita Tak Mau Syarat Kesehatan untuk Pelaksanaan PTM Didiskon

Nasional
UPDATE: Sebaran 86 Kasus Covid-19 Meninggal di Indonesia, Tertinggi di Papua dengan 10 Kasus

UPDATE: Sebaran 86 Kasus Covid-19 Meninggal di Indonesia, Tertinggi di Papua dengan 10 Kasus

Nasional
UPDATE 26 September: 48,5 Juta Orang Sudah Terima Vaksin Covid-19 Dosis Kedua

UPDATE 26 September: 48,5 Juta Orang Sudah Terima Vaksin Covid-19 Dosis Kedua

Nasional
UPDATE: Tambah 217.084, Total 38.076.424 Spesimen Covid-19 Sudah Diperiksa

UPDATE: Tambah 217.084, Total 38.076.424 Spesimen Covid-19 Sudah Diperiksa

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.