Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jebloknya "Testing" Covid-19, antara Dugaan dan Dalih...

Kompas.com - 23/07/2021, 08:29 WIB
Haryanti Puspa Sari,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Beberapa hari belakangan, kasus harian Covid-19 mengalami penurunan seiring dengan anjloknya pelaksanaan pemeriksaan spesimen (testing).

Kasus harian Covid-19 mulai turun pada Minggu (18/7/2021). Namun, turunnya jumlah kasus diiringi angka testing yang mengalami pengurangan.

Padahal, pada pekan lalu sejak Rabu (14/7/2021) hingga Sabtu (17/7/2021), penambahan kasus harian Covid-19 selalu melewati 50.000. Jumlah testing pada hari-hari itu juga tak kurang dari 240.000 spesimen.

Sejak Minggu hingga Rabu (21/7/2021), kasus tak lagi melewati 50.000, tapi jumlah testing jauh lebih berkurang dari pekan sebelumnya.  

Kurang masifnya pelaksanaan testing Covid-19 ini menjadi sorotan beberapa ahli epidemiologi. Mereka mengingatkan pelaksanaan 3T yaitu testing, pelacakan kontak (tracing), dan perawatan (treatment) sangat penting dalam penanganan pandemi Covid-19.

Ahli epidemiologi dari Universitas Indonesia Pandu Riono mempertanyakan jebloknya jumlah testing dalam beberapa hari terakhir ini erat kaitannya dengan rencana pemerintah yang akan melonggarkan PPKM Level 4 pada 26 Juli mendatang.

Baca juga: Pertanyakan Jumlah Kasus Covid-19 dan Testing Turun, Epidemiolog: Supaya 26 Juli Bisa Dilonggarkan?

"Enggak boleh menurun (jumlah testing) disengaja atau tidak, ada manuver enggak? Supaya tanggal 26 Juli (PPKM) bisa dilonggarkan?" kata Pandu saat dihubungi Kompas.com, Kamis (22/7/2021).

Pandu menuturkan, Presiden Joko Widodo mestinya mempertanyakan mengapa jumlah testing Covid-19 menurun dalam beberapa hari terakhir.

Sebab, kata dia, data itu akan dijadikan acuan untuk mengambil kebijakan dalam penanganan pandemi.

"Kalau itu diambil untuk keputusan, jadi tidak akurat kan," ujarnya.

Dibantah Kemenkes

Pemerintah melalui Kementerian Kesehatan (Kemenkes) membantah anggapan bahwa penurunan jumlah testing yang berdampak pada turunnya kasus Covid-19 demi pelonggaran PPKM Level 4.

Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Kementerian Kesehatan Siti Nadia Tarmizi berdalih, penurunan jumlah tes Covid-19 terjadi akibat banyak petugas yang terpapar Covid-19 dan belum optimalnya proses tracing di daerah.

"Tidak benar seperti itu, mengapa kok ada dugaan seperti itu? SDM/petugas testing banyak yang positif sehingga pemeriksaan tidak bisa dalam satu hari dilaporkan," kata Nadia saat dihubungi Kompas.com, Kamis.

Baca juga: Kemenkes Bantah Anjloknya Jumlah Tes Covid-19 demi Pelonggaran PPKM Level 4

"Kedua, kasus Covid-19 turun di beberapa daerah dan kegiatan tracing yang belum optimal," ujar dia.

Selain itu, ia juga mengatakan, masih banyak pasien Covid-19 yang belum terdeteksi, terutama pasien yang tanpa gejala. Sehingga, proses testing dan pelacakan (tracing) di daerah tidak memenuhi target.

Halaman Berikutnya
Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Anies Belum Daftar ke PKB untuk Diusung dalam Pilkada DKI 2024

Anies Belum Daftar ke PKB untuk Diusung dalam Pilkada DKI 2024

Nasional
PAN Persoalkan Selisih 2 Suara Tapi Minta PSU di 5 TPS, Hakim MK: Mungkin Enggak Setengah Suara?

PAN Persoalkan Selisih 2 Suara Tapi Minta PSU di 5 TPS, Hakim MK: Mungkin Enggak Setengah Suara?

Nasional
Kuasa Hukum KPU Belum Paham Isi Gugatan PDI-P di PTUN

Kuasa Hukum KPU Belum Paham Isi Gugatan PDI-P di PTUN

Nasional
KPK Sita Pabrik Kelapa Sawit Bupati Nonaktif Labuhan Batu, Nilainya Rp 15 M

KPK Sita Pabrik Kelapa Sawit Bupati Nonaktif Labuhan Batu, Nilainya Rp 15 M

Nasional
Sidang Praperadilan Tersangka TPPU Panji Gumilang Berlanjut Pekan Depan, Vonis Dibacakan 14 Mei

Sidang Praperadilan Tersangka TPPU Panji Gumilang Berlanjut Pekan Depan, Vonis Dibacakan 14 Mei

Nasional
Hukuman Yusrizki Muliawan di Kasus Korupsi BTS 4G Diperberat Jadi 4 Tahun Penjara

Hukuman Yusrizki Muliawan di Kasus Korupsi BTS 4G Diperberat Jadi 4 Tahun Penjara

Nasional
Airin dan Ahmed Zaki Dekati PKB untuk Pilkada 2024

Airin dan Ahmed Zaki Dekati PKB untuk Pilkada 2024

Nasional
Anggota DPR Diduga Terima THR dari Kementan, KPK: Bisa Suap, Bisa Gratifikasi

Anggota DPR Diduga Terima THR dari Kementan, KPK: Bisa Suap, Bisa Gratifikasi

Nasional
Mendagri Serahkan Data Pemilih Potensial Pilkada 2024, Jumlahnya 207,1 Juta

Mendagri Serahkan Data Pemilih Potensial Pilkada 2024, Jumlahnya 207,1 Juta

Nasional
Hardiknas 2024, Fahira Idris: Perlu Lompatan Peningkatan Kualitas Pengajaran hingga Pemerataan Akses Pendidikan

Hardiknas 2024, Fahira Idris: Perlu Lompatan Peningkatan Kualitas Pengajaran hingga Pemerataan Akses Pendidikan

Nasional
Sadar PTUN Tak Bisa Batalkan Putusan MK, PDI-P: Tapi MPR Punya Sikap untuk Tidak Melantik Prabowo

Sadar PTUN Tak Bisa Batalkan Putusan MK, PDI-P: Tapi MPR Punya Sikap untuk Tidak Melantik Prabowo

Nasional
Surya Paloh Sungkan Minta Jatah Menteri meski Bersahabat dengan Prabowo

Surya Paloh Sungkan Minta Jatah Menteri meski Bersahabat dengan Prabowo

Nasional
Anies Respons Soal Ditawari Jadi Menteri di Kabinet Prabowo atau Tidak

Anies Respons Soal Ditawari Jadi Menteri di Kabinet Prabowo atau Tidak

Nasional
Ajukan Praperadilan Kasus TPPU, Panji Gumilang Minta Rekening dan Asetnya Dikembalikan

Ajukan Praperadilan Kasus TPPU, Panji Gumilang Minta Rekening dan Asetnya Dikembalikan

Nasional
KPU Bantah Tak Serius Ikuti Sidang Sengketa Pileg Usai Disentil Hakim MK: Agenda Kami Padat...

KPU Bantah Tak Serius Ikuti Sidang Sengketa Pileg Usai Disentil Hakim MK: Agenda Kami Padat...

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com