Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kasus Covid-19 Turun karena Testing Berkurang, Pemerintah Dinilai Problematik

Kompas.com - 22/07/2021, 14:21 WIB
Fitria Chusna Farisa,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat Kebijakan Publik Universitas Airlangga (Unair) Yanuar Nugroho menyebut, menurunnya angka kasus virus corona beberapa waktu belakangan disebabkan karena berkurangnya jumlah testing Covid-19.

Oleh karenanya, ia menilai, data penurunan kasus Covid-19 bermasalah.

"Klaim bahwa angka kasus menurun sedangkan jumlah tes juga menurun, menurut saya ini problematik. Tentu saja kalau jumlah tes diturunkan maka kasus menurun," kata Yanuar dalam sebuah diskusi daring, Kamis (22/7/2021).

Yanuar khawatir data penurunan kasus Covid-19 akan dijadikan dasar pemerintah untuk melonggarkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 4.

Baca juga: Pertanyakan Jumlah Kasus Covid-19 dan Testing Turun, Epidemiolog: Supaya 26 Juli Bisa Dilonggarkan?

Padahal, kata dia, suatu kebijakan seharusnya diambil berdasarkan bukti yang kuat, bukan hanya bersifat trivial.

"Kalau angka yang dirujuk adalah angka penurunan kasus untuk menurunkan pengetatan, mengendorkan, sementara penurunan kasus itu juga ternyata diimbangi atau juga ternyata karena angka tesnya menurun, itu problematik," ujarnya.

Selain testing, klaim pemerintah soal menurunnya angka keterisian tempat tidur atau bed occupancy rate (BOR) di rumah sakit rujukan Covid-19 juga perlu dikaji kembali.

Penurunan keterisian tempat tidur belum tentu disebabkan karena jumlah pasien yang dirawat menurun, tetapi bisa jadi akibat dari bertambahnya jumlah tempat tidur di rumah sakit darurat dan fasilitas isolasi yang disediakan pemerintah.

"Saya tidak mendeskreditkan pemerintah, tetapi saya ingin mendorong agar kebijakan sebaiknya diambil berdasarkan evidence, berdasarkan data dan evidence yang memang tetap diujinya," kata Yanuar.

Oleh karenanya, menurut Yanuar, pemerintah seharusnya tidak terburu-buru melakukan pelonggaran pembatasan. Mobilitas masyarakat seharusnya tetap dibatasi mengingat virus corona menular melalui interaksi masyarakat.

Namun demikian, sebagai konsekuensi dari adanya pembatasan, pemerintah wajib memberikan bantuan sosial kepada masyarakat yang terdampak.

Di saat bersamaan, testing dan tracing harus terus dimasifkan. Treatment juga perlu ditingkatkan dengan terus memperkuat fasilitas kesehatan, termasuk memberikan insentif pada tenaga kesehatan.

"Jadi kalau di hulu ada perlindungan sosial, di hilir ada insentif baik untuk faskes maupun nakes, dua-duanya dijalankan serentak," kata Yanuar.

Untuk diketahui, penambahan kasus harian Covid-19 beberapa hari belakangan tercatat lebih rendah dibandingkan periode awal Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat.

Namun demikian, berdasarkan data Satuan Tugas Penanganan Covid-19, pemeriksaan spesimen juga terus menurun. Angka pemeriksaan berada di bawah 200.000 spesimen beberapa hari terakhir

Baca juga: LaporCovid-19: Percuma Angka Kasus Covid-19 Turun kalau Jumlah Testing Merosot

Pada Rabu (21/7/2021), spesimen yang diperiksa sebanyak 153.330. Sehari sebelumnya atau Selasa (20/7/2021) spesimen yang diperiksa mencapai 179.275.

Kemudian, pada Senin (19/7/2021) ada 160.686 spesimen yang diperiksa. Sedangkan pada Minggu (18/7/2021), jumlah spesimen yang diperiksa mencapai 192.918.

Lalu, pada Sabtu (17/7/2021), jumlah spesimen tercatat ada 251.392. Berikutnya, Jumat (16/7/2021), jumlah spesimen yang diperiksa tercatat 258.532 sampel.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Bareskrim Polri Ungkap Peran 5 Pelaku Penyelundupan Narkoba Jaringan Malaysia-Aceh

Bareskrim Polri Ungkap Peran 5 Pelaku Penyelundupan Narkoba Jaringan Malaysia-Aceh

Nasional
Usulan 18.017 Formasi ASN Kemenhub 2024 Disetujui, Menpan-RB: Perkuat Aksesibilitas Layanan Transportasi Nasional

Usulan 18.017 Formasi ASN Kemenhub 2024 Disetujui, Menpan-RB: Perkuat Aksesibilitas Layanan Transportasi Nasional

Nasional
Ketua KPU Dilaporkan ke DKPP, TPN Ganjar-Mahfud: Harus Ditangani Serius

Ketua KPU Dilaporkan ke DKPP, TPN Ganjar-Mahfud: Harus Ditangani Serius

Nasional
Jokowi Ingatkan Pentingnya RUU Perampasan Aset, Hasto Singgung Demokrasi dan Konstitusi Dirampas

Jokowi Ingatkan Pentingnya RUU Perampasan Aset, Hasto Singgung Demokrasi dan Konstitusi Dirampas

Nasional
Menko di Kabinet Prabowo Akan Diisi Orang Partai atau Profesional? Ini Kata Gerindra

Menko di Kabinet Prabowo Akan Diisi Orang Partai atau Profesional? Ini Kata Gerindra

Nasional
Selain 2 Oknum Lion Air,  Eks Pegawai Avsec Kualanamu Terlibat Penyelundupan Narkoba Medan-Jakarta

Selain 2 Oknum Lion Air, Eks Pegawai Avsec Kualanamu Terlibat Penyelundupan Narkoba Medan-Jakarta

Nasional
Dirut Jasa Raharja: Efektivitas Keselamatan dan Penanganan Kecelakaan Mudik 2024 Meningkat, Jumlah Santunan Laka Lantas Menurun

Dirut Jasa Raharja: Efektivitas Keselamatan dan Penanganan Kecelakaan Mudik 2024 Meningkat, Jumlah Santunan Laka Lantas Menurun

Nasional
Hasto Minta Yusril Konsisten karena Pernah Sebut Putusan MK Soal Syarat Usia Cawapres Picu Kontroversi

Hasto Minta Yusril Konsisten karena Pernah Sebut Putusan MK Soal Syarat Usia Cawapres Picu Kontroversi

Nasional
Suami Zaskia Gotik Dicecar soal Penerimaan Dana Rp 500 Juta dalam Sidang Kasus Gereja Kingmi Mile 32

Suami Zaskia Gotik Dicecar soal Penerimaan Dana Rp 500 Juta dalam Sidang Kasus Gereja Kingmi Mile 32

Nasional
Tambah Syarat Calon Kepala Daerah yang Ingin Diusung, PDI-P: Tidak Boleh Bohong

Tambah Syarat Calon Kepala Daerah yang Ingin Diusung, PDI-P: Tidak Boleh Bohong

Nasional
Terima Kunjungan Menlu Wang Yi, Prabowo Bahas Kerja Sama Pendidikan dan Latihan Militer RI-China

Terima Kunjungan Menlu Wang Yi, Prabowo Bahas Kerja Sama Pendidikan dan Latihan Militer RI-China

Nasional
Banyak Pihak jadi Amicus Curiae MK, Pakar Sebut karena Masyarakat Alami Ketidakadilan

Banyak Pihak jadi Amicus Curiae MK, Pakar Sebut karena Masyarakat Alami Ketidakadilan

Nasional
Alasan Hasto soal Jokowi Datang ke Anak Ranting PDI-P Dulu sebelum Bertemu Megawati

Alasan Hasto soal Jokowi Datang ke Anak Ranting PDI-P Dulu sebelum Bertemu Megawati

Nasional
Pendukung Prabowo-Gibran Bakal Gelar Aksi di Depan MK, Hasto: Percayakan Hakim, Jangan Ditekan-tekan

Pendukung Prabowo-Gibran Bakal Gelar Aksi di Depan MK, Hasto: Percayakan Hakim, Jangan Ditekan-tekan

Nasional
Pemerintah Akan Bentuk Satgas untuk Atasi Pornografi Anak 'Online'

Pemerintah Akan Bentuk Satgas untuk Atasi Pornografi Anak "Online"

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com