Satgas Ungkap Tingkat Kesiapan 7 Provinsi di Jawa-Bali Hadapi Relaksasi PPKM

JAKARTA, K0MPAS.com - Juru Bicara Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito mengatakan, setidaknya ada enam hal yang dapat menentukan kesiapan daerah untuk membuka tahap relaksasi setelah menerapkan PPKM level 4.

Keenam hal itu yakni perkembangan kasus positif, kesembuhan, keterisian tempat tidur RS rujukan atau bed occupancy rate (BOR), kematian, jumlah daerah yang patuh dan tidak patuh protokol kesehatan serta cakupan posko di daerah.

"Perkembangan selama tujuh hari terakhir masih menunjukkan fluktuasi. Dalam menilai kesiapan daerah dalam pembukaan bertahap kita perlu melihat perkembangan kasus positif, kesembtuhan dan kematian serta BOR," ujar Wiku dalam konferensi pers virtual pada Kamis (22/7/2021).

"Selain itu jumlah desa atau kelurahan yang tidak patuh protokol kesehatan dan cakupan posko di wilayah tersebut yang melaporkan kinerja juga perlu dijadikan pertimbangan," lanjutnya.

Baca juga: Pengusaha Minta Semua Toko Ritel Buka Saat PPKM Level 4

Dia menuturkan, untuk kasus positif selama tujuh hari terakhir sudah menunjukkan tren penurunan pada hampir seluruh provinsi.

Wiku mengungkapkan, hanya Bali yang masih mengalami kenaikan kasus positif hingga tiga hari terakhir.

Kemudian untuk kasus sembuh, sebanyak lima dari tujuh provinsi di Jawa-Bali menunjukkan adanya tren peningkatan kecuali DKI Jakarta dan DIY.

Kedua provinsi ini menurut Wiku masih menunjukkan adanya penurunan kesembuhan.

"Lalu hal yang masih menjadi tantangan adalah kematian. Kematian pada hampir seluruh provinsi masih menunjukkan tren peningkatan kecuali DKI Jakarta. DKI Jakarta per kemarin menunjukkan penurunan yang signifikan dari 268 kematian menjadi 95 kematian dalam sehari," jelas Wiku.

Selanjutnya jika dilihat dari BOR, seluruh provinsi telah menunjukkan penurunan kecuali Bali.

Wiku mengungkapkan, sama seperti kasus positifnya, BOR di Bali masih perlu menjadi perhatian untuk segera diperbaiki.

"BOR di Bali masih menunjukkan peningkatan selama 7 hari terakhir," tegasnya.

Lebih lanjut dia mengungkapkan, kepatuhan menjalankan protokol kesehatan serta cakupan kinerja posko juga menjadi modal penting dalam kesiapan daerah menghadapi pembukaan bertahap.

Wiku menuturkan, kepatuhan memakai masker di tingkat desa atau kelurahan sudah cukup baik. Hal ini dibuktikan dengan persentase desa kelurahan yang tidak patut dalam kepatuhan memakai masker tercatat sebanyak kurang dari 30 persen pada tujuh provinsi ini.

Namun, untuk kepatuhan menjaga jarak masih menjadi kendala di banyak desa atau kelurahan di DKI Jakarta, Jawa Tengah dan Banten.

"Di tiga provinsi ini lebih dari 30 persen desa atau kelurahan nya tidak patuh menjaga jarak," ungkap Wiku.

Lebih lanjut Satgas pun melihat cakupan kinerja posko Covid-19 di tujuh provinsi.

Wiku menyayangkan kondisi sebagian besar provinsi kurang dari 50 persen poskonya melaporkan kinerja.

Provinsi tersebut adalah Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur dan Banten.

"Saya apresiasi untuk DKI Jakarta, DIY dan Bali yang pelaporan kinerja poskonya sudah dilakukan lebih dari 50 persen posko di daerahnya masing-masing," katanya.

Wiku menambahkan, apabila seluruh indikator tersebut dapat segera diperbaiki, bukan tidak mungkin masing-masing wilayah nantinya dapat siap melakukan pembukaan kembali secara bertahap tanpa berdampak pada kenaikan kasus yang signifikan.

Baca juga: PPKM Darurat Berubah Jadi PPKM Level 4, Ini Penjelasan Satgas Covid-19

"Sehingga, menjadi tanggung jawab seluruh unsur daerah yaitu pemerintah daerah dan seluruh lapisan masyarakatnya untuk memastikan kesiapan daerahnya menghadapi pembukaan bertahap nantinya," tuturnya.

Sebagaimana diketahui, sejak 21 Juli hingga 25 Juli 2021 pelaksanaan PPKM Level 4 diberlakukan di Jawa dan Bali sebagai perpanjangan dari PPKM darurat.

Pemerintah telah sepakat apabila penurunan kasus Covid-19 terus terjadi, maka relaksasi secara bertahap dapat dilaksanakan mulai 26 Juli 2021.