Kompas.com - 23/07/2021, 06:30 WIB
Prof Ari Kuncoro, SE, MA, PhD yang terpilih sebagai Rektor Universitas Indonesia (UI) periode 2019-2024. Dok. Universitas IndonesiaProf Ari Kuncoro, SE, MA, PhD yang terpilih sebagai Rektor Universitas Indonesia (UI) periode 2019-2024.
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Polemik rangkap jabatan Rektor Universitas Indonesia (UI) Ari Kuncoro akhirnya berujung pengunduran diri Ari dari jabatannya sebagai wakil komisaris utama Bank Rakyat Indonesia (BRI).

Rangkap jabatan tersebut menjadi soal lantaran melanggar Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 68 Tahun 2013 tentang Statuta UI yang melarang rektor UI merangkap jabatan di Badan Usaha Milik Negara (BUMN), termasuk sebagai komisaris.

Persoalan tersebut semakin menjadi setelah pemerintah justru merevisi Statuta UI dengan menerbitkan PP Nomor 75 Tahun 2021 yang menyebut rangkat jabatan rektor UI di BUMN hanya dilarang untuk jabatan direksi.

Pada akhirnya, Ari telah memutuskan mengundurkan diri dari komisaris BRI, tetapi apakah hal itu menjawab keresahan publik mengenai rangkap jabatan?

Revisi Statuta UI

Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) Ubaid Matraji berpendapat, pemerintah tetap harus mencabut Statuta UI yang membolehkan rektor UI rangkap jabatan.

"Selama PP baru tentang Statuta UI itu belum dicabut, maka Pak Rektor bisa saja kembali rangkap jabatan karena aturannya memperbolehkan," kata Ubaid, Kamis (22/7/2021).

Baca juga: Selama Revisi Statuta UI Belum Dicabut, Rektor Dinilai Masih Bisa Jabat Komisaris BUMN

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Ubaid menekankan, revisi Statuta UI tersebut tidak selaras dengan agenda reformasi birokrasi serta mencoreng marwah kampus yang menjunjung tinggi independensi, obyektivitas, dan integritas.

Untuk itu, ia meminta rektor di perguruan tinggi lainnya yang merangkap jabatan semestinya meniru langkah Ari untuk mengundurkan diri.

Selain UI, ia mengatakan masih ada rektor yang merangkap jabatan, antara lain rektor Universitas Hasanuddin dan Universitas Islam Internasional Indonesia.

Baca juga: Polemik UI, Rektor Lain yang Rangkap Jabatan Diminta Segera Mundur

Ubaid mengatakan di masa pandemi banyak rakyat kesulitan secara ekonomi, sementara para pimpinan perguruan tinggi justru mempertontonkan aksi yang tak elok seperti mempertahankan rangkap jabatan karena dinilai memiliki keuntungan yang berlimpah.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kasus Korupsi Asabri, Kejagung Periksa 11 Saksi

Kasus Korupsi Asabri, Kejagung Periksa 11 Saksi

Nasional
Hasil Survei Sebut Kepuasan Publik terhadap Kinerja Jokowi Turun, Ini Respons Istana

Hasil Survei Sebut Kepuasan Publik terhadap Kinerja Jokowi Turun, Ini Respons Istana

Nasional
Nadiem Khawatir Anak-anak Makin Lama Lakukan Pembelajaran Jarak Jauh

Nadiem Khawatir Anak-anak Makin Lama Lakukan Pembelajaran Jarak Jauh

Nasional
Luhut: Mobilitas Warga di Sektor Ritel dan Wisata Naik Meski Dilakukan Ganjil-Genap

Luhut: Mobilitas Warga di Sektor Ritel dan Wisata Naik Meski Dilakukan Ganjil-Genap

Nasional
Pemerintah Usulkan Pileg dan Pilpres 2024 Digelar 15 Mei, Ini Alasan Mahfud MD

Pemerintah Usulkan Pileg dan Pilpres 2024 Digelar 15 Mei, Ini Alasan Mahfud MD

Nasional
Luhut: Sekarang Tes Covid-19 Itu 170.000 Per Hari, Sudah Cukup Oke

Luhut: Sekarang Tes Covid-19 Itu 170.000 Per Hari, Sudah Cukup Oke

Nasional
Sekjen PAN Akui Perlu Ada Perbaikan Kinerja Anggota Parpol dan DPR

Sekjen PAN Akui Perlu Ada Perbaikan Kinerja Anggota Parpol dan DPR

Nasional
Menkes Sebut Hoaks Kabar Ribuan Lebih Sekolah PTM Jadi Klaster Covid-19

Menkes Sebut Hoaks Kabar Ribuan Lebih Sekolah PTM Jadi Klaster Covid-19

Nasional
PPKM di Luar Jawa-Bali Masih Berlaku Sampai 4 Oktober 2021

PPKM di Luar Jawa-Bali Masih Berlaku Sampai 4 Oktober 2021

Nasional
Pemerintah Usulkan Pilpres dan Pemilu 2024 Digelar 15 Mei

Pemerintah Usulkan Pilpres dan Pemilu 2024 Digelar 15 Mei

Nasional
Nadiem Tegaskan 2,8 Persen Sekolah Jadi Klaster Covid-19 Itu Data Kumulatif Selama Pandemi

Nadiem Tegaskan 2,8 Persen Sekolah Jadi Klaster Covid-19 Itu Data Kumulatif Selama Pandemi

Nasional
Luhut: Kasus Aktif dan Reproduksi Covid-19 di Jawa-Bali Terus Turun

Luhut: Kasus Aktif dan Reproduksi Covid-19 di Jawa-Bali Terus Turun

Nasional
Luhut: Angka Perbaikan Covid-19 Justru Harus Buat Kita Hati-hati

Luhut: Angka Perbaikan Covid-19 Justru Harus Buat Kita Hati-hati

Nasional
Sebaran 118 Kasus Kematian akibat Covid-19, Tertinggi di Jawa Timur

Sebaran 118 Kasus Kematian akibat Covid-19, Tertinggi di Jawa Timur

Nasional
Airlangga Sebut Kasus Aktif Dominan di Luar Jawa-Bali, 62,84 Persen dari Data Nasional

Airlangga Sebut Kasus Aktif Dominan di Luar Jawa-Bali, 62,84 Persen dari Data Nasional

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.