Pakar: Pemerintah Tidak Bisa Katakan Jauhi Kerumuman tetapi Mal dan Pasar Dibuka

Kompas.com - 22/07/2021, 14:48 WIB
Pengendara melintas di dekat mural bertemakan COVID-19 di Petamburan, Jakarta, Rabu (21/7/2021). ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga/foc. ANTARA FOTO/Rivan Awal LinggaPengendara melintas di dekat mural bertemakan COVID-19 di Petamburan, Jakarta, Rabu (21/7/2021). ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga/foc.

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat Kebijakan Publik Yanuar Nugroho mengkritisi kebijakan publik yang diterapkan pemerintah dalam menangani pandemi Covid-19.

Menurut Yanuar, pesan yang ditegaskan pemerintah selama ini bukan pesan yang tunggal untuk mengantisipasi penularan Covid-19.

"Saya contohkan, kalau Anda diminta mengurangi mobilitas, menjaga jarak, akan tetapi mal buka, pasar buka. Apa yang Anda rasakan? Itu yang disebut mixed message. Itu tidak boleh ada," ujar Yanuar dalam keterangan pers secara virtual bersama platform LaporCovid-19, Kamis (22/7/2021).

Baca juga: Pemerintah Diminta Konsekuen dengan Target Tes yang Dicanangkan pada Awal PPKM Darurat

Yanuar menekankan adanya komuninasi yang kontradiktif dalam kebijakan pemerintah tersebut. Akibatnya, kontradiksi dapat menimbulkan kebingungan bagi masyarakat.

Idealnya, komunikasi kebijakan pemerintah di masa krisis tidak boleh mendua.

"Tidak boleh mendua. Apalagi membingungkan. Pesannya harus tunggal dan jelas," tutur Yanuar.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Tidak bisa pemerintah katakan bahwa 'pandemi ini berbahaya ya, yuk jaga jarak, jauhi kerumunan', tapi pasar buka, mal buka, office buka. Itu mengirim mixed message," kata dia.

Baca juga: Jelang Pelonggaran PPKM, Tes Covid-19 Berkurang dan Positivity Rate Masih Tinggi

Yanuar menyarankan, seperti apa pun kalimat yang disampaikan, seharusnya pesan kepada masyarakat harus tunggal.

Masyarakat sebaiknya diajak menyadari bahwa pandemi Covid-19 merupakan situasi di mana potensi penularan sangat mudah terjadi.

"Karena itu urusan kesehatan dan keselamatan adalah nomor satu. Yang lainnya nanti. Pesannya tunggal," ucapnya.

"Kebijakan publik mesti jelas, lugas, tegas. Ini menurut saya dari kacamata kebijakan publik," kata Yanuar Nugroho.

Baca juga: Pemerintah Dianggap Turunkan Testing Demi Pelonggaran PPKM, Ini Respons Kemenkes

Dia menambahkan, selain menyampaikan pesan yang jelas dan tegas, kebijakan yang perlu ditempuh adalah menaikkan jumlah pemeriksaan atau testing Covid-19, memasifkan tracing kontak Covid-19, memaksimalkan perawatan (treatment), menurunkan positivity rate dan mempercepat vaksinasi.



Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

PPKM Level 4 Jawa-Bali: Makan di Warung Maksimal Masih 20 Menit, Kapasitas Dibatasi

PPKM Level 4 Jawa-Bali: Makan di Warung Maksimal Masih 20 Menit, Kapasitas Dibatasi

Nasional
PPKM Level 4 Diperpanjang, Anggota DPR Ingatkan soal Ketersediaan Obat dan Oksigen

PPKM Level 4 Diperpanjang, Anggota DPR Ingatkan soal Ketersediaan Obat dan Oksigen

Nasional
Pengecatan Pesawat Kepresidenan Saat Pandemi Disorot, Dinilai Tak Ada Urgensinya

Pengecatan Pesawat Kepresidenan Saat Pandemi Disorot, Dinilai Tak Ada Urgensinya

Nasional
Lantik Pamong Praja Muda IPDN, Wapres: Jangan Berorientasi Duduki Jabatan Struktural

Lantik Pamong Praja Muda IPDN, Wapres: Jangan Berorientasi Duduki Jabatan Struktural

Nasional
PPKM Level 4 di 45 Daerah Luar Jawa-Bali, Pedagang Kaki Lima hingga Bengkel Buka dengan Prokes Ketat

PPKM Level 4 di 45 Daerah Luar Jawa-Bali, Pedagang Kaki Lima hingga Bengkel Buka dengan Prokes Ketat

Nasional
Ganda Putri Raih Emas Olimpiade, Komisi X Ingatkan Jaminan Sosial Hari Tua bagi Atlet

Ganda Putri Raih Emas Olimpiade, Komisi X Ingatkan Jaminan Sosial Hari Tua bagi Atlet

Nasional
Instruksi Mendagri: Gubernur Berwenang Alihkan Alokasi Vaksin untuk Daerah yang Kekurangan

Instruksi Mendagri: Gubernur Berwenang Alihkan Alokasi Vaksin untuk Daerah yang Kekurangan

Nasional
PPKM Diperpanjang, Kepala Daerah Diminta Percepat Penyaluran Bansos dari APBD

PPKM Diperpanjang, Kepala Daerah Diminta Percepat Penyaluran Bansos dari APBD

Nasional
UPDATE: 5.532 WNI Terpapar Covid-19 di Luar Negeri, 8 Pasien di 3 Negara Sembuh

UPDATE: 5.532 WNI Terpapar Covid-19 di Luar Negeri, 8 Pasien di 3 Negara Sembuh

Nasional
225.000 Dosis Vaksin Sinopharm Disiapkan untuk Vaksinasi Penyandang Disabilitas

225.000 Dosis Vaksin Sinopharm Disiapkan untuk Vaksinasi Penyandang Disabilitas

Nasional
PPKM Level 2-4 Jawa-Bali: Warung Makan, Toko Kelontong, Laundry, Bengkel Beroperasi hingga Pukul 20.00

PPKM Level 2-4 Jawa-Bali: Warung Makan, Toko Kelontong, Laundry, Bengkel Beroperasi hingga Pukul 20.00

Nasional
TNI Kirim Bantuan 50 Oksigen Konsentrator hingga 20.000 Alat Tes Antigen ke Papua

TNI Kirim Bantuan 50 Oksigen Konsentrator hingga 20.000 Alat Tes Antigen ke Papua

Nasional
Luhut Targetkan Vaksinasi Covid-19 Capai 60-70 Juta Suntikan pada Agustus

Luhut Targetkan Vaksinasi Covid-19 Capai 60-70 Juta Suntikan pada Agustus

Nasional
Realisasi Dana Pemulihan Ekonomi Nasional hingga Juli 2021 yaitu Rp 305,5 Triliun

Realisasi Dana Pemulihan Ekonomi Nasional hingga Juli 2021 yaitu Rp 305,5 Triliun

Nasional
Aturan Lengkap Penerapan PPKM Level 4 untuk 7 Provinsi di Jawa-Bali...

Aturan Lengkap Penerapan PPKM Level 4 untuk 7 Provinsi di Jawa-Bali...

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X