Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pakar: Pemerintah Tidak Bisa Katakan Jauhi Kerumuman tetapi Mal dan Pasar Dibuka

Kompas.com - 22/07/2021, 14:48 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat Kebijakan Publik Yanuar Nugroho mengkritisi kebijakan publik yang diterapkan pemerintah dalam menangani pandemi Covid-19.

Menurut Yanuar, pesan yang ditegaskan pemerintah selama ini bukan pesan yang tunggal untuk mengantisipasi penularan Covid-19.

"Saya contohkan, kalau Anda diminta mengurangi mobilitas, menjaga jarak, akan tetapi mal buka, pasar buka. Apa yang Anda rasakan? Itu yang disebut mixed message. Itu tidak boleh ada," ujar Yanuar dalam keterangan pers secara virtual bersama platform LaporCovid-19, Kamis (22/7/2021).

Baca juga: Pemerintah Diminta Konsekuen dengan Target Tes yang Dicanangkan pada Awal PPKM Darurat

Yanuar menekankan adanya komuninasi yang kontradiktif dalam kebijakan pemerintah tersebut. Akibatnya, kontradiksi dapat menimbulkan kebingungan bagi masyarakat.

Idealnya, komunikasi kebijakan pemerintah di masa krisis tidak boleh mendua.

"Tidak boleh mendua. Apalagi membingungkan. Pesannya harus tunggal dan jelas," tutur Yanuar.

"Tidak bisa pemerintah katakan bahwa 'pandemi ini berbahaya ya, yuk jaga jarak, jauhi kerumunan', tapi pasar buka, mal buka, office buka. Itu mengirim mixed message," kata dia.

Baca juga: Jelang Pelonggaran PPKM, Tes Covid-19 Berkurang dan Positivity Rate Masih Tinggi

Yanuar menyarankan, seperti apa pun kalimat yang disampaikan, seharusnya pesan kepada masyarakat harus tunggal.

Masyarakat sebaiknya diajak menyadari bahwa pandemi Covid-19 merupakan situasi di mana potensi penularan sangat mudah terjadi.

"Karena itu urusan kesehatan dan keselamatan adalah nomor satu. Yang lainnya nanti. Pesannya tunggal," ucapnya.

"Kebijakan publik mesti jelas, lugas, tegas. Ini menurut saya dari kacamata kebijakan publik," kata Yanuar Nugroho.

Baca juga: Pemerintah Dianggap Turunkan Testing Demi Pelonggaran PPKM, Ini Respons Kemenkes

Dia menambahkan, selain menyampaikan pesan yang jelas dan tegas, kebijakan yang perlu ditempuh adalah menaikkan jumlah pemeriksaan atau testing Covid-19, memasifkan tracing kontak Covid-19, memaksimalkan perawatan (treatment), menurunkan positivity rate dan mempercepat vaksinasi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Said Abdullah Paparkan 2 Agenda PDI-P untuk Tingkatkan Kualitas Demokrasi Elektoral

Said Abdullah Paparkan 2 Agenda PDI-P untuk Tingkatkan Kualitas Demokrasi Elektoral

Nasional
Halalbihalal dan Pembubaran Timnas Anies-Muhaimin Ditunda Pekan Depan

Halalbihalal dan Pembubaran Timnas Anies-Muhaimin Ditunda Pekan Depan

Nasional
Hadiri KTT OKI, Menlu Retno Akan Suarakan Dukungan Palestina Jadi Anggota Penuh PBB

Hadiri KTT OKI, Menlu Retno Akan Suarakan Dukungan Palestina Jadi Anggota Penuh PBB

Nasional
PM Singapura Bakal Kunjungi RI untuk Terakhir Kali Sebelum Lengser

PM Singapura Bakal Kunjungi RI untuk Terakhir Kali Sebelum Lengser

Nasional
Pengamat: Prabowo-Gibran Butuh Minimal 60 Persen Kekuatan Parlemen agar Pemerintah Stabil

Pengamat: Prabowo-Gibran Butuh Minimal 60 Persen Kekuatan Parlemen agar Pemerintah Stabil

Nasional
Timnas Kalahkan Korea Selatan, Jokowi: Pertama Kalinya Indonesia Berhasil, Sangat Bersejarah

Timnas Kalahkan Korea Selatan, Jokowi: Pertama Kalinya Indonesia Berhasil, Sangat Bersejarah

Nasional
Jokowi Minta Menlu Retno Siapkan Negosiasi Soal Pangan dengan Vietnam

Jokowi Minta Menlu Retno Siapkan Negosiasi Soal Pangan dengan Vietnam

Nasional
Ibarat Air dan Minyak, PDI-P dan PKS Dinilai Sulit untuk Solid jika Jadi Oposisi Prabowo

Ibarat Air dan Minyak, PDI-P dan PKS Dinilai Sulit untuk Solid jika Jadi Oposisi Prabowo

Nasional
Jokowi Doakan Timnas U23 Bisa Lolos ke Olimpiade Paris 2024

Jokowi Doakan Timnas U23 Bisa Lolos ke Olimpiade Paris 2024

Nasional
Menlu Retno Laporkan Hasil Kunjungan ke Vietnam ke Jokowi

Menlu Retno Laporkan Hasil Kunjungan ke Vietnam ke Jokowi

Nasional
Gugatan di PTUN Jalan Terus, PDI-P Bantah Belum 'Move On'

Gugatan di PTUN Jalan Terus, PDI-P Bantah Belum "Move On"

Nasional
Menlu Singapura Temui Jokowi, Bahas Kunjungan PM untuk Leader's Retreat

Menlu Singapura Temui Jokowi, Bahas Kunjungan PM untuk Leader's Retreat

Nasional
Hasto Sebut Ganjar dan Mahfud Akan Dapat Tugas Baru dari Megawati

Hasto Sebut Ganjar dan Mahfud Akan Dapat Tugas Baru dari Megawati

Nasional
Kejagung Sita 2 Ferrari dan 1 Mercedes-Benz dari Harvey Moies

Kejagung Sita 2 Ferrari dan 1 Mercedes-Benz dari Harvey Moies

Nasional
Gerindra Dukung Waketum Nasdem Ahmad Ali Maju ke Pilkada Sulteng

Gerindra Dukung Waketum Nasdem Ahmad Ali Maju ke Pilkada Sulteng

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com