Salin Artikel

Pakar: Pemerintah Tidak Bisa Katakan Jauhi Kerumuman tetapi Mal dan Pasar Dibuka

Menurut Yanuar, pesan yang ditegaskan pemerintah selama ini bukan pesan yang tunggal untuk mengantisipasi penularan Covid-19.

"Saya contohkan, kalau Anda diminta mengurangi mobilitas, menjaga jarak, akan tetapi mal buka, pasar buka. Apa yang Anda rasakan? Itu yang disebut mixed message. Itu tidak boleh ada," ujar Yanuar dalam keterangan pers secara virtual bersama platform LaporCovid-19, Kamis (22/7/2021).

Yanuar menekankan adanya komuninasi yang kontradiktif dalam kebijakan pemerintah tersebut. Akibatnya, kontradiksi dapat menimbulkan kebingungan bagi masyarakat.

Idealnya, komunikasi kebijakan pemerintah di masa krisis tidak boleh mendua.

"Tidak boleh mendua. Apalagi membingungkan. Pesannya harus tunggal dan jelas," tutur Yanuar.

"Tidak bisa pemerintah katakan bahwa 'pandemi ini berbahaya ya, yuk jaga jarak, jauhi kerumunan', tapi pasar buka, mal buka, office buka. Itu mengirim mixed message," kata dia.

Yanuar menyarankan, seperti apa pun kalimat yang disampaikan, seharusnya pesan kepada masyarakat harus tunggal.

Masyarakat sebaiknya diajak menyadari bahwa pandemi Covid-19 merupakan situasi di mana potensi penularan sangat mudah terjadi.

"Karena itu urusan kesehatan dan keselamatan adalah nomor satu. Yang lainnya nanti. Pesannya tunggal," ucapnya.

"Kebijakan publik mesti jelas, lugas, tegas. Ini menurut saya dari kacamata kebijakan publik," kata Yanuar Nugroho.

Dia menambahkan, selain menyampaikan pesan yang jelas dan tegas, kebijakan yang perlu ditempuh adalah menaikkan jumlah pemeriksaan atau testing Covid-19, memasifkan tracing kontak Covid-19, memaksimalkan perawatan (treatment), menurunkan positivity rate dan mempercepat vaksinasi.

https://nasional.kompas.com/read/2021/07/22/14482111/pakar-pemerintah-tidak-bisa-katakan-jauhi-kerumuman-tetapi-mal-dan-pasar

Terkini Lainnya

Status Taruna STIP yang Aniaya Junior Bakal Dicopot

Status Taruna STIP yang Aniaya Junior Bakal Dicopot

Nasional
Mencegah 'Presidential Club' Rasa Koalisi Pemerintah

Mencegah "Presidential Club" Rasa Koalisi Pemerintah

Nasional
Nasdem-PKB Gabung Prabowo, Zulhas Singgung Pernah Dicap Murtad dan Pengkhianat

Nasdem-PKB Gabung Prabowo, Zulhas Singgung Pernah Dicap Murtad dan Pengkhianat

Nasional
Pengamat HI Harap Menlu Kabinet Prabowo Paham Geopolitik, Bukan Cuma Ekonomi

Pengamat HI Harap Menlu Kabinet Prabowo Paham Geopolitik, Bukan Cuma Ekonomi

Nasional
PDI-P Harap MPR Tak Lantik Prabowo-Gibran, Gerindra: MK Telah Ambil Keputusan

PDI-P Harap MPR Tak Lantik Prabowo-Gibran, Gerindra: MK Telah Ambil Keputusan

Nasional
Sepakat dengan Luhut, Golkar: Orang 'Toxic' di Pemerintahan Bahaya untuk Rakyat

Sepakat dengan Luhut, Golkar: Orang "Toxic" di Pemerintahan Bahaya untuk Rakyat

Nasional
Warung Madura, Etos Kerja, dan Strategi Adaptasi

Warung Madura, Etos Kerja, dan Strategi Adaptasi

Nasional
BMKG: Suhu Panas Mendominasi Cuaca Awal Mei, Tak Terkait Fenomena 'Heatwave' Asia

BMKG: Suhu Panas Mendominasi Cuaca Awal Mei, Tak Terkait Fenomena "Heatwave" Asia

Nasional
Momen Unik di Sidang MK: Ribut Selisih Satu Suara, Sidang 'Online' dari Pinggir Jalan

Momen Unik di Sidang MK: Ribut Selisih Satu Suara, Sidang "Online" dari Pinggir Jalan

Nasional
Maksud di Balik Keinginan Prabowo Bentuk 'Presidential Club'...

Maksud di Balik Keinginan Prabowo Bentuk "Presidential Club"...

Nasional
Resistensi MPR Usai PDI-P Harap Gugatan PTUN Bikin Prabowo-Gibran Tak Dilantik

Resistensi MPR Usai PDI-P Harap Gugatan PTUN Bikin Prabowo-Gibran Tak Dilantik

Nasional
“Presidential Club” Butuh Kedewasaan Para Mantan Presiden

“Presidential Club” Butuh Kedewasaan Para Mantan Presiden

Nasional
Prabowo Dinilai Bisa Bentuk 'Presidential Club', Tantangannya Ada di Megawati

Prabowo Dinilai Bisa Bentuk "Presidential Club", Tantangannya Ada di Megawati

Nasional
Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak Ada Rencana Bikin Ormas, apalagi Partai

Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak Ada Rencana Bikin Ormas, apalagi Partai

Nasional
Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke