Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi Targetkan Herd Immunity di Pulau Jawa Tercapai Akhir Agustus, Mungkinkah?

Kompas.com - 21/07/2021, 13:51 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo mengungkapkan kekebalan komunitas atau herd immunity di Pulau Jawa ditargetkan dapat tercapai pada akhir Agustus 2021.

Hal itu diungkapkannya saat memberikan pengarahan dalam rapat evaluasi PPKM Darurat Jawa-Bali yang digelar secara virtual pada 16 Juli lalu.

Menurut Jokowi, jika tak bisa tercapai pada akhir Agustus, herd immunity untuk Pulau Jawa ditargetkan terjadi pada pertengahan September 2021.

Target tersebut berdasarkan capaian vaksinasi di sejumlah provinsi di Pulau Jawa. Hingga pekan lalu, kata Presiden, cakupan vaksinasi Covid-19 di DKI Jakarta mencapai 72 persen.

Namun, untuk provinsi lain capaian vaksinasi belum setinggi DKI Jakarta.

Misalnya saja di Jawa Barat, Jawa Tengah dan Banten yang cakupan vaksinasinya saat ini masih berkisar antara 12 persen hingga 14 persen.

Baca juga: Epidemiolog UGM Ungkap Herd Immunity di Indonesia Sulit Terbentuk

Meski begitu, Jokowi meminta agar vaksinasi untuk ketiga provinsi itu harus difokuskan.

Menanggapi hal tersebut, Epidemiolog dari Griffith University Dicky Budiman menegaskan tidak mungkin mencapai herd immunity Pulai Jawa pada Agustus tahun ini.

Menurutnya, herd immunity bukan sebuah kondisi instan. Dibutuhkan proses panjang untuk mencapainya secara menyeluruh.

"Jadi kalau disebut herd immunity Agustus ya tidak mungkin. Yang bisa tercapai itu ya pada akhir tahun 2021 itu bisa tercapai cakupan vaksinasi (di Jawa) 85 persen," ujarnya saat dikonfirmasi Kompas.com, Rabu (21/7/2021).

Artinya, baru satu variabel yang tercapai, yakni target penyuntikan sebagai pendukung kondisi kekebalan komunitas.

Baca juga: Kapolri: Semoga Jelang Agustus-September Herd Immunity Terwujud

3 variabel herd immunity

Lebih lanjut Dicky menjelaskan, untuk mencapai herd immunity ada tiga variabel yang harus dicapai secara bersamaan.

Pertama, treshold atau cakupan orang yang divaksin.

"Menurut saya saat ini minimal cakupan vaksinnya 80 persen dari keseluruhan total penduduk," kata Dicky.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Nasional
PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

Nasional
Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Nasional
PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

Nasional
ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

Nasional
Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasional
PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com