Salin Artikel

Jokowi Targetkan Herd Immunity di Pulau Jawa Tercapai Akhir Agustus, Mungkinkah?

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo mengungkapkan kekebalan komunitas atau herd immunity di Pulau Jawa ditargetkan dapat tercapai pada akhir Agustus 2021.

Hal itu diungkapkannya saat memberikan pengarahan dalam rapat evaluasi PPKM Darurat Jawa-Bali yang digelar secara virtual pada 16 Juli lalu.

Menurut Jokowi, jika tak bisa tercapai pada akhir Agustus, herd immunity untuk Pulau Jawa ditargetkan terjadi pada pertengahan September 2021.

Target tersebut berdasarkan capaian vaksinasi di sejumlah provinsi di Pulau Jawa. Hingga pekan lalu, kata Presiden, cakupan vaksinasi Covid-19 di DKI Jakarta mencapai 72 persen.

Namun, untuk provinsi lain capaian vaksinasi belum setinggi DKI Jakarta.

Misalnya saja di Jawa Barat, Jawa Tengah dan Banten yang cakupan vaksinasinya saat ini masih berkisar antara 12 persen hingga 14 persen.

Meski begitu, Jokowi meminta agar vaksinasi untuk ketiga provinsi itu harus difokuskan.

Menanggapi hal tersebut, Epidemiolog dari Griffith University Dicky Budiman menegaskan tidak mungkin mencapai herd immunity Pulai Jawa pada Agustus tahun ini.

Menurutnya, herd immunity bukan sebuah kondisi instan. Dibutuhkan proses panjang untuk mencapainya secara menyeluruh.

"Jadi kalau disebut herd immunity Agustus ya tidak mungkin. Yang bisa tercapai itu ya pada akhir tahun 2021 itu bisa tercapai cakupan vaksinasi (di Jawa) 85 persen," ujarnya saat dikonfirmasi Kompas.com, Rabu (21/7/2021).

Artinya, baru satu variabel yang tercapai, yakni target penyuntikan sebagai pendukung kondisi kekebalan komunitas.

3 variabel herd immunity

Lebih lanjut Dicky menjelaskan, untuk mencapai herd immunity ada tiga variabel yang harus dicapai secara bersamaan.

Pertama, treshold atau cakupan orang yang divaksin.

"Menurut saya saat ini minimal cakupan vaksinnya 80 persen dari keseluruhan total penduduk," kata Dicky.

Hal ini berdasarkan kondisi pandemi terbaru yang mana terdapat varian delta virus corona yang penularannya sangat cepat.

Variabel kedua adalah angka reproduksi (penularan) kasus Covid-19 diupayakan ditekan serendah mungkin.

"Ini tentu tergantung kepada proses testing, tracing, treatment serta disiplin protokol kesehatan 5M," tegas Dicky.

Kemudian variabel ketiga adalah adanya vaksin yang memiliki proteksi atau fungsi maksimal dalam mencegah penularan.

Menurut Dicky belum ada jenis vaksin yang secara dominan memberikan proteksi itu.

"Apalagi dengan adanya varian delta ini. Ini saya memprediksi walaupun vaksin berbasis mRNA sekalipun belum bisa mengatasi hingga 70 persen juga ya. Ini datanya belum firm semua," tutur Dicky.

"Sehingga apabila baru satu variabel vaksinasi tercapai, misalnya capaian vaksinasi, variabel lainnya harus menunggu. Demikian konteks herd immunity," tambahnya.

https://nasional.kompas.com/read/2021/07/21/13512891/jokowi-targetkan-herd-immunity-di-pulau-jawa-tercapai-akhir-agustus

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Garda Bangsa Siapkan 'Pasukan Darat' untuk Usung Cak Imin pada Pilpres 2024

Garda Bangsa Siapkan "Pasukan Darat" untuk Usung Cak Imin pada Pilpres 2024

Nasional
KPI: Program Sinetron-Infotainment di Televisi Belum Berkualitas

KPI: Program Sinetron-Infotainment di Televisi Belum Berkualitas

Nasional
Pemerintah Siapkan Penyelenggaraan Umrah 1443 Hijriah dengan Skema Satu Pintu

Pemerintah Siapkan Penyelenggaraan Umrah 1443 Hijriah dengan Skema Satu Pintu

Nasional
KPK: Sepanjang 2004-Juli 2021, Ada 240 Kasus Korupsi Modus Pengadaan Barang dan Jasa

KPK: Sepanjang 2004-Juli 2021, Ada 240 Kasus Korupsi Modus Pengadaan Barang dan Jasa

Nasional
Ketua Panja Targetkan RUU TPKS Dibawa ke Rapat Paripurna 15 Desember

Ketua Panja Targetkan RUU TPKS Dibawa ke Rapat Paripurna 15 Desember

Nasional
Wapres Minta Dewan Pengawas Syariah Dapatkan Informasi Baik tentang Digitalisasi Ekonomi

Wapres Minta Dewan Pengawas Syariah Dapatkan Informasi Baik tentang Digitalisasi Ekonomi

Nasional
Kementerian KP Apresiasi 20 Pegawai Peserta Tugas Belajar Terbaik

Kementerian KP Apresiasi 20 Pegawai Peserta Tugas Belajar Terbaik

Nasional
Menkominfo Paparkan 3 Isu Prioritas Presidensi G20 Indonesia 2022

Menkominfo Paparkan 3 Isu Prioritas Presidensi G20 Indonesia 2022

Nasional
Wapres: Ekonomi dan Keuangan Syariah Jangan Hanya Dilihat dari Sisi Syariah Saja

Wapres: Ekonomi dan Keuangan Syariah Jangan Hanya Dilihat dari Sisi Syariah Saja

Nasional
Demi Pelayanan Publik Transparan dan Efektif, Pemerintah Hadirkan Sistem e-Government

Demi Pelayanan Publik Transparan dan Efektif, Pemerintah Hadirkan Sistem e-Government

Nasional
Kasus Bupati Nonatif Banjarnegara Budhi Sarwono, KPK Panggil Wakil Ketua DPRD

Kasus Bupati Nonatif Banjarnegara Budhi Sarwono, KPK Panggil Wakil Ketua DPRD

Nasional
Kasus Bupati Nonaktif Bintan, KPK Dalami Penjatahan Kuota Rokok dan Minuman Beralkohol

Kasus Bupati Nonaktif Bintan, KPK Dalami Penjatahan Kuota Rokok dan Minuman Beralkohol

Nasional
KPU Uji Coba 5 Jenis Pemilihan dalam Tiga dan Satu Surat Suara

KPU Uji Coba 5 Jenis Pemilihan dalam Tiga dan Satu Surat Suara

Nasional
PSI Minta Sahroni Lepas Jabatan Ketua Pelaksana Formula E, Waketum Nasdem: Lancang

PSI Minta Sahroni Lepas Jabatan Ketua Pelaksana Formula E, Waketum Nasdem: Lancang

Nasional
KPK Buka Peluang Kembangkan TPPU Terkait Kasus Bupati HSU Abdul Wahid

KPK Buka Peluang Kembangkan TPPU Terkait Kasus Bupati HSU Abdul Wahid

Nasional
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.