Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Saksi Ungkap Kode 3 Jari Juliari untuk Bayar Hotma Sitompul

Kompas.com - 13/07/2021, 19:21 WIB
Tatang Guritno,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan pejabat pembuat komitmen (PPK) program bantuan sosial Covid-19 di wilayah Jabodetabek 2020, Adi Wahyono mengungkapkan, eks Menteri Sosial Juliari Batubara menggunakan kode tiga jari untuk meminta uang Rp 3 miliar guna membayar jasa pengacara senior Hotma Sitompul.

Adi bersaksi dalam sidang lanjutan di pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Selasa (13/7/2021) dengan terdakwa Juliari.

Adi mengaku sempat salah mengartikan kode tiga jari yang diberikan Juliari padanya.

"Waktu itu saya dipanggil menteri ke ruangannya, saya lupa bulannya. Saya tidak mungkin menghadap tanpa dipanggil. Jadi saya dipanggil Pak Menteri di dalam ruang tamu itu sudah ada Pak Menteri, Hotma Sitompul dan Ikhsan," ujar Adi dalam persidangan, dilansir dari Tribunnews.com.

Baca juga: Majelis Hakim Tipikor Tolak Penggabungan Gugatan Ganti Rugi Perkara Juliari Batubara

Setelah Adi tiba, Juliari kemudian memberikan kode tiga jari. Adi menuturkan saat itu dirinya mengira Juliari meminta uang sebesar Rp 300 juta.

Namun kemudian, Adi menanyakan kembali pada Juliari terkait maksud dari kode tiga jari itu.

Kala itu Juliari mengkonfirmasi kode tiga jari itu berarti Rp 3 miliar untuk membayar jasa Hotma Sitompul yang telah mengurus kasus kekerasan anak yang sedang ditangani pihak Kemensos.

"Setelah Pak Ikhsan dan Hotma keluar (ruangan) saya pastikan lagi,'Tiga itu berapa Pak? Tiga ratus Pak?'," tanya Adi pada Juliari.

"Enggak, tiga miliar," jawab Juliari pada Adi sesuai keterangannya.

Dalam kesaksiannya, Adi kemudian menyebut bahwa ia merasa jumlah itu terlalu besar. Kemudian Juliari meminta Adi untuk menemui dan bernegosiasi dengan Hotma Sitompul.

Tapi upaya negosiasi yang dilakukan Adi ditolak Hotma Sitompul dengan alasan harga tersebut sudah sesuai kesepakatan dengan berbagai pihak.

"Terus saya nawar turun ke lobi. Ternyata enggak bisa kata Hotma. Mungkin sudah komitmen sama A,B,C,D, biayanya memang segitu atau ada pembicaraan sebelumnya," sebut Adi.

Adapun Adi Wahyono merupakan terdakwa kasus yang sama.

Diketahui dugaan korupsi pengadaan bansos Covid-19 wilayah Jabodetabek tahun 2020 juga menyeret nama Hotma Sitompul.

Hotma disebut menerima uang sebesar Rp 3 miliar karena jasanya membantu mengurus kasus kekerasan pada anak. Namun kesaksian itu ditampik Hotma Sitompul dalam persidangan 21 Juni 2021 lalu.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang 'Toxic', Projo: Nasihat Bagus

Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang "Toxic", Projo: Nasihat Bagus

Nasional
Buktikan Kinerja Unggul, Pertamina Hulu Energi Optimalkan Kapabilitas Perusahaan

Buktikan Kinerja Unggul, Pertamina Hulu Energi Optimalkan Kapabilitas Perusahaan

Nasional
Gerindra Sebut Jokowi Justru Dorong Prabowo untuk Bertemu Megawati

Gerindra Sebut Jokowi Justru Dorong Prabowo untuk Bertemu Megawati

Nasional
Tak Cemas Lawan Kandidat Lain pada Pilkada Jatim, Khofifah: Kenapa Khawatir?

Tak Cemas Lawan Kandidat Lain pada Pilkada Jatim, Khofifah: Kenapa Khawatir?

Nasional
Khofifah Tolak Tawaran Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran, Pilih Maju Pilkada Jatim

Khofifah Tolak Tawaran Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran, Pilih Maju Pilkada Jatim

Nasional
Soal Duetnya pada Pilkada Jatim, Khofifah: Saya Nyaman dan Produktif dengan Mas Emil

Soal Duetnya pada Pilkada Jatim, Khofifah: Saya Nyaman dan Produktif dengan Mas Emil

Nasional
Pertamina Goes To Campus, Langkah Kolaborasi Pertamina Hadapi Trilema Energi

Pertamina Goes To Campus, Langkah Kolaborasi Pertamina Hadapi Trilema Energi

Nasional
Respons Luhut Soal Orang 'Toxic', Golkar Klaim Menterinya Punya Karya Nyata

Respons Luhut Soal Orang "Toxic", Golkar Klaim Menterinya Punya Karya Nyata

Nasional
Ditanya Soal Progres Pertemuan Prabowo-Megawati, Gerindra: Keduanya Mengerti Kapan Harus Bertemu

Ditanya Soal Progres Pertemuan Prabowo-Megawati, Gerindra: Keduanya Mengerti Kapan Harus Bertemu

Nasional
Gerindra Tangkap Sinyal PKS Ingin Bertemu Prabowo, tapi Perlu Waktu

Gerindra Tangkap Sinyal PKS Ingin Bertemu Prabowo, tapi Perlu Waktu

Nasional
Mencegah 'Presidential Club' Rasa Koalisi Pemerintah

Mencegah "Presidential Club" Rasa Koalisi Pemerintah

Nasional
Nasdem-PKB Gabung Prabowo, Zulhas Singgung Pernah Dicap Murtad dan Pengkhianat

Nasdem-PKB Gabung Prabowo, Zulhas Singgung Pernah Dicap Murtad dan Pengkhianat

Nasional
Pengamat HI Harap Menlu Kabinet Prabowo Paham Geopolitik, Bukan Cuma Ekonomi

Pengamat HI Harap Menlu Kabinet Prabowo Paham Geopolitik, Bukan Cuma Ekonomi

Nasional
PDI-P Harap MPR Tak Lantik Prabowo-Gibran, Gerindra: MK Telah Ambil Keputusan

PDI-P Harap MPR Tak Lantik Prabowo-Gibran, Gerindra: MK Telah Ambil Keputusan

Nasional
Sepakat dengan Luhut, Golkar: Orang 'Toxic' di Pemerintahan Bahaya untuk Rakyat

Sepakat dengan Luhut, Golkar: Orang "Toxic" di Pemerintahan Bahaya untuk Rakyat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com