Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Saksi Ungkap Kode 3 Jari Juliari untuk Bayar Hotma Sitompul

Kompas.com - 13/07/2021, 19:21 WIB
Tatang Guritno,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan pejabat pembuat komitmen (PPK) program bantuan sosial Covid-19 di wilayah Jabodetabek 2020, Adi Wahyono mengungkapkan, eks Menteri Sosial Juliari Batubara menggunakan kode tiga jari untuk meminta uang Rp 3 miliar guna membayar jasa pengacara senior Hotma Sitompul.

Adi bersaksi dalam sidang lanjutan di pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Selasa (13/7/2021) dengan terdakwa Juliari.

Adi mengaku sempat salah mengartikan kode tiga jari yang diberikan Juliari padanya.

"Waktu itu saya dipanggil menteri ke ruangannya, saya lupa bulannya. Saya tidak mungkin menghadap tanpa dipanggil. Jadi saya dipanggil Pak Menteri di dalam ruang tamu itu sudah ada Pak Menteri, Hotma Sitompul dan Ikhsan," ujar Adi dalam persidangan, dilansir dari Tribunnews.com.

Baca juga: Majelis Hakim Tipikor Tolak Penggabungan Gugatan Ganti Rugi Perkara Juliari Batubara

Setelah Adi tiba, Juliari kemudian memberikan kode tiga jari. Adi menuturkan saat itu dirinya mengira Juliari meminta uang sebesar Rp 300 juta.

Namun kemudian, Adi menanyakan kembali pada Juliari terkait maksud dari kode tiga jari itu.

Kala itu Juliari mengkonfirmasi kode tiga jari itu berarti Rp 3 miliar untuk membayar jasa Hotma Sitompul yang telah mengurus kasus kekerasan anak yang sedang ditangani pihak Kemensos.

"Setelah Pak Ikhsan dan Hotma keluar (ruangan) saya pastikan lagi,'Tiga itu berapa Pak? Tiga ratus Pak?'," tanya Adi pada Juliari.

"Enggak, tiga miliar," jawab Juliari pada Adi sesuai keterangannya.

Dalam kesaksiannya, Adi kemudian menyebut bahwa ia merasa jumlah itu terlalu besar. Kemudian Juliari meminta Adi untuk menemui dan bernegosiasi dengan Hotma Sitompul.

Tapi upaya negosiasi yang dilakukan Adi ditolak Hotma Sitompul dengan alasan harga tersebut sudah sesuai kesepakatan dengan berbagai pihak.

"Terus saya nawar turun ke lobi. Ternyata enggak bisa kata Hotma. Mungkin sudah komitmen sama A,B,C,D, biayanya memang segitu atau ada pembicaraan sebelumnya," sebut Adi.

Adapun Adi Wahyono merupakan terdakwa kasus yang sama.

Diketahui dugaan korupsi pengadaan bansos Covid-19 wilayah Jabodetabek tahun 2020 juga menyeret nama Hotma Sitompul.

Hotma disebut menerima uang sebesar Rp 3 miliar karena jasanya membantu mengurus kasus kekerasan pada anak. Namun kesaksian itu ditampik Hotma Sitompul dalam persidangan 21 Juni 2021 lalu.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Nasional
Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Nasional
Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Nasional
Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Nasional
Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Nasional
Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Nasional
Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Nasional
Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Nasional
PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

Nasional
Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan 'Nasib' Cak Imin ke Depan

Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan "Nasib" Cak Imin ke Depan

Nasional
Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Nasional
Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Nasional
Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com