Kompas.com - 08/07/2021, 22:14 WIB
Gedung KPK KOMPAS.com/DYLAN APRIALDO RACHMANGedung KPK
Penulis Irfan Kamil
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menekankan pentingnya praktik bisnis yang baik dan berintegritas untuk mengurangi angka tindak pidana korupsi.

Hal itu disampaikan Pelaksana Tugas Deputi Bidang Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat KPK Wawan Wardiana dalam konferensi daring International Business Ethics Conference (IBEC) 2021 bertajuk “Ethics in Business: Big Challenge” Kamis (8/7/2021).

“Indikator survey Transparency International dalam mengukur Indeks Persepsi Korupsi (IPK) juga banyak yang berkaitan dengan dunia usaha. Jadi kalau kita lihat, bukan semata-mata bagaimana penegakan hukum, tapi terkait juga proses bisnis yang terjadi di lapangan dan sistem politik,” kata Wawan Wardiana dalam keterangan tertulis, Kamis

Dalam paparannya, Wawan menjelaskan definisi korupsi, jenis-jenis korupsi, kewenangan KPK dalam pendidikan antikorupsi, pencegahan dan penindakan korupsi, dampak perbuatan tindak pidana korupsi serta bagaimana masyarakat dapat berpartisipasi dalam pemberantasan korupsi.

Salah satu peran masyarakat, kata dia, yakni dengan melaporkan bila ada dugaan tindak pidana korupsi di sekitar kepada KPK atau menjadi whistleblower.

Baca juga: Wakil Ketua KPK Sebut Berita Acara Rapat Koordinasi Hasil TWK Sesuai Aturan

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

“Survey perilaku antikorupsi BPS memperlihatkan nilai yang baik dari tahun ke tahun. Artinya perilaku antikorupsi masyarakat di Indonesia sudah baik,” kata Wawan.

Kendati demikian, ia menyebut, masih ada 17,63 persen masyarakat yang masih memberikan “sesuatu” dalam hal pelayanan publik. Baik secara sukarela maupun tidak.

Padahal, menurut data yang dimiliki KPK, 80 persen kasus korupsi yang melibatkan sektor swasta, sektor publik atau instansi pemerintah paling banyak modusnya adalah penyuapan, gratifikasi dan pengadaan barang jasa.

Akan tetapi, untuk sektor swasta, kata Wawan, pada tahun 2016 Indonesia memiliki regulasi yang dapat menjerat perusahaan yang melakukan tindak pidana korupsi dengan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi

Hingga kini, kata dia, sudah ada 6 perusahaan yang dijerat dengan aturan tersebut.

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

KPK Eksekusi Eks Bupati Bengkalis Amril Mukminin ke Rutan Pekanbaru

KPK Eksekusi Eks Bupati Bengkalis Amril Mukminin ke Rutan Pekanbaru

Nasional
Rapat soal Sanksi WADA, Jokowi Minta LADI Direformasi Total

Rapat soal Sanksi WADA, Jokowi Minta LADI Direformasi Total

Nasional
Dugaan Suap Infrastruktur di Musi Banyuasin, KPK Geledah 4 Lokasi

Dugaan Suap Infrastruktur di Musi Banyuasin, KPK Geledah 4 Lokasi

Nasional
Ini Syarat Naik Pesawat untuk Anak Usia di Bawah 12 Tahun

Ini Syarat Naik Pesawat untuk Anak Usia di Bawah 12 Tahun

Nasional
Sindir Balik Sekjen PDI-P, Politisi Demokrat: Mungkin Hidup di Alam Mimpi

Sindir Balik Sekjen PDI-P, Politisi Demokrat: Mungkin Hidup di Alam Mimpi

Nasional
Pemerintah Akan Uji Coba Kehadiran Penonton di Liga 1 dan Liga 2

Pemerintah Akan Uji Coba Kehadiran Penonton di Liga 1 dan Liga 2

Nasional
TNI dan Polri Diharapkan Terus Bersinergi

TNI dan Polri Diharapkan Terus Bersinergi

Nasional
Partai Ummat Kritik 7 Tahun Pemerintahan Jokowi: Cenderung Represif, Oligarki Mengental

Partai Ummat Kritik 7 Tahun Pemerintahan Jokowi: Cenderung Represif, Oligarki Mengental

Nasional
Periksa 7 Saksi, KPK Dalami Penerimaan Uang Bupati Nonaktif Probolinggo dan Suami Terkait Pengangkatan Pj Kades

Periksa 7 Saksi, KPK Dalami Penerimaan Uang Bupati Nonaktif Probolinggo dan Suami Terkait Pengangkatan Pj Kades

Nasional
Ini Aturan Terbaru Penerbangan Domestik yang Berlaku Mulai 24 Oktober 2021

Ini Aturan Terbaru Penerbangan Domestik yang Berlaku Mulai 24 Oktober 2021

Nasional
Mahfud Sebut Keluarga Nasabah yang Bunuh Diri akibat Pinjol Ilegal Tetap Ditagih dan Diteror

Mahfud Sebut Keluarga Nasabah yang Bunuh Diri akibat Pinjol Ilegal Tetap Ditagih dan Diteror

Nasional
Gerindra Sebut 12 Provinsi Dukung Prabowo Kembali Maju pada Pilpres 2024

Gerindra Sebut 12 Provinsi Dukung Prabowo Kembali Maju pada Pilpres 2024

Nasional
Lili Pintauli Dinilai Harus Disanksi Undur Diri jika Laporan Novel Baswedan Terbukti

Lili Pintauli Dinilai Harus Disanksi Undur Diri jika Laporan Novel Baswedan Terbukti

Nasional
Partai Ummat Targetkan Pemilih dari Loyalis Amien Rais dan Generasi Milenial

Partai Ummat Targetkan Pemilih dari Loyalis Amien Rais dan Generasi Milenial

Nasional
Kasus Suap Izin HGU di Kuangsing, KPK Geledah 3 Lokasi di Pekanbaru

Kasus Suap Izin HGU di Kuangsing, KPK Geledah 3 Lokasi di Pekanbaru

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.