Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Penanganan Pandemi, Wapres: Pemerintah Selalu Utamakan Keselamatan Masyarakat

Kompas.com - 06/07/2021, 16:24 WIB
Deti Mega Purnamasari,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Ma'ruf Amin memastikan bahwa pemerintah selalu mengutamakan keamanan dan keselamatan masyarakat pada masa pandemi Covid-19.

Hal tersebut disampaikan Ma'ruf saat kuliah umum Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) 62 dan Program Pendidikan Singkat Angkatan (PPSA) 23 Tahun 2021 Lemhanas RI, Selasa (6/7/2021).

"Pemerintah pada prinsipnya selalu menempatkan keamanan dan keselamatan masyarakat sebagai prioritas utama, di samping menjaga ketahanan ekonomi dalam menghadapi pandemi Covid-19," ujar Ma'ruf.

Baca juga: 57 Kasus Covid-19 dengan Varian Beta Ditemukan Tersebar di 9 Provinsi

Ma'ruf menuturkan, pemerintah juga terus menjaga ketahanan ekonomi pada masa pandemi Covid-19 ini.

Hal tersebut terlihat dari berbagai upaya pemulihan ekonomi nasional (PEN) yang dilakukan sejak 2020.

Antara lain dengan pengalokasian anggaran pendapatn belanja negara (APBN) sebesar Rp 695 triliun pada tahun 2020 dan Rp 699 triliun pada tahun 2021.

Bahkan pada tahun 2021 akan ditambah sesuai kebutuhan untuk penanganan kesehatan, bantuan sosial, dan stimulus bagi dunia usaha termasuk sauah mikro kecil menengah (UMKM).

"Di samping itu, pemerintah juga telah dan sedang melaksanakan program perlindungan sosial, ketenagakerjaan serta dukungan bagi UMKM," kata dia.

Di antaranya adalah program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan non-Tunai (BPNT) atau program sembako, dan program bantuan sosial tunai (BST) dan bantuan langsung tunai (BLT) desa.

Program-program tersebut, kata dia, terus diperbaiki serta disinkronkan penjadwalan dan sasarannya.

Kemudian program pelatihan kerja atau pendidikan vokasi guna meningkatkan kapasitas tenaga kerja melalui program kartu prakerja dan program padat karya untuk mengatasi pengangguran yang jumlahnya bertambah akibat pandemi.

"Selain itu, pembangunan infrastruktur di desa juga ditingkatkan serta diarahkan untuk menggunakan tenaga lokal dan produk lokal," kata dia.

Selanjutnya program pemberian bantuan usaha mikro, dan pemberian kredit kepada UMKM.

Baca juga: Luhut: Sangat Tidak Benar jika Dibilang Penanganan Pandemi Tak Terkendali

Ma'ruf mengatakan, pemerintah juga terus menggali potensi pengembangan ekonomi dan keuangan syariah agar dapat berperan lebih besar dalam perekonomian dan pemulihan ekonomi Indonesia.

"Berbagai upaya penanggulangan wabah Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional tersebut hanya akan efektif apabila didukung kerja sama yang baik oleh semua elemen bangsa," ucap dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Libur Panjang, Korlantas Catat Peningkatan Arus Lalu Lintas

Libur Panjang, Korlantas Catat Peningkatan Arus Lalu Lintas

Nasional
DKPP Terima 233 Pengaduan Pemilu dalam 4 Bulan Terakhir

DKPP Terima 233 Pengaduan Pemilu dalam 4 Bulan Terakhir

Nasional
Prabowo: Beri Kami Waktu 4 Tahun untuk Buktikan ke Rakyat yang Tak Pilih Kita

Prabowo: Beri Kami Waktu 4 Tahun untuk Buktikan ke Rakyat yang Tak Pilih Kita

Nasional
Yusril: Penambahan Kementerian Prabowo Bukan Bagi-bagi Kekuasaan, Tak Perlu Disebut Pemborosan

Yusril: Penambahan Kementerian Prabowo Bukan Bagi-bagi Kekuasaan, Tak Perlu Disebut Pemborosan

Nasional
BPK di Pusara Sejumlah Kasus Korupsi...

BPK di Pusara Sejumlah Kasus Korupsi...

Nasional
Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Diisi Orang Politik

Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Diisi Orang Politik

Nasional
Pilkada 2024, Belum Ada Calon Perseorangan Serahkan KTP Dukungan ke KPU

Pilkada 2024, Belum Ada Calon Perseorangan Serahkan KTP Dukungan ke KPU

Nasional
Ada Jalur Independen, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Gubernur Nonpartai?

Ada Jalur Independen, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Gubernur Nonpartai?

Nasional
PPP: RUU Kementerian Negara Masuk Prolegnas, tetapi Belum Ada Rencana Pembahasan

PPP: RUU Kementerian Negara Masuk Prolegnas, tetapi Belum Ada Rencana Pembahasan

Nasional
Latihan Gabungan, Kapal Perang TNI AL Tenggelamkan Sasaran dengan Rudal Khusus hingga Torpedo

Latihan Gabungan, Kapal Perang TNI AL Tenggelamkan Sasaran dengan Rudal Khusus hingga Torpedo

Nasional
Menag Cek Persiapan Dapur dan Hotel di Madinah untuk Jemaah Indonesia

Menag Cek Persiapan Dapur dan Hotel di Madinah untuk Jemaah Indonesia

Nasional
 Melalui Platform SIMPHONI, Kemenkominfo Gencarkan Pembinaan Pegawai dengan Pola Kolaboratif

Melalui Platform SIMPHONI, Kemenkominfo Gencarkan Pembinaan Pegawai dengan Pola Kolaboratif

Nasional
PPP Anggap Wacana Tambah Menteri Sah-sah Saja, tapi Harus Revisi UU

PPP Anggap Wacana Tambah Menteri Sah-sah Saja, tapi Harus Revisi UU

Nasional
Eks KSAU Ungkap 3 Tantangan Terkait Sistem Pertahanan Udara Indonesia

Eks KSAU Ungkap 3 Tantangan Terkait Sistem Pertahanan Udara Indonesia

Nasional
Mayoritas Provinsi Minim Cagub Independen, Pakar: Syaratnya Cukup Berat

Mayoritas Provinsi Minim Cagub Independen, Pakar: Syaratnya Cukup Berat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com