Kompas.com - 25/06/2021, 18:58 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com – Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) meminta pemerintah membuat regulasi khusus untuk menghapus tindakan atau praktik penyiksaan, perlakukan, atau penghukuman kejam yang merendahkan martabat manusia.

Menurut Peneliti Kontras Rozi Brilian, pemerintah dapat memulai dengan meratifikasi Protokol Operasional Menentang Penyiksaan atau Opcat.

“Pemerintah harus segera menginisasi suatu perumusan peraturan perundang-undangan nasional yang memang melakukan penghapusan terhadap praktik penyiksaaan begitu. Mungkin bisa dimulai dengan ratifikasi opcat,” kata Rozi dalam acara virtual, Jumat (25/6/2021).

Baca juga: Komnas Perempuan Dorong Pemerintah Segera Ratifikasi Protokol Operasional Menentang Penyiksaan

Lebih lanjut, Kontras meminta adanya perbaikan terhadap institusi yang dinilai dominan melakukan praktik penyiksaan tersebut.

Berdasarkan catatan Kontras, instansi yang dominan melakukan penyiksaan dan penghukuman kejam di antaranya Kepolisian, Kejaksaan, hingga TNI.

“Sudah saatnya untuk melakukan mekanisme yang transparan akuntabel, membuka diri atau evaluasi menyeluruh dan komprehensif dengan melibatkan pengawas-pengawas eksternal,” ucap dia.

Kemudian, Rozi mengatakan, pihaknya mendorong Kementerian Hukum dan HAM melakukan pembenahan agar mengurangi potensi kekerasan yang terjadi di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas).

“Kami juga minta atau merekomendasikan untuk melakukan fungsi pengawasan pemantauan perlindungan pemulihan secara ketat dan maksumal dan harus menggunakan alat ukur terpercaya,” ucap dia.

Baca juga: Temuan Kontras, Pelaku Penyiksaan dan Penghukuman Kejam Didominasi Polisi

Sementara itu, Rozi juga menyoroti kekerasan di ranah dunia maya.

Menurut dia, pemerintah juga harus aktif bertindak atas tindakan kekerasan di dunia maya atau cyber torture, baik melalui doxing, hingga diskriminasi.

“Polisi harus secara proaktif mencari agar tidak terjadinya keberulangan di masa mendatang, karena jika memang praktek-praktek ini terus dibiarkan akan semakin menimbulkan keberulangan, ketakutan masyarakat dalam berekspresi,” tegas dia.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

LPSK: Bukan Pelaku Utama, Bharada E Penuhi Syarat Jadi Justice Collaborator

LPSK: Bukan Pelaku Utama, Bharada E Penuhi Syarat Jadi Justice Collaborator

Nasional
Jumlah Parpol Pendaftar Pemilu Meningkat, Perludem: Pengalaman Sebelumnya Banyak Parpol Gugur saat Verifikasi

Jumlah Parpol Pendaftar Pemilu Meningkat, Perludem: Pengalaman Sebelumnya Banyak Parpol Gugur saat Verifikasi

Nasional
Formasi 77 Jet Tempur TNI AU akan Terbang di Atas Istana Negara Saat Peringatan HUT ke-77 RI

Formasi 77 Jet Tempur TNI AU akan Terbang di Atas Istana Negara Saat Peringatan HUT ke-77 RI

Nasional
Polri Jamin Keselamatan Bharada E yang Dapat Perlindungan Darurat LPSK

Polri Jamin Keselamatan Bharada E yang Dapat Perlindungan Darurat LPSK

Nasional
Menag: Antrean Calon Jemaah Haji Lansia RI Mencapai 700 Ribu, Harus Ada Solusi

Menag: Antrean Calon Jemaah Haji Lansia RI Mencapai 700 Ribu, Harus Ada Solusi

Nasional
DMC Dompet Dhuafa Gelar Pelatihan Siaga Kebencanaan untuk Tenaga Medis

DMC Dompet Dhuafa Gelar Pelatihan Siaga Kebencanaan untuk Tenaga Medis

Nasional
Komnas HAM Periksa Bharada E di Bareskrim Polri Sore Ini

Komnas HAM Periksa Bharada E di Bareskrim Polri Sore Ini

Nasional
Pendukung yang Kecewa Prabowo Gabung ke Pemerintahan Jokowi Diprediksi Beralih Dukung Anies

Pendukung yang Kecewa Prabowo Gabung ke Pemerintahan Jokowi Diprediksi Beralih Dukung Anies

Nasional
Demokrat Bakal Fokus Bangun Koalisi Usai Penetapan Parpol Peserta Pemilu 2024

Demokrat Bakal Fokus Bangun Koalisi Usai Penetapan Parpol Peserta Pemilu 2024

Nasional
Bidik Suara Loyalis Soeharto, Parsindo Dinilai Harus Belajar dari Pengalaman Berkarya

Bidik Suara Loyalis Soeharto, Parsindo Dinilai Harus Belajar dari Pengalaman Berkarya

Nasional
Versi Pengacara soal Kejadian di Magelang: Tidak Ada Pelecehan, Adik Brigadir J Malah Diundang Datang

Versi Pengacara soal Kejadian di Magelang: Tidak Ada Pelecehan, Adik Brigadir J Malah Diundang Datang

Nasional
Antigen Tak Berlaku Lagi, Penumpang Kereta Jarak Jauh Wajib PCR atau Vaksin Booster

Antigen Tak Berlaku Lagi, Penumpang Kereta Jarak Jauh Wajib PCR atau Vaksin Booster

Nasional
Menziarahi Pancasila, Husein dan Sukarno

Menziarahi Pancasila, Husein dan Sukarno

Nasional
Prabowo Disebut Lihai Mainkan Suasana Kebatinan Pendukung Jokowi

Prabowo Disebut Lihai Mainkan Suasana Kebatinan Pendukung Jokowi

Nasional
Bertemu Menteri Haji Arab Saudi, Menag Minta Kuota Haji Indonesia Naik 100 Persen

Bertemu Menteri Haji Arab Saudi, Menag Minta Kuota Haji Indonesia Naik 100 Persen

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.