Kompas.com - 25/06/2021, 18:58 WIB
Ilustrasi penyiksaan penyekapan penculikan ShutterstockIlustrasi penyiksaan penyekapan penculikan

JAKARTA, KOMPAS.com – Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) meminta pemerintah membuat regulasi khusus untuk menghapus tindakan atau praktik penyiksaan, perlakukan, atau penghukuman kejam yang merendahkan martabat manusia.

Menurut Peneliti Kontras Rozi Brilian, pemerintah dapat memulai dengan meratifikasi Protokol Operasional Menentang Penyiksaan atau Opcat.

“Pemerintah harus segera menginisasi suatu perumusan peraturan perundang-undangan nasional yang memang melakukan penghapusan terhadap praktik penyiksaaan begitu. Mungkin bisa dimulai dengan ratifikasi opcat,” kata Rozi dalam acara virtual, Jumat (25/6/2021).

Baca juga: Komnas Perempuan Dorong Pemerintah Segera Ratifikasi Protokol Operasional Menentang Penyiksaan

Lebih lanjut, Kontras meminta adanya perbaikan terhadap institusi yang dinilai dominan melakukan praktik penyiksaan tersebut.

Berdasarkan catatan Kontras, instansi yang dominan melakukan penyiksaan dan penghukuman kejam di antaranya Kepolisian, Kejaksaan, hingga TNI.

“Sudah saatnya untuk melakukan mekanisme yang transparan akuntabel, membuka diri atau evaluasi menyeluruh dan komprehensif dengan melibatkan pengawas-pengawas eksternal,” ucap dia.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Kemudian, Rozi mengatakan, pihaknya mendorong Kementerian Hukum dan HAM melakukan pembenahan agar mengurangi potensi kekerasan yang terjadi di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas).

“Kami juga minta atau merekomendasikan untuk melakukan fungsi pengawasan pemantauan perlindungan pemulihan secara ketat dan maksumal dan harus menggunakan alat ukur terpercaya,” ucap dia.

Baca juga: Temuan Kontras, Pelaku Penyiksaan dan Penghukuman Kejam Didominasi Polisi

Sementara itu, Rozi juga menyoroti kekerasan di ranah dunia maya.

Menurut dia, pemerintah juga harus aktif bertindak atas tindakan kekerasan di dunia maya atau cyber torture, baik melalui doxing, hingga diskriminasi.

“Polisi harus secara proaktif mencari agar tidak terjadinya keberulangan di masa mendatang, karena jika memang praktek-praktek ini terus dibiarkan akan semakin menimbulkan keberulangan, ketakutan masyarakat dalam berekspresi,” tegas dia.



Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah uang elektronik senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Megawati Instruksikan Kader PDI-P Bantu Penanganan Pandemi Lewat Kegiatan Partai

Megawati Instruksikan Kader PDI-P Bantu Penanganan Pandemi Lewat Kegiatan Partai

Nasional
Mendagri: Saya Ingin Lihat Pemda Mana yang Sukses Bentuk Tim Tracing Covid-19

Mendagri: Saya Ingin Lihat Pemda Mana yang Sukses Bentuk Tim Tracing Covid-19

Nasional
Kemendikbud Ristek Tegaskan Asesmen Nasional Tak Digunakan untuk Menilai Individu Murid

Kemendikbud Ristek Tegaskan Asesmen Nasional Tak Digunakan untuk Menilai Individu Murid

Nasional
TNI AU Minta Maaf dan Tahan 2 Prajuritnya yang Lakukan Kekerasan ke Warga di Merauke

TNI AU Minta Maaf dan Tahan 2 Prajuritnya yang Lakukan Kekerasan ke Warga di Merauke

Nasional
Dugaan Pelanggaran Etik dalam Proses TWK Tak Cukup Bukti, KPK: Dewas Sudah Periksa 42 Bukti

Dugaan Pelanggaran Etik dalam Proses TWK Tak Cukup Bukti, KPK: Dewas Sudah Periksa 42 Bukti

Nasional
Jubir Pemerintah Ingatkan Tetap Disiplin Protokol Kesehatan meski Sudah Divaksinasi

Jubir Pemerintah Ingatkan Tetap Disiplin Protokol Kesehatan meski Sudah Divaksinasi

Nasional
PDI-P Luncurkan Kendaraan Bantuan untuk Tangani Pandemi dan Jaga Lingkungan

PDI-P Luncurkan Kendaraan Bantuan untuk Tangani Pandemi dan Jaga Lingkungan

Nasional
TNI AU Minta Maaf Atas Insiden Kekerasan yang Dilakukan Oknum Prajuritnya ke Seorang Warga Merauke

TNI AU Minta Maaf Atas Insiden Kekerasan yang Dilakukan Oknum Prajuritnya ke Seorang Warga Merauke

Nasional
Kronologi Warga di Merauke Diperlakukan Tak Manusiawi oleh Oknum Prajurit TNI AU

Kronologi Warga di Merauke Diperlakukan Tak Manusiawi oleh Oknum Prajurit TNI AU

Nasional
Satgas: Jika Pembukaan Berbagai Sektor Meningkatkan Kasus Covid-19, Maka Perlu Kembali Dibatasi

Satgas: Jika Pembukaan Berbagai Sektor Meningkatkan Kasus Covid-19, Maka Perlu Kembali Dibatasi

Nasional
Ketua DPR Minta Pemerintah Cegah Luar Pulau Jawa-Bali Jadi Episentrum Baru Covid-19

Ketua DPR Minta Pemerintah Cegah Luar Pulau Jawa-Bali Jadi Episentrum Baru Covid-19

Nasional
TNI AU Tahan Prajurit yang Lakukan Kekerasan Terhadap Warga di Merauke

TNI AU Tahan Prajurit yang Lakukan Kekerasan Terhadap Warga di Merauke

Nasional
Laporkan Dugaan Etik Pimpinan KPK, Pegawai Siapkan Informasi dan Data Tambahan Termasuk Hasil Temuan Ombudsman

Laporkan Dugaan Etik Pimpinan KPK, Pegawai Siapkan Informasi dan Data Tambahan Termasuk Hasil Temuan Ombudsman

Nasional
Kemenkes Sebut Semua Vaksin Covid-19 Efektif Lawan Varian Delta

Kemenkes Sebut Semua Vaksin Covid-19 Efektif Lawan Varian Delta

Nasional
MAKI Minta Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Dinonaktifkan Sementara

MAKI Minta Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Dinonaktifkan Sementara

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X