Kompas.com - 21/06/2021, 13:13 WIB
Dua orang tenaga kesehatan beristirahat sejenak saat menunggu pasien di ruang isolasi COVID-19 Rumah Sakit Umum (RSU) Dadi Keluarga, Kabupetan Ciamis, Jawa Barat, Senin (14/6/2021). RSU tersebut menambah ruang isolasi untuk pasien COVID-19 menjadi 22 kamar serta menambah jumlah tenaga medis sekaligus memperpanjang jam shift kerja, untuk mengantisipasi lonjakan karena Ciamis masuk dalam zona merah COVID-19 dan Jabar masuk kategori sinyal bahaya penularan COVID-19 dari Kemenkes. ANTARA FOTO/Adeng Bustomi/aww. ANTARA FOTO/ADENG BUSTOMIDua orang tenaga kesehatan beristirahat sejenak saat menunggu pasien di ruang isolasi COVID-19 Rumah Sakit Umum (RSU) Dadi Keluarga, Kabupetan Ciamis, Jawa Barat, Senin (14/6/2021). RSU tersebut menambah ruang isolasi untuk pasien COVID-19 menjadi 22 kamar serta menambah jumlah tenaga medis sekaligus memperpanjang jam shift kerja, untuk mengantisipasi lonjakan karena Ciamis masuk dalam zona merah COVID-19 dan Jabar masuk kategori sinyal bahaya penularan COVID-19 dari Kemenkes. ANTARA FOTO/Adeng Bustomi/aww.

JAKARTA, KOMPAS.com - Persatuan Rumah Sakit Seluruh Indonesia (Persi) meminta pemerintah menerapkan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) untuk mencegah penyebaran Covid-19 yang semakin meningkat.

Sekretaris Jenderal Persi Lia G Partakusuma mengatakan, PSBB perlu dilakukan terutama di wilayah yang berstatus zona merah dan oranye.

"Kami harap pemerintah menerapkan PSBB terutama daerah merah dan oranye," kata Lia di acara Kesiapan RS pada Lonjakan Covid-19 Gelombang Kedua di Indonesia secara daring, Minggu (20/6/2021).

Baca juga: Satgas Covid-19: PPKM Mikro dan Lockdown Sama Saja, Jangan Dibentur-benturkan

Lia mengatakan, usulan tersebut diajukan mengingat data-data yang ada menunjukkan bahwa terkadang masyarakat sulit diatur untuk pembatasan berskala kecil.

Meskipun demikian, kata dia, pembatasan berskala kecil seperti yang tengah diterapkan saat ini baik, tetapi membutuhkan sumber daya manusia (SDM) yang tegas.

"Data-data menunjukkan adakalanya masyarakat susah diatur untuk (pembatasan) skala kecil. Skala kecil baik, tapi butuh SDM yang tegas," ujar Lia.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Saat ini, pemerintah melakukan pembatasan berskala kecil melalui kebijakan penerapan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) mikro.

Baca juga: PERSI: Rumah Sakit di Indonesia Kewalahan Terima Pasien Covid-19

Pembatasan tersebut dilakukan secara mikro di tingkat kecil seperti RT/RW.

Kebijakan tersebut sudah beberapa kali diperpanjang dan diperluas hingga ke 34 provinsi.

Meski sempat membuat kasus Covid-19 menurun, namun kebijakan tersebut belum berhasil secara penuh karena saat ini kasus Covid-19 kembali meningkat.

Meningkatnya kasus Covid-19 saat ini membuat rumah sakit kewalahan menerima lonjakan pasien.

Baca juga: Lonjakan Kasus Covid-19, Ketua DPR: Berlakukan PSBB, Ketatkan PPKM Mikro

Oleh karena itu, Persi pun merekomendasikan adanya upaya integrasi untuk mengurangi penumpukan pasien ke rumah sakit dan memperbanyak tempat isolasi mandiri.

"Kemudian mengoptimalkan puskesmas atau fasilitas layanan kesehatan primer untuk merawat pasien gejala ringan," ucap dia.



Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Wawancara Calon Hakim Agung: Dialog untuk Atasi Radikalisme hingga Vonis Siti Fadillah Supari

Wawancara Calon Hakim Agung: Dialog untuk Atasi Radikalisme hingga Vonis Siti Fadillah Supari

Nasional
KPK Tuding Ombudsman Campuri Urusan Internalnya

KPK Tuding Ombudsman Campuri Urusan Internalnya

Nasional
Keberatan dengan Ombudsman, KPK Tegaskan Tak Bisa Diintervensi Lembaga Apa Pun

Keberatan dengan Ombudsman, KPK Tegaskan Tak Bisa Diintervensi Lembaga Apa Pun

Nasional
Mengaku Tak Tahu Konsekuensi Tolak LAHP, KPK: Tanyakan ke Ombudsman

Mengaku Tak Tahu Konsekuensi Tolak LAHP, KPK: Tanyakan ke Ombudsman

Nasional
Satgas: Menurut WHO, Melawan Covid-19 Harus Tahu di Mana Kasus Positif Berada

Satgas: Menurut WHO, Melawan Covid-19 Harus Tahu di Mana Kasus Positif Berada

Nasional
KPK Nilai Ombudsman Tak Logis Sebut BKN Tak Kompeten Selenggarakan TWK

KPK Nilai Ombudsman Tak Logis Sebut BKN Tak Kompeten Selenggarakan TWK

Nasional
KPK Keberatan Dinyatakan Lakukan Malaadministrasi, Ini Respons Ombudsman

KPK Keberatan Dinyatakan Lakukan Malaadministrasi, Ini Respons Ombudsman

Nasional
3,56 Juta Kasus Covid-19 dan Pentingnya Pemerataan Vaksinasi

3,56 Juta Kasus Covid-19 dan Pentingnya Pemerataan Vaksinasi

Nasional
KPK Keberatan dan Tuding Ombudsman Lakukan Malaadministrasi

KPK Keberatan dan Tuding Ombudsman Lakukan Malaadministrasi

Nasional
Satgas Tegaskan Warga yang Belum Punya NIK Bisa Ikut Vaksinasi Covid-19

Satgas Tegaskan Warga yang Belum Punya NIK Bisa Ikut Vaksinasi Covid-19

Nasional
Tolak Tindak Lanjuti LAHP Ombudsman, KPK Nyatakan SK Pembebastugasan Pegawai Belum Dicabut

Tolak Tindak Lanjuti LAHP Ombudsman, KPK Nyatakan SK Pembebastugasan Pegawai Belum Dicabut

Nasional
Luhut: Saya Minta Semua Sabar, Kita Cari Jalan Ekonomi Bisa Pulih Kembali

Luhut: Saya Minta Semua Sabar, Kita Cari Jalan Ekonomi Bisa Pulih Kembali

Nasional
Betulkah Ada Tindak Pidana pada Tes Wawasan Kebangsaan KPK?

Betulkah Ada Tindak Pidana pada Tes Wawasan Kebangsaan KPK?

Nasional
Novel Baswedan Sebut Sikap Pimpinan KPK Memalukan karena Tolak Rekomendasi Ombudsman soal TWK

Novel Baswedan Sebut Sikap Pimpinan KPK Memalukan karena Tolak Rekomendasi Ombudsman soal TWK

Nasional
[POPULER NASIONAL] Kuasa Hukum Rizieq soal Vonis Dikuatkan di Tingkat Banding: Kami Syukuri | Tingginya Kematian Covid-19 dan Vaksinasi yang Rendah

[POPULER NASIONAL] Kuasa Hukum Rizieq soal Vonis Dikuatkan di Tingkat Banding: Kami Syukuri | Tingginya Kematian Covid-19 dan Vaksinasi yang Rendah

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X