Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Penolakan atas Wacana Pencalonan Kembali Jokowi pada Pilpres 2024

Kompas.com - 21/06/2021, 08:31 WIB
Deti Mega Purnamasari,
Kristian Erdianto

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Hasil survei lembaga Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) menunjukkan mayoritas responden menolak wacana pencalonan kembali Presiden Joko Widodo pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

Direktur Komunikasi SMRC Ade Armando mengatakan, hampir seluruh responden yang merupakan pemilih partai politik menolak Jokowi maju lagi untuk ketiga kalinya.

Berdasarkan hasil survei, pemilih Partai Gerindra dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) paling menolak Jokowi menjadi calon presiden.

"Kalau bicara mayoritas partai-partai yang ada, hampir semua mayoritas mengatakan tidak (setuju Jokowi maju kembali jadi Presiden untuk ketiga kalinya)," kata Ade, dalam rilis survei SMRC bertajuk Sikap Publik Indonesia terhadap Amandemen UUD 1945, secara daring, Minggu (20/6/2021).

Baca juga: Survei SMRC: Mayoritas Pemilih Jokowi dan Prabowo Ingin Presiden Tetap 2 Periode

"Pendukung partai-partai lain bilang, tidak terima kalau Jokowi maju kembali sebagai calon Presiden ketiga kalinya. Seperti biasa, yang paling tinggi adalah Gerindra 78 persen. Mereka tidak terima," lanjut Ade.

Sebanyak 78 persen pemilih Jokowi tak setuju Jokowi maju lagi. Kemudian, pemilih Partai Demokrat sebanyak 75 persen.

Selanjutnya PPP 71 persen, Golkar 54 persen, dan PKB 51 persen.

"Partai lainnya barangkali tidak terlalu menonjol, tapi bayangannya bahwa mayoritas menganggap bahwa sebaiknya Jokowi tidak maju lagi untuk ketiga kalinya," kata Ade.

Sementara itu, 66 persen pemilih PDI Perjuangan setuju jika Jokowi kembali maju sebagai Presiden untuk ketiga kalinya.

Pemilih PAN sebanyak 53 persen, Partai Nasdem 52 persen, dan PKB 44 persen.

"Ini yang paling nyata segera terlihat adalah yang menyatakan setuju Jokowi kembali menjadi Presiden ketiga kalinya adalah PDI-P 66 persen. Jadi sangat tinggi persentasenya," kata dia.

Masa jabatan presiden cukup dua periode

Sementara itu, terkait pertanyaan soal masa jabatan Presiden hanya dua kali, didapatkan hasil yang cukup berbeda jauh.

Partai Demokrat mendapatkan persentase paling tinggi, yakni 93 persen. Disusul oleh PAN 90 persen, PKS 86 persen, dan Gerindra 83 persen.

"Namun (dalam pertanyaan ini) yang rendah kecederungannya PDI-P 65 persen. Dekat-dekat PDI-P ada Nasdem 66 persen," kata dia.

Baca juga: Survei SMRC: Pemilih Gerindra dan PKS Paling Menolak Jokowi Maju Lagi di Pilpres 2024

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Nasional
Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Nasional
MK Jadwalkan Putusan 'Dismissal' Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

MK Jadwalkan Putusan "Dismissal" Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

Nasional
Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Nasional
Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Nasional
[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

Nasional
Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Nasional
Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Nasional
Menko Polhukam Harap Perpres 'Publisher Rights' Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Menko Polhukam Harap Perpres "Publisher Rights" Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Nasional
Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Nasional
Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Nasional
Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com