Kompas.com - 21/06/2021, 08:31 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Hasil survei lembaga Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) menunjukkan mayoritas responden menolak wacana pencalonan kembali Presiden Joko Widodo pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

Direktur Komunikasi SMRC Ade Armando mengatakan, hampir seluruh responden yang merupakan pemilih partai politik menolak Jokowi maju lagi untuk ketiga kalinya.

Berdasarkan hasil survei, pemilih Partai Gerindra dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) paling menolak Jokowi menjadi calon presiden.

"Kalau bicara mayoritas partai-partai yang ada, hampir semua mayoritas mengatakan tidak (setuju Jokowi maju kembali jadi Presiden untuk ketiga kalinya)," kata Ade, dalam rilis survei SMRC bertajuk Sikap Publik Indonesia terhadap Amandemen UUD 1945, secara daring, Minggu (20/6/2021).

Baca juga: Survei SMRC: Mayoritas Pemilih Jokowi dan Prabowo Ingin Presiden Tetap 2 Periode

"Pendukung partai-partai lain bilang, tidak terima kalau Jokowi maju kembali sebagai calon Presiden ketiga kalinya. Seperti biasa, yang paling tinggi adalah Gerindra 78 persen. Mereka tidak terima," lanjut Ade.

Sebanyak 78 persen pemilih Jokowi tak setuju Jokowi maju lagi. Kemudian, pemilih Partai Demokrat sebanyak 75 persen.

Selanjutnya PPP 71 persen, Golkar 54 persen, dan PKB 51 persen.

"Partai lainnya barangkali tidak terlalu menonjol, tapi bayangannya bahwa mayoritas menganggap bahwa sebaiknya Jokowi tidak maju lagi untuk ketiga kalinya," kata Ade.

Sementara itu, 66 persen pemilih PDI Perjuangan setuju jika Jokowi kembali maju sebagai Presiden untuk ketiga kalinya.

Pemilih PAN sebanyak 53 persen, Partai Nasdem 52 persen, dan PKB 44 persen.

"Ini yang paling nyata segera terlihat adalah yang menyatakan setuju Jokowi kembali menjadi Presiden ketiga kalinya adalah PDI-P 66 persen. Jadi sangat tinggi persentasenya," kata dia.

Masa jabatan presiden cukup dua periode

Sementara itu, terkait pertanyaan soal masa jabatan Presiden hanya dua kali, didapatkan hasil yang cukup berbeda jauh.

Partai Demokrat mendapatkan persentase paling tinggi, yakni 93 persen. Disusul oleh PAN 90 persen, PKS 86 persen, dan Gerindra 83 persen.

"Namun (dalam pertanyaan ini) yang rendah kecederungannya PDI-P 65 persen. Dekat-dekat PDI-P ada Nasdem 66 persen," kata dia.

Baca juga: Survei SMRC: Pemilih Gerindra dan PKS Paling Menolak Jokowi Maju Lagi di Pilpres 2024

Hasil survei SMRC juga menunjukkan, baik pemilih Jokowi maupun Prabowo Subianto pada Pilpres 2019, mayoritas sepakat bahwa jabatan presiden cukup dua kali.

Jokowi terpilih sebagai presiden pada Pilpres 2019, sementara Prabowo kini menjabat Menteri Pertahanan.

"Kalau dibandingkan antara kelompok 2019 pemilih Jokowi dibandingkan kelompok pemilih Prabowo sama-sama tinggi persentasenya menyatakan, masa jabatan Presiden maksimal dua kali. Pendukung Jokowi 70 persen yang bilang begitu, pendukung Prabowo 82 persen," kata Ade.

Namun, kata Ade, jika dilihat dari pertanyaan apakah setuju Jokowi maju pada Pilpres 2024, ada 55 persen dari pemilih mantan gubernur DKI Jakarta itu yang setuju.

Padahal sebelumnya mereka telah sepakat bahwa maksimal presiden menjabat sebanyak dua periode.

"Walaupun persentasenya tidak begitu mutlak karena 38 persen menyatakan tak setuju Jokowi maju kembali," kata dia.

Sementara di kelompok pemilih Prabowo, kata dia, ada 86 persen yang mengatakan tidak setuju atau sangat tidak setuju presiden lebih dari dua periode.

Di samping itu, dari kelompok yang puas dan tidak puas terhadap kinerja Jokowi, terdapat 72 persen yang dari kalangan puas yang ingin agar jabatan Presiden tetap dua periode.

Baca juga: SMRC: 52,9 Persen Responden Tak Setuju Jokowi Maju Pilpres Lagi, 40,2 Persen Setuju

Selanjutnya, kalangan yang tidak puas terdapat 83 persen yang menyatakan agar jabatan Presiden hanya dua periode.

Kemudian apabila terkait dengan pertanyaan maju-tidaknya Jokowi pada tahun 2024, sebanyak 50 persen kalangan puas menyatakan setuju dan sebanyak 43 persen tidak setuju.

"Mereka yang tidak puas ada 86 persen yang tidak setuju. Mereka tidak setuju majunya Jokowi sebagai Presiden untuk ketiga kalinya," kata dia.

Adapun populasi survei SMRC ini dipilih secara random (multistage random sampling) kepada 1.220 responden dengan responses rate 88 persen atau sebanyak 1.072.

Kemudian margin of error atas survei tersebut adalah 3,05 persen dengan tingkat kepercayaan 95 persen.

Para responden survei adalah mereka yang terpilih diwawancarai lewat tatap muka oleh pewawancara yang telah terlatih pada periode 21-28 Mei 2021.

Wacana Jokowi-Prabowo di Pilpres 2024

Sebelumnya diberitakan, sekelompok relawan menginginkan Presiden Joko Widodo kembali maju pada Pilpres 2024, berpasangan dengan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto.

Mereka membentuk Komunitas Jokowi-Prabowo (Jokpro) 2024 dan memiliki kantor sekretariat di kawasan Jakarta Selatan.

Padahal, Jokowi pernah menegaskan tak setuju dengan usul masa jabatan presiden diperpanjang tiga periode. Bahkan ia mencurigai pihak-pihak yang mengusulkan itu ingin menjerumuskan dan cari muka.

Sekretaris Jenderal Jokpro 2024 Timothy Ivan Triyono tak mempersoalkan pernyataan yang pernah dilontarkan Jokowi itu.

"Kalau ada statement begini dari beliau ya monggo. Coba tanyakan saja kepada Bapak Presiden apa maksudnya? Lalu siapa yang dituju? Siapa yang disasar?" kata Ivan kepada Kompas.com, Jumat (18/6/2021).

Baca juga: Pengusul Presiden Tiga Periode Disebut Ingin Tampar Muka Jokowi, Ini Respons Komunitas Jokpro 2024

Ivan mengaku akan tetap mengumpulkan dukungan masyarakat yang ingin Jokowi kembali maju bersama Prabowo.

Ia juga meminta gagasan komunitasnya itu tidak dipersoalkan.

"Kami tetap akan mengumpulkan dan mengampanyekan dukungan masyarakat agar Pak Jokowi bisa ketiga kalinya menjadi Presiden bersama Pak Prabowo Subianto," tutur dia.

Ivan meyakini Jokowi akan mendengarkan suara dan aspirasi masyarakat terkait dukungan untuk kembali menjadi presiden.

"Kita lihat nanti prosesnya bagaimana, konstelasinya seperti apa. Jadi saya meyakini betul Pak Presiden adalah kepala negara, pemimpin yang sangat mendengarkan suara dan aspirasi masyarakat. Bagi saya, mari kita lihat lagi prosesnya," tutur Ivan.

Secara terpisah, Juru Bicara Kepresidenan Fadjroel Rachman mengatakan, Presiden Jokowi masih tetap berpegang kepada aturan masa jabatan dua periode.

"Mengingatkan kembali, Presiden Jokowi tegak lurus konstitusi UUD 1945 dan setia terhadap Reformasi 1998," ujar Fadjroel, dalam keterangan tertulis, Sabtu (19/6/2021).

Baca juga: Tanggapi Relawan Jokowi-Prabowo, Istana: Presiden Patuh Aturan Masa Jabatan Dua Periode

Ia menuturkan, Jokowi telah dua kali menyatakan menolak wacana jabatan presiden selama tiga periode. Penolakan pertama disampaikan pada 2 Februari 2019.

Saat itu, kata Fadjroel, Jokowi menyinggung apabila ada pihak yang mengungkap presiden dipilih tiga periode memiliki motif tertentu.

"Satu, ingin menampar muka saya, yang kedua ingin cari muka, padahal saya sudah punya muka, yang ketiga ingin menjerumuskan. Itu saja," ujar Fadjroel, mengutip pernyataan Jokowi.

Kemudian, penolakan kedua disampaikan pada 15 Maret 2021. Saat itu, Kepala Negara menyatakan tidak ada niat dan tidak berminat menjadi Presiden RI untuk tiga periode.

"Konstitusi mengamanahkan dua periode, itu yang harus kita jaga bersama. Janganlah membuat gaduh baru, kita sekarang fokus pada penanganan pandemi," ungkap Fadjroel.

 

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Berkas Partai Kedaulatan Rakyat Belum Lengkap

Berkas Partai Kedaulatan Rakyat Belum Lengkap

Nasional
Bentuk Kerja Sama Antara Eksekutif dan Legislatif

Bentuk Kerja Sama Antara Eksekutif dan Legislatif

Nasional
Tanggal 13 Agustus Hari Memperingati Apa?

Tanggal 13 Agustus Hari Memperingati Apa?

Nasional
Mendag dan Mentan Beda Pendapat soal Harga Mi Instan, Anggota DPR: Jangan Buat Panik Masyarakat

Mendag dan Mentan Beda Pendapat soal Harga Mi Instan, Anggota DPR: Jangan Buat Panik Masyarakat

Nasional
Dukung Ratu Kalinyamat Dapat Gelar Nasional, Megawati Ingatkan Indonesia Punya Banyak Perempuan Pemberani

Dukung Ratu Kalinyamat Dapat Gelar Nasional, Megawati Ingatkan Indonesia Punya Banyak Perempuan Pemberani

Nasional
Eks Pejabat Adhi Karya Divonis Lebih Berat dari Tuntutan, Hakim: Terdakwa Tak Akui Perbuatannya

Eks Pejabat Adhi Karya Divonis Lebih Berat dari Tuntutan, Hakim: Terdakwa Tak Akui Perbuatannya

Nasional
KemenPPPA Harap Polisi Tangkap Terduga Pelaku Pemerkosaan dan Penyekapan di Pati

KemenPPPA Harap Polisi Tangkap Terduga Pelaku Pemerkosaan dan Penyekapan di Pati

Nasional
KPK Laporkan Telah Selamatkan Aset Negara Senilai Rp 26,16 Triliun Pada Semester Pertama 2022

KPK Laporkan Telah Selamatkan Aset Negara Senilai Rp 26,16 Triliun Pada Semester Pertama 2022

Nasional
Megawati Sebut Indonesia Bagian Timur Bakal Lepas jika Pancasila Diganti

Megawati Sebut Indonesia Bagian Timur Bakal Lepas jika Pancasila Diganti

Nasional
Polri: Tindakan Brigadir J yang Lukai Martabat Keluarga Sambo Akan Terbuka di Persidangan

Polri: Tindakan Brigadir J yang Lukai Martabat Keluarga Sambo Akan Terbuka di Persidangan

Nasional
Beredar Kabar Ada OTT KPK di DPR, Ini Penjelasan Sekjen

Beredar Kabar Ada OTT KPK di DPR, Ini Penjelasan Sekjen

Nasional
Buntut Pembunuhan Brigadir J, 6 Polisi Diamankan di Mako Brimob, 6 di Mabes Polri

Buntut Pembunuhan Brigadir J, 6 Polisi Diamankan di Mako Brimob, 6 di Mabes Polri

Nasional
Letjen Maruli Simanjuntak Lepas 450 Prajurit “Pasukan Tengkorak” Kostrad ke Papua

Letjen Maruli Simanjuntak Lepas 450 Prajurit “Pasukan Tengkorak” Kostrad ke Papua

Nasional
UPDATE 11 Agustus: Capaian Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua 72,63 Persen, Booster 24,81 Persen

UPDATE 11 Agustus: Capaian Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua 72,63 Persen, Booster 24,81 Persen

Nasional
KPK Akan Cek Perkembangan Kasus TPPU Setya Novanto di Polri

KPK Akan Cek Perkembangan Kasus TPPU Setya Novanto di Polri

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.