Salin Artikel

Penolakan atas Wacana Pencalonan Kembali Jokowi pada Pilpres 2024

JAKARTA, KOMPAS.com - Hasil survei lembaga Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) menunjukkan mayoritas responden menolak wacana pencalonan kembali Presiden Joko Widodo pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

Direktur Komunikasi SMRC Ade Armando mengatakan, hampir seluruh responden yang merupakan pemilih partai politik menolak Jokowi maju lagi untuk ketiga kalinya.

Berdasarkan hasil survei, pemilih Partai Gerindra dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) paling menolak Jokowi menjadi calon presiden.

"Kalau bicara mayoritas partai-partai yang ada, hampir semua mayoritas mengatakan tidak (setuju Jokowi maju kembali jadi Presiden untuk ketiga kalinya)," kata Ade, dalam rilis survei SMRC bertajuk Sikap Publik Indonesia terhadap Amandemen UUD 1945, secara daring, Minggu (20/6/2021).

"Pendukung partai-partai lain bilang, tidak terima kalau Jokowi maju kembali sebagai calon Presiden ketiga kalinya. Seperti biasa, yang paling tinggi adalah Gerindra 78 persen. Mereka tidak terima," lanjut Ade.

Sebanyak 78 persen pemilih Jokowi tak setuju Jokowi maju lagi. Kemudian, pemilih Partai Demokrat sebanyak 75 persen.

Selanjutnya PPP 71 persen, Golkar 54 persen, dan PKB 51 persen.

"Partai lainnya barangkali tidak terlalu menonjol, tapi bayangannya bahwa mayoritas menganggap bahwa sebaiknya Jokowi tidak maju lagi untuk ketiga kalinya," kata Ade.

Sementara itu, 66 persen pemilih PDI Perjuangan setuju jika Jokowi kembali maju sebagai Presiden untuk ketiga kalinya.

Pemilih PAN sebanyak 53 persen, Partai Nasdem 52 persen, dan PKB 44 persen.

"Ini yang paling nyata segera terlihat adalah yang menyatakan setuju Jokowi kembali menjadi Presiden ketiga kalinya adalah PDI-P 66 persen. Jadi sangat tinggi persentasenya," kata dia.

Masa jabatan presiden cukup dua periode

Sementara itu, terkait pertanyaan soal masa jabatan Presiden hanya dua kali, didapatkan hasil yang cukup berbeda jauh.

Partai Demokrat mendapatkan persentase paling tinggi, yakni 93 persen. Disusul oleh PAN 90 persen, PKS 86 persen, dan Gerindra 83 persen.

"Namun (dalam pertanyaan ini) yang rendah kecederungannya PDI-P 65 persen. Dekat-dekat PDI-P ada Nasdem 66 persen," kata dia.

Hasil survei SMRC juga menunjukkan, baik pemilih Jokowi maupun Prabowo Subianto pada Pilpres 2019, mayoritas sepakat bahwa jabatan presiden cukup dua kali.

Jokowi terpilih sebagai presiden pada Pilpres 2019, sementara Prabowo kini menjabat Menteri Pertahanan.

"Kalau dibandingkan antara kelompok 2019 pemilih Jokowi dibandingkan kelompok pemilih Prabowo sama-sama tinggi persentasenya menyatakan, masa jabatan Presiden maksimal dua kali. Pendukung Jokowi 70 persen yang bilang begitu, pendukung Prabowo 82 persen," kata Ade.

Namun, kata Ade, jika dilihat dari pertanyaan apakah setuju Jokowi maju pada Pilpres 2024, ada 55 persen dari pemilih mantan gubernur DKI Jakarta itu yang setuju.

Padahal sebelumnya mereka telah sepakat bahwa maksimal presiden menjabat sebanyak dua periode.

"Walaupun persentasenya tidak begitu mutlak karena 38 persen menyatakan tak setuju Jokowi maju kembali," kata dia.

Sementara di kelompok pemilih Prabowo, kata dia, ada 86 persen yang mengatakan tidak setuju atau sangat tidak setuju presiden lebih dari dua periode.

Di samping itu, dari kelompok yang puas dan tidak puas terhadap kinerja Jokowi, terdapat 72 persen yang dari kalangan puas yang ingin agar jabatan Presiden tetap dua periode.

Selanjutnya, kalangan yang tidak puas terdapat 83 persen yang menyatakan agar jabatan Presiden hanya dua periode.

Kemudian apabila terkait dengan pertanyaan maju-tidaknya Jokowi pada tahun 2024, sebanyak 50 persen kalangan puas menyatakan setuju dan sebanyak 43 persen tidak setuju.

"Mereka yang tidak puas ada 86 persen yang tidak setuju. Mereka tidak setuju majunya Jokowi sebagai Presiden untuk ketiga kalinya," kata dia.

Adapun populasi survei SMRC ini dipilih secara random (multistage random sampling) kepada 1.220 responden dengan responses rate 88 persen atau sebanyak 1.072.

Kemudian margin of error atas survei tersebut adalah 3,05 persen dengan tingkat kepercayaan 95 persen.

Para responden survei adalah mereka yang terpilih diwawancarai lewat tatap muka oleh pewawancara yang telah terlatih pada periode 21-28 Mei 2021.

Wacana Jokowi-Prabowo di Pilpres 2024

Sebelumnya diberitakan, sekelompok relawan menginginkan Presiden Joko Widodo kembali maju pada Pilpres 2024, berpasangan dengan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto.

Mereka membentuk Komunitas Jokowi-Prabowo (Jokpro) 2024 dan memiliki kantor sekretariat di kawasan Jakarta Selatan.

Padahal, Jokowi pernah menegaskan tak setuju dengan usul masa jabatan presiden diperpanjang tiga periode. Bahkan ia mencurigai pihak-pihak yang mengusulkan itu ingin menjerumuskan dan cari muka.

Sekretaris Jenderal Jokpro 2024 Timothy Ivan Triyono tak mempersoalkan pernyataan yang pernah dilontarkan Jokowi itu.

"Kalau ada statement begini dari beliau ya monggo. Coba tanyakan saja kepada Bapak Presiden apa maksudnya? Lalu siapa yang dituju? Siapa yang disasar?" kata Ivan kepada Kompas.com, Jumat (18/6/2021).

Ivan mengaku akan tetap mengumpulkan dukungan masyarakat yang ingin Jokowi kembali maju bersama Prabowo.

Ia juga meminta gagasan komunitasnya itu tidak dipersoalkan.

"Kami tetap akan mengumpulkan dan mengampanyekan dukungan masyarakat agar Pak Jokowi bisa ketiga kalinya menjadi Presiden bersama Pak Prabowo Subianto," tutur dia.

Ivan meyakini Jokowi akan mendengarkan suara dan aspirasi masyarakat terkait dukungan untuk kembali menjadi presiden.

"Kita lihat nanti prosesnya bagaimana, konstelasinya seperti apa. Jadi saya meyakini betul Pak Presiden adalah kepala negara, pemimpin yang sangat mendengarkan suara dan aspirasi masyarakat. Bagi saya, mari kita lihat lagi prosesnya," tutur Ivan.

Secara terpisah, Juru Bicara Kepresidenan Fadjroel Rachman mengatakan, Presiden Jokowi masih tetap berpegang kepada aturan masa jabatan dua periode.

"Mengingatkan kembali, Presiden Jokowi tegak lurus konstitusi UUD 1945 dan setia terhadap Reformasi 1998," ujar Fadjroel, dalam keterangan tertulis, Sabtu (19/6/2021).

Ia menuturkan, Jokowi telah dua kali menyatakan menolak wacana jabatan presiden selama tiga periode. Penolakan pertama disampaikan pada 2 Februari 2019.

Saat itu, kata Fadjroel, Jokowi menyinggung apabila ada pihak yang mengungkap presiden dipilih tiga periode memiliki motif tertentu.

"Satu, ingin menampar muka saya, yang kedua ingin cari muka, padahal saya sudah punya muka, yang ketiga ingin menjerumuskan. Itu saja," ujar Fadjroel, mengutip pernyataan Jokowi.

Kemudian, penolakan kedua disampaikan pada 15 Maret 2021. Saat itu, Kepala Negara menyatakan tidak ada niat dan tidak berminat menjadi Presiden RI untuk tiga periode.

"Konstitusi mengamanahkan dua periode, itu yang harus kita jaga bersama. Janganlah membuat gaduh baru, kita sekarang fokus pada penanganan pandemi," ungkap Fadjroel.

https://nasional.kompas.com/read/2021/06/21/08315251/penolakan-atas-wacana-pencalonan-kembali-jokowi-pada-pilpres-2024

Terkini Lainnya

MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
4 Jenderal Bagikan Takjil di Jalan, Polri: Wujud Mendekatkan Diri ke Masyarakat

4 Jenderal Bagikan Takjil di Jalan, Polri: Wujud Mendekatkan Diri ke Masyarakat

Nasional
Berkelakar, Gus Miftah: Saya Curiga Bahlil Jadi Menteri Bukan karena Prestasi, tetapi Lucu

Berkelakar, Gus Miftah: Saya Curiga Bahlil Jadi Menteri Bukan karena Prestasi, tetapi Lucu

Nasional
Dua Menteri PDI-P Tak Hadiri Bukber Bareng Jokowi, Azwar Anas Sebut Tak Terkait Politik

Dua Menteri PDI-P Tak Hadiri Bukber Bareng Jokowi, Azwar Anas Sebut Tak Terkait Politik

Nasional
Tak Cuma Demokrat, Airlangga Ungkap Banyak Kader Golkar Siap Tempati Posisi Menteri

Tak Cuma Demokrat, Airlangga Ungkap Banyak Kader Golkar Siap Tempati Posisi Menteri

Nasional
Menko Polhukam Pastikan Pengamanan Rangkaian Perayaan Paskah di Indonesia

Menko Polhukam Pastikan Pengamanan Rangkaian Perayaan Paskah di Indonesia

Nasional
Enam Menteri Jokowi, Ketua DPR, Ketua MPR, dan Kapolri Belum Lapor LHKPN

Enam Menteri Jokowi, Ketua DPR, Ketua MPR, dan Kapolri Belum Lapor LHKPN

Nasional
Soal Pengembalian Uang Rp 40 Juta ke KPK, Nasdem: Nanti Kami Cek

Soal Pengembalian Uang Rp 40 Juta ke KPK, Nasdem: Nanti Kami Cek

Nasional
Kubu Anies-Muhaimin Minta 4 Menteri Dihadirkan Dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Kubu Anies-Muhaimin Minta 4 Menteri Dihadirkan Dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Nasional
Selain Menteri PDI-P, Menteri dari Nasdem dan 2 Menteri PKB Tak Ikut Buka Puasa Bersama Jokowi

Selain Menteri PDI-P, Menteri dari Nasdem dan 2 Menteri PKB Tak Ikut Buka Puasa Bersama Jokowi

Nasional
Imigrasi Bakal Tambah 50 'Autogate' di Bandara Ngurah Rai

Imigrasi Bakal Tambah 50 "Autogate" di Bandara Ngurah Rai

Nasional
Diminta Timnas Anies-Muhaimin Hadiri Sidang MK, Sri Mulyani Senyum dan Geleng-geleng Kepala

Diminta Timnas Anies-Muhaimin Hadiri Sidang MK, Sri Mulyani Senyum dan Geleng-geleng Kepala

Nasional
Imigrasi Terapkan SIMKIM di PLBN Buat Pantau Pelintas Batas

Imigrasi Terapkan SIMKIM di PLBN Buat Pantau Pelintas Batas

Nasional
Imigrasi Bakal Terapkan 'Bridging Visa' Buat WNA Sedang Urus Izin Tinggal

Imigrasi Bakal Terapkan "Bridging Visa" Buat WNA Sedang Urus Izin Tinggal

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke