Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ada Komunitas Ingin Usung Jokowi Tiga Periode, PBB: Sah-sah Saja Jika Tak Melanggar UU

Kompas.com - 19/06/2021, 16:41 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Bulan Bintang (PBB) Afriansyah Ferry Noor menilai wacana Presiden Joko Widodo tiga periode yang diusung oleh Komunitas Jokowi-Prabowo (Jok-Pro) 2024 sah-sah saja, sepanjang tak melanggar Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.

Namun, ia mengingatkan bahwa hasil amandemen UUD 1945 pasca reformasi menyebutkan bahwa masa jabatan presiden hanya dua periode.

"Itu sah-sah saja selagi tidak melanggar UU. Tapi sekarang ini kan hasil amandemen yang lalu, yang sudah dilakukan pada saat reformasi, itu kan membatasi masa jabatan presiden dua periode. Nah, kalau wacana tiga periode ini mau dilakukan oleh Jok-Pro, silakan saja. Tapi mereka tidak boleh menabrak undang-undang," kata Afriansyah saat dihubungi Kompas.com, Sabtu (19/6/2021).

Adapun hal tersebut ia sampaikan ketika ditanya mengenai tanggapan partai koalisi pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin soal adanya komunitas yang berencana mengusung Jokowi-Prabowo di 2024.

Menurutnya, jika komunitas Jok-Pro 2024 masih ngotot untuk menginginkan Jokowi tiga periode, maka dapat melanjutkan wacana tersebut ke pihak yang berwenang mengamandemen UUD.

Baca juga: Pengusul Presiden Tiga Periode Disebut Ingin Tampar Muka Jokowi, Ini Respons Komunitas Jokpro 2024

"Silakan saja mereka mengajukan atau meminta kepada pihak yang berwenang untuk mengamandemen UU. Karena UU kita kan hanya membatasi masa jabatan presiden itu dua periode," jelasnya.

Kendati demikian, ia tetap sepakat dengan UUD 1945 hasil amandemen yang ada saat ini yaitu menyebutkan bahwa masa jabatan presiden hanya dua periode.

Pasalnya, Afriansyah menilai bahwa PBB adalah produk reformasi yang juga sama seperti amandemen UUD 1945.

"Sebagai tokoh atau aktivis 1990-an, kita ini menolak rezim Soeharto. Saya juga sepakat untuk membatasi periode masa pemerintahan dua periode saja," tuturnya.

Untuk itu, ia berpandangan bahwa adanya pihak-pihak yang mengusung wacana tiga periode tidaklah benar.

Sebaliknya, dia meminta para pihak pengusung wacana itu untuk membantu Presiden Jokowi dan jajarannya menuntaskan masa periode kedua dengan mengatasi pandemi secara bersama.

"Kami berharap teman-teman yang masih cinta dengan Pak Jokowi, bantulah Pak Jokowi menyelesaikan jabatannya yang kedua ini dengan berhasil sama-sama mengatasi pandemi yang masih ada," harap Afriansyah.

Ia juga meminta kepada pihak-pihak tersebut tidak membenturkan Presiden Jokowi dengan UUD 1945.

Baca juga: Wacana Masa Jabatan Presiden Tiga Periode Tak Mudah Diwujudkan

Sebab, hal itu menurutnya justru seolah ingin mengadu domba Jokowi sebagai presiden dengan kepentingan bangsa yang lebih besar.

"Jangan ada yang mencoba-coba menghasut malah mengadu domba Pak Jokowi, kasihan Pak Jokowinya. Pak Jokowi sendiri mengatakan tidak akan melanggar UU. Jadi jangan diadu domba," tegasnya.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Diminta Mundur oleh TKN, Berikut 6 Menteri PDI-P di Periode Kedua Jokowi

Diminta Mundur oleh TKN, Berikut 6 Menteri PDI-P di Periode Kedua Jokowi

Nasional
Nasdem Tunggu Jawaban Anies Soal Tawaran Jadi Cagub DKI

Nasdem Tunggu Jawaban Anies Soal Tawaran Jadi Cagub DKI

Nasional
Minimalisasi Risiko Bencana Alam, DMC Dompet Dhuafa dan BNPB Tanam 1.220 Bibit Pohon di Bandung Barat

Minimalisasi Risiko Bencana Alam, DMC Dompet Dhuafa dan BNPB Tanam 1.220 Bibit Pohon di Bandung Barat

Nasional
Syaikhu Sebut Koalisi atau Oposisi Itu Kewenangan Majelis Syuro PKS

Syaikhu Sebut Koalisi atau Oposisi Itu Kewenangan Majelis Syuro PKS

Nasional
Jokowi Tak Lagi Dianggap Kader, PDI-P: Loyalitas Sangat Penting

Jokowi Tak Lagi Dianggap Kader, PDI-P: Loyalitas Sangat Penting

Nasional
PPP Buka Peluang Usung Sandiaga Jadi Cagub DKI

PPP Buka Peluang Usung Sandiaga Jadi Cagub DKI

Nasional
Soal Jokowi dan PDI-P, Joman: Jangan karena Beda Pilihan, lalu Dianggap Berkhianat

Soal Jokowi dan PDI-P, Joman: Jangan karena Beda Pilihan, lalu Dianggap Berkhianat

Nasional
Surya Paloh Buka Peluang Nasdem Usung Anies pada Pilkada DKI

Surya Paloh Buka Peluang Nasdem Usung Anies pada Pilkada DKI

Nasional
Dukung Prabowo-Gibran, Surya Paloh Sebut Nasdem Belum Dapat Tawaran Menteri

Dukung Prabowo-Gibran, Surya Paloh Sebut Nasdem Belum Dapat Tawaran Menteri

Nasional
PKS: Pak Anies Sudah Jadi Tokoh Nasional, Kasih Kesempatan Beliau Mengantarkan Kader Kami Jadi Gubernur DKI

PKS: Pak Anies Sudah Jadi Tokoh Nasional, Kasih Kesempatan Beliau Mengantarkan Kader Kami Jadi Gubernur DKI

Nasional
Soal Bertemu Prabowo, Sekjen PKS: Tunggu Saja, Nanti Juga Kebagian

Soal Bertemu Prabowo, Sekjen PKS: Tunggu Saja, Nanti Juga Kebagian

Nasional
Prabowo Absen dalam Acara Halalbihalal PKS

Prabowo Absen dalam Acara Halalbihalal PKS

Nasional
Joman: Jokowi Dukung Prabowo karena Ingin Penuhi Perjanjian Batu Tulis yang Tak Dibayar Megawati

Joman: Jokowi Dukung Prabowo karena Ingin Penuhi Perjanjian Batu Tulis yang Tak Dibayar Megawati

Nasional
Langkah Mahfud Membersamai Masyarakat Sipil

Langkah Mahfud Membersamai Masyarakat Sipil

Nasional
5 Smelter Terkait Kasus Korupsi Timah yang Disita Kejagung Akan Tetap Beroperasi

5 Smelter Terkait Kasus Korupsi Timah yang Disita Kejagung Akan Tetap Beroperasi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com