Persetujuan Kapolri Bongkar Jalur Sepeda Sudirman-Thamrin yang Tuai Kritik

Ia pun khawatir, apabila jalur sepeda permanen dipertahankan, komunitas hobi lainnya juga akan meminta dibuatkan jalur khusus kepada pemerintah.

"Jangan sampai jalur permanen nanti semua pelaku hobi motor minta juga kepada pemerintah jalur motor khusus kayak Harley dan Superbike," ujar dia.

Masih Dievaluasi

Menanggapi pernyataan Listyo, Wakil Gubernur DKI Jakkarta Ahmad Riza Patria menyatakan, pihaknya belum mengeluarkan keputusan soal nasib jalur sepeda karena masih melakukan kajian.

"Terkait jalur sepeda semuanya masih dalam proses uji coba pengkajian, Pak Gubernur belum mengeluarkan keputusan," ucap Riza dikutip Tribun Jakarta, Rabu.

Nasib jalur sepeda permanen yang sudah menelan anggaran miliaran rupiah itu disebut masih dikaji agar tidak ada pengguna jalan yang merasa dirugikan.

Baca juga: Kapolri Setuju Jalur Sepeda Permanen Dibongkar, Wagub DKI: Masih Dikaji dan Dievaluasi

Namun, Riza tidak secara spesifik menyebutkan rencana ke depan soal nasib jalur sepeda permanen itu.

"Prinsipnya Pemprov DKI akan memberikan pelayanan terbaik bagi semua pihak, bagi pesepeda road bike, non-road bike, pejalan kaki, pengguna sepeda motor, pengguna kendaraan pribadi, apalagi pengguna kendaraan umum," ujar politikus Gerindra itu.

Dikritik

Wacana membongkar jalur sepeda permanen itu pun menuai kritik dari sejumlah kalangan.

Pengamat transportasi dari Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Djoko Setijowarno mengatakan, jalur sepeda terproteksi justru sangat berguna bagi warga yang menggunakan sepeda sebagai alat transportasi.

"Dengan jalur sepeda yang terlindungi, akan menjamin keselamatan pesepeda," kata Djoko kepada Kompas.com.

Baca juga: Pengamat: Jalur Sepeda Jangan Dibongkar Hanya karena Road Bike

Menurut Djoko, akan mubazir jika beton yang sudah dipasang di sepanjang jalur Sudirman-Thamrin dibongkar. Ketimbang dibongkar, Djoko justru menyarankan agar jalur sepeda permanen ditambah.

"Sebenarnya bisa dipilih pembatas yang lebih murah, sehingga bisa dapatkan jalur terlindungi yang lebih panjang lagi," kata dia.

Sementara, pakar transportasi Darmaningtyas mengatakan, infrastruktur berupa jalur sepeda wajib dibangun di Jakarta jika mau mewujudkan kota layak huni.

Ia mengatakan, selama ini pun pesepeda dan pejalan kaki di Jakarta terkesan terpinggirkan sehingga pemerintah semestinya membangun infrastruktur yang layak bagi pesepeda dan pejalan kaki.

Baca juga: Pengamat: Infrastruktur untuk Sepeda Wajib Dibangun jika Mau Ciptakan Kota Layak Huni

"Jakarta memerlukan jalur sepeda kalau mau menuju ke kota layak huni. Yang harus dikurangi untuk kota Jakarta adalah jalur kendaraan bermotor pribadi baik roda dua maupun roda empat," kata Darmaningtyas.

Pengamat Tata Kota dari Universitas Trisakti, Nirwono juga menyatakan infrastruktur pesepeda, seperti jalur sepeda, rambu marka, dan parkir, wajib dibangun untuk membangun kota yang ramah sepeda.

Nirwono berpendapat, jalur sepeda yang sudah dibangun di Jalan Jenderal Sudirman dan MH Thamrin, Jakarta, sudah baik. Hanya saja, pembatas permanen yang ada saat ini sebetulnya tidak diperlukan.

"Dananya lebih baik digunakan untuk membangun infrastruktur pesepeda secara menyeluruh," kata Nirwono.