Usul Jalur Sepeda di Sudirman-Thamrin Dibongkar, Pimpinan Komisi III: Risiko Ditanggung Masing-masing

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni mengusulkan kepada Kapolri Jenderal (Polisi) Listyo Sigit Prabowo untuk mengkaji ulang bahkan membongkar jalur sepeda permanen yang terdapat di Jalan Jenderal Sudirman dan M.H. Thamrin, Jakarta.

Menurut Sahroni, jalur itu mesti dibongkar supaya dapat dilalui oleh semua pengguna jalan dan risiko yang dapat terjadi saat berkendara diserahkan ke masing-masing pengguna jalan.

"Mohon kiranya Pak Kapolri dengan jajarannya, terutama ada Korlantas di sini, untuk menyikapi jalur permanen dikaji ulang, bila perlu dibongkar dan semua pelaku jalan bisa menggunakan jalan tersebut. Bilamana ada risiko ditanggung masing-masing di jalan yang ada di Sudirman-Thamrin," kata Sahroni dalam rapat Komisi III dengan Kapolri, Rabu (16/6/2021).

Sahroni beralasan, adanya jalur sepeda permanen itu dapat menciptakan diskriminasi antara pengguna sepeda road bike, sepeda lipat (seli), maupun pengguna jalan lainnya.

"Jangan sampai ada isu tentang diskriminasi, baik sepeda road bike dan sepeda seli, sampai terjadi kemarin ada memecah belah perkataan yang tidak pantas disampaikan oleh salah satu komunitas," ujar Sahroni.

Baca juga: Cari Solusi Soal Jalur Sepeda, Polri Akan Studi Banding ke Luar Negeri

Sahroni pun mengingatkan bahwa jalur permanen itu berada di jalan umum di mana pesepeda hanya menggunakan selama 2 jam.

Politikus Nasdem itu khawatir, apabila jalur sepeda permanen dipertahankan, komunitas hobi lainnya juga akan meminta dibuatkan jalur khusus kepada pemerintah.

"Jangan sampai jalur permanen nanti semua pelaku hobi motor minta juga kepada pemerintah jalur motor khusus kayak Harley dan Superbike," ujar dia.

Rekan separtai Sahroni, Taufik Basari, juga meminta agar Polri membuat aturan yang memfasilitasi kepentingan para pesepeda maupun pengguna jalan lainnya.

Menurut Taufik, kedua kelompok tersebut harus mendapatkan fasilitas yang adil untuk memenuhi hak-hak mereka.

"Oleh karena itu, pengaturan yang kita butuhkan, mungkin bisa jamnya diatur, rekayasa lalu lintas, supaya dua kepentingan positif ini terpenuhi," kata Taufik.

Merespons usulan tersebut, Listyo mengaku setuju agar jalur sepeda dibongkar. Namun, ia menegaskan, Polri akan mencari formula terbaik untuk menyelesaikan persoalan yang ada.

"Prinsipnya, terkait dengan jalur sepeda, kami akan terus mencari formula yang pas, kami setuju untuk masalah (jalur) yang permanen itu nanti dibongkar saja," kata Listyo.