Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 15/06/2021, 13:59 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com – Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri memberikan tanggapan terkait dengan materi pertanyaan dalam Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) yang meminta pegawai KPK memilih salah satu antara agama dan Pancasila.

Tanggapan itu disampaikannya dalam program acara Aiman di Kompas TV yang ditayangkan Senin (14/6/2021) kemarin.

Awalnya Firli mengatakan bahwa ia tidak ingin mengomentari materi pertanyaan tersebut, namun setelah Aiman menanyakan kembali, Firli akhirnya memberi tanggapan bahwa pertanyaan tersebut pernah dialami oleh siapa pun yang mengikuti TWK.

“Saya tidak ingin mengomentari materi pertanyaan di TWK, tapi pertanyaan-pertanyaan tersebut pernah ditemukan oleh siapapun yang mengikuti TWK, termasuk saya,” kata Firli dalam tayangan tersebut.

Baca juga: Pimpinan KPK yang Diduga Langgar Etik: Antasari, Firli, hingga Lili Pintauli

Firli menjelaskan semestinya semua pertanyaan bisa disikapi tergantung dengan sikap dan perilaku orang yang menjawabnya.

Ia mencontohkannya dengan memberikan penjelasan terkait penyataan terkait dengan setuju atau tidak setuju seseorang pada gerakan untuk merubah Pancasila sebagai dasar negara.

“Bagaimana sikap anda? Anda tinggal memilih apakah anda sangat setuju, setuju, netral, tidak setuju atau sangat tidak setuju,” sebut dia.

“Semua kembali pada sikap perilaku kita melihat pernyataan. Begitu juga dengan pertanyaan. Tentu saya tidak ingin masuk dengan tata cara mereka melakukan wawancara, misal tadi disebutkan apakah anda bisa memilih agama atau memilih Pancasila? Sesungguhnya banyak cara untuk menyikapi pertanyaan tersebut,” jelasnya.

Aiman kemudian menanyakan, jika pertanyaan itu disampaikan pada Firli, apa jawaban yang akan diberikan.

“Tergantung pada kita, saya tidak ingin menyatakan itu karena saya bukan tes. Yang pasti jawaban itu pernah saya jawab dan saya lulus (TWK), gitu,” jawab Firli.

“Jawabannya apa kalau ditanya begitu?” tanya Aiman kembali pada Firli.

Baca juga: Pimpinan KPK Kirim Utusan ke Komnas HAM, Cari Informasi soal Dugaan Pelanggaran HAM dalam Proses TWK

Kemudian Firli menerangkan bahwa jika ia yang mendapatkan pertanyaan itu, maka ia akan menjelaskan bahwa Pancasila itu satu garis tegak lurus dengan agama.

“Begini, Pancasila itu adalah saripati yang diambil dan digali dari budaya Bangsa Indonesia. Dan kita meyakini bahwa sila pertama itu Ketuhanan Yang Maha Esa, artinya seluruh Bangsa Indonesia mengakui ada Ketuhanan Yang Maha Esa. Ketuhanan Yang Maha Esa ada dalam agama, agama apapun dia, pasti yakin dengan Ketuhanan Yang Maha Esa,” ungkap Firli.

“Artinya apa, yang ada dalam Pancasila merupakan juga segaris tegak lurus dengan agama,” tegas dia.

Aiman kemudian menimpali tanggapan Firli dengan dugaan bahwa asesor TWK hanya meminta pegawai KPK memilih salah satu antara agama dan Pancasila.

“Meskipun asesor meminta untuk memilih satu di antara keduanya,” tutur Aiman.

“Saya tidak tahu apakah boleh memilih atau tidak,” ucap Firli.

Kemudian Aiman melempar pertanyaan, jika Firli yang diminta untuk memilih agama atau Pancasila, apa yang akan dipilihnya.

“Kebetulan saya tidak ditanya,” kata Firli sembari tertawa.

Baca juga: YLBHI: TWK Pegawai KPK Itu Litsus di Pemerintahan Saat Ini

Adapun penyelenggararan TWK dianggap bermasalah dari berbagai sisi. Salah satu yang diungkapkan oleh para pegawai KPK adalah adanya permintaan untuk memilih agama atau Pancasila.

Selain itu pertanyaan yang diajukan asesor dalam TWK juga dianggap menyinggung ranah privat, kebebasan berpikir dan beragama.

Pertanyaan itu terkait dengan apakah menjalankan Shalat Qunut, bagaimana tanggapan tentang seks bebas, kaum LGBT, dan lain sebagainya.

Hingga saat ini polemik tentang TWK masih terus terjadi. Banyak pihak meminta agar Presiden mengambil sikap tegas untuk tetap mengangkat 51 pegawai yang dinyatakan tak lolos TWK untuk tetap menjadi ASN dan bekerja di KPK.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Video rekomendasi
Video lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+


Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

BERITA FOTO: Jokowi Jadikan Penurunan Indeks Persepsi Korupsi Masukan Kinerja Pemerintah

BERITA FOTO: Jokowi Jadikan Penurunan Indeks Persepsi Korupsi Masukan Kinerja Pemerintah

Nasional
Survei LSI Denny JA: 7 Partai Lolos Ambang Batas Parlemen

Survei LSI Denny JA: 7 Partai Lolos Ambang Batas Parlemen

Nasional
Hendri Satrio: Dalam Perjanjian, Anies Kembalikan Semuanya jika Kalah, tetapi Selesai jika Menang

Hendri Satrio: Dalam Perjanjian, Anies Kembalikan Semuanya jika Kalah, tetapi Selesai jika Menang

Nasional
Ada Kasus Baru Gagal Ginjal, Kewenangan BPOM Dianggap Perlu Diperkuat seperti FDA

Ada Kasus Baru Gagal Ginjal, Kewenangan BPOM Dianggap Perlu Diperkuat seperti FDA

Nasional
BERITA FOTO: Wapres Kunjungi Smelter Terbesar di Dunia Milik Freeport di Gresik

BERITA FOTO: Wapres Kunjungi Smelter Terbesar di Dunia Milik Freeport di Gresik

Nasional
Tak Hanya ke KIB, Golkar Juga Tawarkan Airlangga sebagai Capres ke Nasdem dan PKS

Tak Hanya ke KIB, Golkar Juga Tawarkan Airlangga sebagai Capres ke Nasdem dan PKS

Nasional
Ketua LPSK: Jika Bharada E Merasa Terancam Bisa Berkoordinasi dengan Kita

Ketua LPSK: Jika Bharada E Merasa Terancam Bisa Berkoordinasi dengan Kita

Nasional
Soal Penarikan Obat Sirup, Kemenkes: Kita Tunggu BPOM

Soal Penarikan Obat Sirup, Kemenkes: Kita Tunggu BPOM

Nasional
PKS dan Golkar Mengaku Tak Bahas Capres-Cawapres 2024 Saat Bertemu

PKS dan Golkar Mengaku Tak Bahas Capres-Cawapres 2024 Saat Bertemu

Nasional
Ada Kasus Baru Gagal Ginjal, BPOM Didesak Jelaskan soal Pengawasan Obat

Ada Kasus Baru Gagal Ginjal, BPOM Didesak Jelaskan soal Pengawasan Obat

Nasional
Ditjen HAM Dalami Aturan Larangan Pramugari Berjilbab

Ditjen HAM Dalami Aturan Larangan Pramugari Berjilbab

Nasional
Tifatul Sembiring: Sudah Dua Periode Saya Dukung Prabowo, 'Enough Is Enough'

Tifatul Sembiring: Sudah Dua Periode Saya Dukung Prabowo, "Enough Is Enough"

Nasional
Potret Ganjar Pranowo 'Nyempil' di Tengah Para Pejabat Saat Resepsi 1 Abad NU

Potret Ganjar Pranowo "Nyempil" di Tengah Para Pejabat Saat Resepsi 1 Abad NU

Nasional
Hasil Pertemuan, Golkar-PKS Sepakat Sistem Pemilu Proporsional Terbuka dan Sesuai Jadwal

Hasil Pertemuan, Golkar-PKS Sepakat Sistem Pemilu Proporsional Terbuka dan Sesuai Jadwal

Nasional
KPU Dinilai Tebang Pilih Pertimbangan Hukum MK untuk Cari Pembenaran 'Copas' Dapil

KPU Dinilai Tebang Pilih Pertimbangan Hukum MK untuk Cari Pembenaran "Copas" Dapil

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.