Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Tentukan Pilihanmu
0 hari menuju
Pemilu 2024

Pimpinan KPK Kirim Utusan ke Komnas HAM, Cari Informasi soal Dugaan Pelanggaran HAM dalam Proses TWK

Kompas.com - 15/06/2021, 13:21 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan telah datang ke Kantor Komisi Nasional untuk Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) pada Senin (14/6/2021).

Adapun kedatangan KPK tersebut wakili oleh Kepala Biro Hukum dan Plt Kepala Bagian Litigasi KPK.

“Kedatangan tersebut diterima oleh Choirul Anam selaku Komisioner, Kepala Biro Hukum Penyelidikan dan Pemantauan, serta Fungsional Penyelidik Komnas HAM,” kata Pelaksana Tugas Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam kererangan tertulis, Selasa (15/6/2021).

Baca juga: Komnas HAM: Pimpinan KPK Berkomitmen Datang dan Jalani Pemeriksaan

Ali mengatakan, Komnas HAM telah memberi penjelasan informasi yang diperlukan terkait aspek HAM yang akan dikonfirmasi dalam proses Tes Wawasan Kebangsaan (TWK).

“Penjelasan inilah yang sebelumnya tidak tertuang dalam surat balasan Komnas HAM kepada KPK,” ucap Ali.

KPK, kata Ali, selanjutnya akan membahas dan menyiapkan Informasi yang diperlukan komnas HAM tersebut.

“Koordinasi dan komunikasi yang baik ini, sebagai bentuk komitmen KPK menghormati Tupoksi Komnas HAM,” kata Ali.

“Sekaligus untuk memperoleh gambaran informasi yang dibutuhkan Komnas HAM,” ucap dia.

Pimpinan KPK tidak menghadiri panggilan pertama dari Komnas HAM pada Selasa (8/6/2021).

Baca juga: Ini Kata Komnas HAM soal Dipenuhi atau Tidak Panggilan Kedua terhadap KPK

Surat pemanggilan kedua kemudian dikirimkan sejak Rabu (9/6/2021) dan diagendakan siang ini, Selasa (15/6/2021).

Sementara itu, Komnas HAM menyampaikan bahwa pihaknya akan melakukan pemeriksaan terhadap pimpinan KPK pada Kamis (17/6/2021).

Komisioner Komnas HAM Choirul Anam menjelaskan bahwa para pimpinan KPK sudah berkomitmen akan datang untuk memberikan penjelasan komprehensif terkait dengan TWK para pegawai lembaga antirasuah itu.

"Kolega kami dari KPK akan datang, dan akan mempersiapkan apa saja yang memang dibutuhkan pada proses pendalaman, proses klarifikasi, proses informasi, dan mungkin juga akan disiapkan juga oleh teman-teman KPK, proses penjelasan yang lebih komprehensif," tutur Anam dalam konferensi pers yang dikutip dari YouTube Humas Komnas HAM, Selasa (15/6/2021).

Baca juga: Saat KPK Tak Beri Kepastian untuk Memenuhi Panggilan Komnas HAM…

Anam juga menyebutkan mengatakan bahwa jadwal pemeriksaan tersebut sudah disepakati dengan pihak Biro Hukum KPK.

"Nah, sore kemarin teman-teman KPK mengirimkan surat respons terhadap panggilan tersebut, yang kurang lebih intinya sama dengan respon di surat pertama dan sekaligus mengirimkan Biro Hukum yang datang ke Komnas HAM untuk mengatur tata cara dan apa saja, bagaimana, dan penjadwalan terkait pengambilan keterangan tersebut," ucap Anam.

Ia berharap agar pemeriksaan yang dilakukan pada hari Kamis mendatang dapat penuh dengan informasi dan klarifikasi.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Video rekomendasi
Video lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+


Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

KPK Tunjuk Brigjen Asep Guntur Jadi Plt Direktur Penyidikan dan Eksekusi

KPK Tunjuk Brigjen Asep Guntur Jadi Plt Direktur Penyidikan dan Eksekusi

Nasional
Ketua MUI DKI Jakarta Wafat, Wapres Ma'ruf Amin Datang Melayat

Ketua MUI DKI Jakarta Wafat, Wapres Ma'ruf Amin Datang Melayat

Nasional
Komnas HAM Pantau Implementasi Hukuman Mati dalam KUHP Baru

Komnas HAM Pantau Implementasi Hukuman Mati dalam KUHP Baru

Nasional
Bertambah 30, Polri Periksa Total 54 Saksi di Kasus Kebakaran Depo Pertamina Plumpang

Bertambah 30, Polri Periksa Total 54 Saksi di Kasus Kebakaran Depo Pertamina Plumpang

Nasional
Komnas HAM Desak Pemerintah Lakukan Pengurangan Dampak Pertambangan terhadap Lingkungan

Komnas HAM Desak Pemerintah Lakukan Pengurangan Dampak Pertambangan terhadap Lingkungan

Nasional
Saat Gimik Politik Dinilai Kebablasan, Berujung Blunder Batalnya Piala Dunia U20 di Indonesia…

Saat Gimik Politik Dinilai Kebablasan, Berujung Blunder Batalnya Piala Dunia U20 di Indonesia…

Nasional
Jaksa Agung: Jangan Malas Belajar, Kejaksaan Harus Punya Kesadaran Digital

Jaksa Agung: Jangan Malas Belajar, Kejaksaan Harus Punya Kesadaran Digital

Nasional
Komnas HAM Menyambut Baik 269 Rekomendasi UPR untuk Pemerintah Indonesia

Komnas HAM Menyambut Baik 269 Rekomendasi UPR untuk Pemerintah Indonesia

Nasional
Hampir Dua Bulan Berlalu, Pilot Susi Air Belum Juga Dibebaskan

Hampir Dua Bulan Berlalu, Pilot Susi Air Belum Juga Dibebaskan

Nasional
MK: Tak Relevan Menyamakan Masa Jabatan Kepala Desa dengan Presiden

MK: Tak Relevan Menyamakan Masa Jabatan Kepala Desa dengan Presiden

Nasional
Memilih Pemimpin yang Menguasai Geopolitik Indonesia

Memilih Pemimpin yang Menguasai Geopolitik Indonesia

Nasional
Ratusan Huntara Bunga Siap Dihuni Penyintas Gempa Cianjur

Ratusan Huntara Bunga Siap Dihuni Penyintas Gempa Cianjur

Nasional
Modus Cuci Uang Oknum Kemenkeu: Punya 5-8 Perusahaan Cangkang, Pakai Nama Sopir hingga Tukang Kebun

Modus Cuci Uang Oknum Kemenkeu: Punya 5-8 Perusahaan Cangkang, Pakai Nama Sopir hingga Tukang Kebun

Nasional
Indonesia Fokus Hindari Sanksi FIFA, Jangan sampai Dikucilkan dari Sepak Bola Dunia

Indonesia Fokus Hindari Sanksi FIFA, Jangan sampai Dikucilkan dari Sepak Bola Dunia

Nasional
Ganjar Blunder soal Tolak Israel, 'Dirujak' Warganet, dan Elektabilitasnya yang Terancam

Ganjar Blunder soal Tolak Israel, "Dirujak" Warganet, dan Elektabilitasnya yang Terancam

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke