Kompas.com - 14/06/2021, 15:28 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Jaksa Agung ST Burhanuddin menilai, adanya disparitas dalam tuntutan perkara tindak pidana umum tidak terlepas dari adanya perubahan dalam pelaksanaan Pedoman Jaksa Agung Nomor 3 Tahun 2019 tentang Tuntutan Pidana Perkara Tindak Pidana Umum.

"Kita kan baru perubahan di dalam pelaksanaan. Kita memberikan suatu kewenangan untuk penuntutan ke daerah-daerah tertentu," kata Burhanuddin dalam rapat kerja dengan Komisi III DPR, Senin (14/6/2021).

Oleh karena itu, ia mengakui bahwa ada kelemahan pihaknya dalam mengawasi dugaan munculnya disparitas tersebut.

Burhanuddin pun berjanji, disparitas tidak akan terjadi kembali dalam penuntutan perkara tindak pidana umum.

Pihaknya, lanjut dia, juga akan menjadikan dugaan disparitas sebagai fokus program ke depan.

Baca juga: Arsul: Kejagung Sudah Tak Lagi Murni Lakukan Penegakan Hukum, tapi Jadi Alat Kekuasaan

"Ini akan menjadi program kami, agar nanti Jampidum, tidak terjadi lagi disparitas. Walaupun kita memberikan satu kewenangan ke daerah, tetapi tetap pengawasan tetap ada pada kita. Jangan sampai ada disparitas ini terjadi lagi," tegasnya.

Adapun dugaan disparitas tersebut bermula usai anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi PPP Arsul Sani mengungkapkan adanya perbedaan penuntutan terhadap orang yang bersebrangan dengan pemerintah.

Arsul menuturkan, Kejaksaan Agung sudah menerbitkan Pedoman Jaksa Agung Nomor 3 Tahun 2019 tentang Tuntutan Pidana Perkara Tindak Pidana Umum.

Akan tetapi, menurutnya pedoman itu justru semakin memperlihatkan disparitas tersebut.

“Saya lihat Pak Jaksa Agung, terjadi disparitas setelah keluarnya pedoman ini (Pedoman Jaksa Agung Nomor 3 Tahun 2019) yakni disparitas dalam penuntutan perkara tindak pidana umum,” kata Arsul dalam rapat Komisi III DPR, Senin (14/6/2021).

Ia menilai, disparitas tersebut cenderung tampak dalam kasus perkara terkait kebebasan berekspresi dan hak berdemokrasi.

Baca juga: Di Rapat Kerja, Anggota DPR Kritik Kejagung Seolah Jadi Alat Kekuasaan

Arsul menerangkan, orang yang bersebrangan pandangan politiknya dengan pemerintah dituntut maksimal 6 tahun.

Ia pun mencontohkan kasus-kasus terhadap Habib Rizieq Shihab, Syahganda Nainggolan, hingga Ratna Sarumpaet.

“Nah disparitas ini misalnya saya lihat yang sekarang sedang prosesnya berjalan tentu karena ini yang paling ramai di ruang publik misalnya dalam kasus Rizieq Shihab, dalam kasus Syahganda Nainggolan, dan juga dulu dalam kasus Ratna Sarumpaet, ini perkara ini dituntut maksimal 6 tahun,” jelas Arsul.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kerusuhan di Kanjuruhan, Jokowi: Berikan Sanksi ke yang Bersalah

Kerusuhan di Kanjuruhan, Jokowi: Berikan Sanksi ke yang Bersalah

Nasional
PDI-P Enggan Komentari Nasdem yang Usung Anies Sebagai Capres: Tugas Partai Belum Selesai

PDI-P Enggan Komentari Nasdem yang Usung Anies Sebagai Capres: Tugas Partai Belum Selesai

Nasional
Nasdem Resmi Usung Anies Baswedan, PKS Belum Tentukan Sikap

Nasdem Resmi Usung Anies Baswedan, PKS Belum Tentukan Sikap

Nasional
MIND ID Gandeng ARRIVAL Siapkan Rencana Pengembangan Bisnis Kendaraan Listrik

MIND ID Gandeng ARRIVAL Siapkan Rencana Pengembangan Bisnis Kendaraan Listrik

Nasional
Andika Janji Usut Prajurit TNI yang Tendang dan Pukul Suporter dalam Tragedi Kanjuruhan

Andika Janji Usut Prajurit TNI yang Tendang dan Pukul Suporter dalam Tragedi Kanjuruhan

Nasional
Indonesia Harap Hasil Pembahasan Pimpinan KTT G20 Dapat Dirangkum dalam 34 Paragraf

Indonesia Harap Hasil Pembahasan Pimpinan KTT G20 Dapat Dirangkum dalam 34 Paragraf

Nasional
Puan-Airlangga Dijadwalkan Bertemu 8 Oktober, Bahas Pilpres 2024

Puan-Airlangga Dijadwalkan Bertemu 8 Oktober, Bahas Pilpres 2024

Nasional
Nasdem Deklarasi Capres 2024, Demokrat: Anies Selaras dengan Nilai yang Kami Perjuangkan

Nasdem Deklarasi Capres 2024, Demokrat: Anies Selaras dengan Nilai yang Kami Perjuangkan

Nasional
Ditanya soal Pilkada DKI 2024, Anies Sebut Fokus Jadi Capres Nasdem

Ditanya soal Pilkada DKI 2024, Anies Sebut Fokus Jadi Capres Nasdem

Nasional
Presiden PKS Klaim Anies Simbol Perubahan Indonesia

Presiden PKS Klaim Anies Simbol Perubahan Indonesia

Nasional
Bertolak Menuju Batang, Jokowi Akan Lakukan 'Groundbreaking' Pabrik Pipa

Bertolak Menuju Batang, Jokowi Akan Lakukan "Groundbreaking" Pabrik Pipa

Nasional
Golkar Tak Tutup Komunikasi dengan Nasdem Pascadeklarasi Anies Capres 2024

Golkar Tak Tutup Komunikasi dengan Nasdem Pascadeklarasi Anies Capres 2024

Nasional
Soal Kerusuhan Kanjuruhan, Politisi PDI-P: Jangan Hanya Evaluasi, Harus Ada Hasil

Soal Kerusuhan Kanjuruhan, Politisi PDI-P: Jangan Hanya Evaluasi, Harus Ada Hasil

Nasional
Soal Akhir Pandemi, Menkes: WHO yang Akan Cabut Secara Resmi

Soal Akhir Pandemi, Menkes: WHO yang Akan Cabut Secara Resmi

Nasional
Gus Muhaimin Sebut Forkabi Punya Peran Rajut Persatuan dan Kesatuan Antarsesama

Gus Muhaimin Sebut Forkabi Punya Peran Rajut Persatuan dan Kesatuan Antarsesama

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.