Prabowo, Nadiem, hingga Puan Hadiri Pengukuhan Profesor Kehormatan Megawati

Kompas.com - 11/06/2021, 14:26 WIB
Tangkapan layar Presiden Ke-5 RI Megawati Soekarnoputri memasuki ruangan Sidang Senat Terbuka Universitas Pertahanan (Unhan) RI, Jumat (11/6/2021). KOMPAS.com/RAHEL NARDATangkapan layar Presiden Ke-5 RI Megawati Soekarnoputri memasuki ruangan Sidang Senat Terbuka Universitas Pertahanan (Unhan) RI, Jumat (11/6/2021).

JAKARTA, KOMPAS.com – Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri akan segera dikukuhkan menjadi Profesor Kehormatan atau Guru Besar Tidak tetap Universitas Pertahanan (Unhan) RI.

Acara pengukuhan digelar di Universitas Pertahanan (Unhan) RI, Sentul, Bogor, Jumat (11/6/2021) secara fisik dan virtual.

Tampak, sejumlah menteri di jajaran Kabinet Indonesia Maju hadir di lokasi, seperti Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto, Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Mendikbud Ristek) Nadiem Makarim, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, dan Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini.

Kemudian, hadir pula Ketua DPR RI Puan Maharani, Ketua MPR RI Bambang Soesatyo, hingga Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Budi Gunawan di lokasi.

Baca juga: Megawati Jadi Profesor Kehormatan, Apa Saja Hak dan Beban yang Didapat?

Megawati akan dilantik menjadi Profesor Kehormatan Ilmu Pertahanan Bidang Kepemimpinan Strategik pada Fakultas Strategi Pertahanan Universitas Pertahanan RI.

Rektor Unhan RI sebelumnya menerangkan, sidang senat akademik Unhan RI telah menerima hasil penilaian Dewan Guru Besar Unhan RI atas seluruh karya ilmiah Megawati Soekarnoputri sebagai syarat pengukuhan menjadi Profesor Kehormatan Ilmu Pertahanan bidang Kepemimpinan Strategik pada Fakultas Strategi Pertahanan.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Pemberian gelar itu juga tidak terlepas dari kepemimpinan Ibu Megawati dalam menghadapi krisis multi dimensi di era pemerintahannya," kata Prof. Amarulla Octavian seperti dikutip dari laman idu.ac.id, Rabu (9/6/2021).

Amarulla Octavian menjelaskan pertimbangan pemberian gelar Profesor Kehormatan kepada Megawati.

Baca juga: Ramai Megawati Jadi Profesor Kehormatan, Ini Penjelasan Gaji dan Tunjangan Profesor

Ia mengatakan, Megawati mendapat gelar kehormatan karena dinilai berhasil mengatasi krisis multidimensi saat menjadi Presiden ke-5 RI.

Megawati juga mendapat banyak rekomendasi dari sejumlah Guru Besar baik dari luar maupun dalam negeri.

Megawati dianggap sukses menuntaskan konflik sosial di era pemerintahannya, seperti penyelesaian konflik Ambon, penyelesaian konflik Poso, pemulihan pariwisata pasca Bom Bali, hingga Penanganan permasalahan TKI di Malaysia.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kemenag Terbitkan Surat Edaran tentang Penyelenggaraan Shalat Idul Adha, Ini Isinya

Kemenag Terbitkan Surat Edaran tentang Penyelenggaraan Shalat Idul Adha, Ini Isinya

Nasional
Menteri PPPA: Angka Pekerja Anak Indonesia Memprihatinkan, Lebih Banyak di Pedesaan

Menteri PPPA: Angka Pekerja Anak Indonesia Memprihatinkan, Lebih Banyak di Pedesaan

Nasional
Polisi Pemerkosa Remaja di Malut Ditetapkan Jadi Tersangka dan Ditahan

Polisi Pemerkosa Remaja di Malut Ditetapkan Jadi Tersangka dan Ditahan

Nasional
Mobil Listrik Dikembangkan di Indonesia, Moeldoko: Sangat Baik untuk Efisiensi dan Perbaikan Lingkungan

Mobil Listrik Dikembangkan di Indonesia, Moeldoko: Sangat Baik untuk Efisiensi dan Perbaikan Lingkungan

Nasional
Menteri PPPA Minta Seluruh Pihak Seriusi Tingginya Angka Covid-19 pada Anak

Menteri PPPA Minta Seluruh Pihak Seriusi Tingginya Angka Covid-19 pada Anak

Nasional
Rencana Aksi HAM Atur Konflik Lahan hingga Izin Usaha yang Berdampak ke Masyarakat Hukum Adat

Rencana Aksi HAM Atur Konflik Lahan hingga Izin Usaha yang Berdampak ke Masyarakat Hukum Adat

Nasional
IAKMI Sebut Kondisi Pandemi Covid-19 di Indonesia Semakin Mengkhawatirkan

IAKMI Sebut Kondisi Pandemi Covid-19 di Indonesia Semakin Mengkhawatirkan

Nasional
KPK Setor Hasil Lelang Range Rover Markus Nari Sebesar Rp 550 Juta ke Kas Negara

KPK Setor Hasil Lelang Range Rover Markus Nari Sebesar Rp 550 Juta ke Kas Negara

Nasional
Perpres Rencana Aksi HAM Memuat soal Perlindungan Hukum Masyarakat Adat

Perpres Rencana Aksi HAM Memuat soal Perlindungan Hukum Masyarakat Adat

Nasional
Wapres Ajak Akademisi dan Cendikiawan Cari Solusi Masalah Indonesia

Wapres Ajak Akademisi dan Cendikiawan Cari Solusi Masalah Indonesia

Nasional
Kasus Polisi di Malut Perkosa Remaja, ICJR Dorong Revisi KUHAP dan Penyelesaian RUU PKS

Kasus Polisi di Malut Perkosa Remaja, ICJR Dorong Revisi KUHAP dan Penyelesaian RUU PKS

Nasional
Kasus Polisi di Malut Perkosa Remaja dalam Penyelidikan Propam

Kasus Polisi di Malut Perkosa Remaja dalam Penyelidikan Propam

Nasional
KPK Panggil 12 ASN Setda Bandung Barat Terkait Dugaan Korupsi Pengadaan Barang Darurat Covid-19

KPK Panggil 12 ASN Setda Bandung Barat Terkait Dugaan Korupsi Pengadaan Barang Darurat Covid-19

Nasional
RANHAM 2021-2025 Atur Penghapusan Kekerasan dan Eksploitasi Anak di Ranah Siber

RANHAM 2021-2025 Atur Penghapusan Kekerasan dan Eksploitasi Anak di Ranah Siber

Nasional
Kemendagri Ingatkan Pemprov DKI Terus Monitor Perkembangan Covid-19

Kemendagri Ingatkan Pemprov DKI Terus Monitor Perkembangan Covid-19

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X