Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Soal Pilpres 2024, PPP Usul Bisa Diikuti Lebih Dua Paslon

Kompas.com - 04/06/2021, 18:36 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Umum DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Arsul Sani mengatakan, partainya saat ini fokus agar kualitas Pemilu Presiden (Pilpres) 2024 lebih baik dari 2019.

Menurut dia, salah satu yang diinginkan PPP adalah dengan mengusulkan Pilpres dapat diikuti lebih dari dua pasangan calon (paslon) presiden.

"PPP belum mengusulkan (nama capres) dari internal, maka fokus kami saat ini adalah bicara dulu bagaimana agar kualitas Pilpres 2024 lebih dari 2019. Salah satunya adalah kita perlu mendorong Pilpres diikuti lebih dari dua pasangan calon," kata Arsul seperti dikutip Antara, Jumat (4/6/2021).

Kendati demikian, ia menyadari bahwa salah satu konsekuensi jika Pilpres diikuti lebih dari dua pasangan calon adalah adanya putaran kedua.

Arsul mengungkapkan, ada dua alasan partainya mendorong Pilpres 2024 diikuti lebih dari dua pasangan calon.

Baca juga: Disepakati di DPR: Pilpres 2024 Digelar 28 Februari, Pilkada Serentak 27 November

Pertama, karena pembelahan yang terjadi di masyarakat seperti Pilpres 2019. Kemudian yang kedua adalah 'biaya' pemulihan dari yang terjadi pada 2019 dinilainya sangat mahal.

Menurut dia, banyak energi bangsa yang seharusnya dimanfaatkan untuk hal yang produktif justru tidak menjadi produktif karena pembelahan di Pilpres 2019.

"Ini yang ingin kami yakinkan kepada partai-partai lain. Namun kalau pada akhirnya harus menjadi dua (pasangan calon) lagi, itu tidak masalah. Namun sudah melewati putaran pertama," terangnya.

Wakil Ketua MPR itu mengatakan, Pilpres tanpa adanya pembelahan di masyarakat maka akan membuat kualitas demokrasi yang lebih baik.

Di sisi lain, Arsul menjelaskan bahwa PPP ingin mempertahankan pakem terkait sosok capres dan calon wakil presiden (cawapres) yang diusung mewakili dua kekuatan besar negara yaitu nasionalis dan agamis.

"Meskipun tidak berarti nasionalis itu tidak agamis dan agamis itu tidak nasionalis," pungkasnya.

Baca juga: Komisi II DPR Usul Pileg dan Pilpres Digelar 6 Maret 2024

Sebelumnya, DPR dan pemerintah baru saja menyepakati bahwa Pilpres akan dilaksanakan pada 28 Februari 2024.

Selain Pilpres, pada hari yang sama juga akan dilaksanakan Pemilu Legislatif (Pileg), sedangkan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak akan dilakukan pada 27 November 2024.

Hal tersebut diputuskan dalam rapat antara Komisi II DPR, pemerintah, serta penyelenggara Pemilu yang terdiri dari Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pnegawas Pemilu, serta Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu pada Kamis (3/6/2021).

"Ya. Itu hasil kesepakatan tadi malam," kata Wakil Ketua Komisi II DPR Luqman Hakim saat dikonfirmasi Kompas.com, Jumat (4/6/2021).

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Jokowi Dianggap Jadi Tembok Tebal yang Halangi PDI-P ke Prabowo, Gerindra Bantah

Jokowi Dianggap Jadi Tembok Tebal yang Halangi PDI-P ke Prabowo, Gerindra Bantah

Nasional
Soal Kemungkinan Ajak Megawati Susun Kabinet, TKN: Pak Prabowo dan Mas Gibran Tahu yang Terbaik

Soal Kemungkinan Ajak Megawati Susun Kabinet, TKN: Pak Prabowo dan Mas Gibran Tahu yang Terbaik

Nasional
PKS Siap Gabung, Gerindra Tegaskan Prabowo Selalu Buka Pintu

PKS Siap Gabung, Gerindra Tegaskan Prabowo Selalu Buka Pintu

Nasional
PKB Jaring Bakal Calon Kepala Daerah untuk Pilkada 2024, Salah Satunya Edy Rahmayadi

PKB Jaring Bakal Calon Kepala Daerah untuk Pilkada 2024, Salah Satunya Edy Rahmayadi

Nasional
Saat Cak Imin Berkelakar soal Hanif Dhakiri Jadi Menteri di Kabinet Prabowo...

Saat Cak Imin Berkelakar soal Hanif Dhakiri Jadi Menteri di Kabinet Prabowo...

Nasional
Prabowo Ngaku Disiapkan Jadi Penerus, TKN Bantah Jokowi Cawe-cawe

Prabowo Ngaku Disiapkan Jadi Penerus, TKN Bantah Jokowi Cawe-cawe

Nasional
Orang Dekat Prabowo-Jokowi Diprediksi Isi Kabinet: Sjafrie Sjamsoeddin, Dasco, dan Maruarar Sirait

Orang Dekat Prabowo-Jokowi Diprediksi Isi Kabinet: Sjafrie Sjamsoeddin, Dasco, dan Maruarar Sirait

Nasional
Prabowo Diisukan Akan Nikahi Mertua Kaesang, Jubir Bilang 'Hoaks'

Prabowo Diisukan Akan Nikahi Mertua Kaesang, Jubir Bilang "Hoaks"

Nasional
Momen Jokowi dan Menteri Basuki Santap Mie Gacoan, Mentok 'Kepedasan' di Level 2

Momen Jokowi dan Menteri Basuki Santap Mie Gacoan, Mentok "Kepedasan" di Level 2

Nasional
Ditolak Partai Gelora Gabung Koalisi Prabowo, PKS: Jangan Terprovokasi

Ditolak Partai Gelora Gabung Koalisi Prabowo, PKS: Jangan Terprovokasi

Nasional
Kapolri Bentuk Unit Khusus Tindak Pidana Ketenagakerjaan, Tangani Masalah Sengketa Buruh

Kapolri Bentuk Unit Khusus Tindak Pidana Ketenagakerjaan, Tangani Masalah Sengketa Buruh

Nasional
Kapolri Buka Peluang Kasus Tewasnya Brigadir RAT Dibuka Kembali

Kapolri Buka Peluang Kasus Tewasnya Brigadir RAT Dibuka Kembali

Nasional
May Day 2024, Kapolri Tunjuk Andi Gani Jadi Staf Khusus Ketenagakerjaan

May Day 2024, Kapolri Tunjuk Andi Gani Jadi Staf Khusus Ketenagakerjaan

Nasional
Jumlah Menteri dari Partai di Kabinet Prabowo-Gibran Diprediksi Lebih Banyak Dibanding Jokowi

Jumlah Menteri dari Partai di Kabinet Prabowo-Gibran Diprediksi Lebih Banyak Dibanding Jokowi

Nasional
Menparekraf Ikut Kaji Pemblokiran 'Game Online' Mengandung Kekerasan

Menparekraf Ikut Kaji Pemblokiran "Game Online" Mengandung Kekerasan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com