Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

"Beribu" Alasan Munculnya Pelat Kendaraan Khusus Anggota DPR, demi Identitas dan Mudah Dipantau

Kompas.com - 22/05/2021, 11:08 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Jessi Carina

Tim Redaksi

 

JAKARTA, KOMPAS.com - Beberapa hari terakhir, publik dihebohkan dengan viralnya sebuah foto mobil dengan pelat nomor khusus dengan lambang DPR.

Hal ini pun menimbulkan pertanyaan dan spekulasi apakah pelat nomor tersebut memang betul khusus untuk anggota DPR.

Benar saja dugaan publik itu. Nyatanya, pelat nomor kendaraan yang 'kadung' viral itu, memang bakal dikhususkan untuk anggota dewan yang duduk di Senayan.

Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni membenarkan bahwa pelat nomor itu bakal digunakan anggota dan pimpinan parlemen sebagai penanda identitas.

Baca juga: Pelat Nomor Khusus Anggota DPR, Kapolri Terbitkan Telegram Sosialisasi untuk Jajarannya

Bersamaan dengan itu, Sahroni juga menjelaskan urgensi dari pemberian pelat nomor khusus tersebut. Dari sanalah, terkuak adanya Surat Telegram (TR) Kapolri terkait pelat nomor khusus DPR.

Kebijakan pemberian pelat nomor khusus ini pun tak lantas 'adem ayem' saja. Muncul kritikan dari publik yang menganggap pelat nomor tersebut seolah membuat anggota DPR diistimewakan.

Berikut rangkuman pemberitaan mengenai pelat nomor khusus untuk anggota DPR, dari urgensi hingga Telegram Kapolri.

Untuk identitas

Anggota DPR memang bakal memiliki pelat nomor kendaraan khusus. Hal itu diungkapkan oleh Ahmad Sahroni.

Ia mengatakan, pelat nomor itu juga diketahui oleh Kepolisian dan akan berlaku untuk semua anggota DPR.

Baca juga: Anggota DPR Dapat Pelat Nomor Khusus agar Mudah Dipantau

"Pelat nomor khusus DPR RI benar adanya. Semuanya diketahui oleh kepolisian. Dan ini akan berlaku untuk semua anggota DPR RI," kata Sahroni saat dihubungi Kompas.com, Jumat (21/5/2021).

Menurutnya, saat ini sudah ada beberapa anggota dan pimpinan komisi yang menggunakan pelat tersebut.

"Sekarang yang menggunakan baru beberapa anggota dan pimpinan komisi," ujarnya.

Politisi Partai Nasdem itu pun mengungkapkan urgensi dari penggunaan pelat nomor khusus yaitu sebagai penanda identitas.

Sebab, ia berpandangan bahwa kendaraan DPR sama seperti kendaraan kementerian dan harus memiliki pelat nomor tersendiri.

"Ini untuk identitas sebagai anggota DPR RI. Sama saja kayak kementerian atau lembaga lain memiliki identitas masing-masing," jelasnya.

Baca juga: Kritik Pelat Nomor Khusus Anggota DPR, Formappi: Mereka Merasa Harus Dikenal Publik

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

Nasional
PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

Nasional
Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Nasional
Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

Nasional
Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

Nasional
Sengketa Pileg, Golkar Minta Pemungutan Suara Ulang di 36 TPS Sulbar

Sengketa Pileg, Golkar Minta Pemungutan Suara Ulang di 36 TPS Sulbar

Nasional
Mendagri Sebut Biaya Pilkada Capai Rp 27 Triliun untuk KPU dan Bawaslu Daerah

Mendagri Sebut Biaya Pilkada Capai Rp 27 Triliun untuk KPU dan Bawaslu Daerah

Nasional
Airin Ingin Bentuk Koalisi Besar untuk Mengusungnya di Pilkada Banten

Airin Ingin Bentuk Koalisi Besar untuk Mengusungnya di Pilkada Banten

Nasional
Sebut Warga Ingin Anies Balik ke Jakarta, Nasdem: Kinerjanya Terasa

Sebut Warga Ingin Anies Balik ke Jakarta, Nasdem: Kinerjanya Terasa

Nasional
Caleg PSI Gugat Teman Satu Partai ke MK, Saldi Isra: Berdamai Saja Lah

Caleg PSI Gugat Teman Satu Partai ke MK, Saldi Isra: Berdamai Saja Lah

Nasional
Irigasi Rentang Targetkan Peningkatan Indeks Pertanaman hingga 280 Persen

Irigasi Rentang Targetkan Peningkatan Indeks Pertanaman hingga 280 Persen

Nasional
Kuasa Hukum Caleg Jawab 'Siap' Terus, Hakim MK: Kayak Latihan Tentara, Santai Saja...

Kuasa Hukum Caleg Jawab "Siap" Terus, Hakim MK: Kayak Latihan Tentara, Santai Saja...

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com