Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 14/05/2021, 22:00 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Satuan Tugas (Kasatgas) Penyelidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Harun Al Rasyid meminta hasil tes wawasan kebangsaan (TWK) dibatalkan. Tes tersebut merupakan bagian dari proses alih status pegawai KPK menjadi ASN.

Menurut Harun, tolok ukur penilaian yang digunakan dalam TWK tidak masuk akal. Sehingga, ia menilai hasil tes tidak objektif.

"Secepatnya hasil TWK tersebut dibatalkan secara keseluruhan. Karena prosesnya tidak fair dan tidak mencerminkan objektivitas. Ukuran penilaiannya absurd," kata Harun, saat dihubungi Kompas.com, Jumat (14/5/2021).

Pasalnya, di dalam proses TWK itu muncul sejumlah pertanyaan yang dianggap mengarah pada ranah privat. Misalnya, terkait dengan pilihan kenapa belum menikah, apakah melaksanakan Sholat Qunut, hingga tanggapan tentang penikahan beda agama.

Baca juga: Pegawai KPK Tak Lolos TWK dan Dibebastugaskan Bisa Ajukan Gugatan ke PTUN

Adapun Harun merupakan salah satu dari 75 pegawai KPK yang dinyatakan tidak memenuhi syarat atau tidak lolos TWK.

Nasibnya di KPK kini terancam sejak keluarnya Surat Keputusan (SK) Ketua KPK Firli Bahuri yang membebastugaskan 75 pegawai itu.

Sedangkan, Harun menjadi Ketua Satuan Tugas Penyelidikan dalam operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Bupati Nganjuk Novi Rahman Hidayat bersama Bareskrim Polri baru-baru ini.

Harun menuturkan, ia bersama pegawai lainnya telah mengajukan protes kepada pimpinan KPK terkait pelaksanaan TWK.

"Kami sudah coba mengajukan protes dan keberatan ke pimpinan. Namun, tidak dijadikan pertimbangan untuk lanjut tidaknya tes tersebut," jelasnya.

Baca juga: Direktur KPK: Dari Awal Sosialisasi, TWK untuk Pemetaan Pegawai, Tak Ada Penonaktifan

Selain itu, ia menyebut ada pimpinan KPK yang tak menyetujui pelaksanaan TWK, yakni Nurul Ghufron dan Alexander Marwata.

Ia mengaku sempat menemui dua Wakil Ketua KPK itu ketika ada keputusan mengenai pelaksanaan TWK.

"Ketika kita bertanya dengan upaya untuk melakukan tes TWK tersebut, pimpinan lainnya mengatakan bahwa juga tak setuju dengan adanya TWK dan dia juga sudah mengatakan bahwa TWK itu tidak diperlukan," ungkap dia.

"Coba komunikasi langsung ke Ghufron atau Pak Alex. Itu setidaknya pimpinan yang kita temui ketika keluar keputusan adanya tes itu," tuturnya.

Baca juga: Seorang Deputi KPK Dinyatakan Tak Lolos TWK, Pernah Periksa Pelanggaran Etik Firli Bahuri

Kompas.com berupaya mengonfirmasi mengenai hal ini kepada Nurul Ghufron dan Alexander Marwata. Namun belum mendapatkan respons hingga berita ini ditayangkan. 

Harun menyayangkan sikap pimpinan KPK yang memilih bungkam sampai saat ini.

Menurutnya, belum ada satu pun pimpinan KPK menjelaskan secara langsung terkait proses pelaksanaan TWK hingga proses penilaiannya.

"Problemnya adalah bahwa hingga saat ini pimpinan lainnya ini enggak ada yang mau langsung menyatakan ke media mengenai tes TWK tersebut," nilai Harun.

Baca juga: Kisah Tata, Pegawai KPK, Seorang Gusdurian yang Dinyatakan Tak Lolos TWK

Sebelumnya, dikutip Tribunnews.com, Harun sempat mengatakan bahwa keputusan penyelenggaraan TWK itu tidak dibuat oleh seluruh pimpinan KPK.

Bahkan, ia menyebut Ketua KPK Firli Bahuri yang getol mendorong agar dilakukan TWK terhadap pegawai lembaga antirasuah itu.

"Saya beberapa kali komunikasi dengan pimpinan yang lain, dan ini sudah dinyatakan oleh pimpinan lainnya ternyata bahwa di KPK itu sudah tak ada kolegial. Ketua KPK yang gigih dan getol mendorong untuk dilakukannya tes wawasan kebangsaan," ungkap Harun, dikutip Tribunnews.com, Rabu (12/5/2021).

Baca juga: Soal 75 Pegawai KPK Tak Lolos TWK, Anggota Komisi III DPR: Ada Kesan Mereka Mau Disingkirkan

Adapun asesmen melalui TWK dilakukan pada April hingga Mei 2021 atas permintaan KPK terkait alih status pegawai menjadi ASN.

Asesmen ini tidak hanya melibatkan Badan Kepegawaian Negara (BKN), melainkan juga Badan Intelijen Negara (BIN), Badan Intelijen Strategis TNI, Pusat Intelijen TNI Angkatan Darat, Dinas Psikologi Angkatan Darat, dan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT).

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Video rekomendasi
Video lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+


Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Tanggal 6 Februari Hari Memperingati Apa?

Tanggal 6 Februari Hari Memperingati Apa?

Nasional
Indeksi Korupsi Indonesia 2022 Menurun, Sektor Politik Jadi Sorotan

Indeksi Korupsi Indonesia 2022 Menurun, Sektor Politik Jadi Sorotan

Nasional
BERITA FOTO: Saat Jokowi Hadiri HUT Ke-8 PSI

BERITA FOTO: Saat Jokowi Hadiri HUT Ke-8 PSI

Nasional
Indeks Korupsi Indonesia Turun, KPK: Harus Lakukan Terobosan

Indeks Korupsi Indonesia Turun, KPK: Harus Lakukan Terobosan

Nasional
Jokowi Akui Ada Pertimbangan Politik dalam 'Reshuffle' Kabinet

Jokowi Akui Ada Pertimbangan Politik dalam "Reshuffle" Kabinet

Nasional
MK Izinkan Menteri Nyapres Tak Mundur dari Kabinet, Bawaslu Akui ASN Rentan Dimobilisasi

MK Izinkan Menteri Nyapres Tak Mundur dari Kabinet, Bawaslu Akui ASN Rentan Dimobilisasi

Nasional
Usul Jabatan Gubernur Ditiadakan, Cak Imin: Ngumpulin Bupati Sudah Tak Didengar..

Usul Jabatan Gubernur Ditiadakan, Cak Imin: Ngumpulin Bupati Sudah Tak Didengar..

Nasional
Bacakan Duplik, Kubu Ricky Rizal Kutip Ayat di Al Qur’an soal Fitnah

Bacakan Duplik, Kubu Ricky Rizal Kutip Ayat di Al Qur’an soal Fitnah

Nasional
Jokowi Jelaskan Alasan 2 Menteri Nasdem Absen di Ratas Jelang Rabu Pon

Jokowi Jelaskan Alasan 2 Menteri Nasdem Absen di Ratas Jelang Rabu Pon

Nasional
Jawab soal Kabar 'Reshuffle' Rabu Pon, Jokowi: Ditunggu Saja Besok

Jawab soal Kabar "Reshuffle" Rabu Pon, Jokowi: Ditunggu Saja Besok

Nasional
Disebut Raja 'Conflict of Interest' oleh Faisal Basri, Moeldoko: Ngawur...

Disebut Raja "Conflict of Interest" oleh Faisal Basri, Moeldoko: Ngawur...

Nasional
Jokowi Ceritakan Pengalaman saat Pertama Hadapi Pandemi: Saya Gagap dan Bingung...

Jokowi Ceritakan Pengalaman saat Pertama Hadapi Pandemi: Saya Gagap dan Bingung...

Nasional
Jokowi: Saya ini Bukan Siapa-siapa dari Solo, 'Ndeso', tapi...

Jokowi: Saya ini Bukan Siapa-siapa dari Solo, "Ndeso", tapi...

Nasional
Perselisihan dengan PBNU Berlanjut, Kerja Politik PKB Jelang Pemilu Bisa Terganggu

Perselisihan dengan PBNU Berlanjut, Kerja Politik PKB Jelang Pemilu Bisa Terganggu

Nasional
UPDATE 31 Januari 2023: Capaian Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua 74,61 Persen, Ketiga 29,59 Persen

UPDATE 31 Januari 2023: Capaian Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua 74,61 Persen, Ketiga 29,59 Persen

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.