Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 10/05/2021, 13:14 WIB
Tatang Guritno,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Bupati Nganjuk Novi Rahman Hidayat dikabarkan dipimpin oleh pegawai KPK yang dinyatakan tak lolos Tes Wawasan Kebangsaan (TWK).

"OTT Bupati Nganjuk dipimpin oleh seseorang yang namanya tercantum di antara 75 pegawai KPK (yang tak lolos TWK). Konyolnya orang ini malah disebutkan tidak memiliki wawasan kebangsaan karena tak lolos TWK," kata peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Kurnia Ramadhana, saat dihubungi Kompas.com, Senin (10/5/2021).

Kurnia mengatakan, OTT itu adalah bukti bahwa pegawai KPK tersebut memiliki kecintaan pada negeri.

"Jika TWK dianggap sebagai tes untuk menguji rasa cinta terhadap Tanah Air, bukankah selama ini yang dilakukan penyelidik dan penyidik KPK telah melampaui itu," ujar dia.

Baca juga: OTT Bupati Nganjuk Dipimpin dan Beranggotakan Pegawai yang Tak Lolos TWK KPK

Kurnia menegaskan, kerja para penyidik dan penyelidik KPK dalam mengungkapkan kasus tak mudah.

Dia menambahkan, tak jarang muncul risiko membahayakan nyawa harus dihadapi dalam upaya pengungkapan kasus.

"Menangkap koruptor, musuh bangsa Indonesia, dengan risiko yang kadangkala mengancam nyawa sendiri," kata dia.

Dengan capaian ini, Kurnia menyebut bahwa jika para pegawai tak lolos TWK itu tetap diberhentikan, maka kondisi KPK sangat mengkhawatirkan.

"Maka dari itu kondisi KPK kian mengkhawatirkan. Tatkala ada pegawai yang bekerja maksimal, malah disingkirkan oleh pimpinannya dengan segala cara, salah satunya TWK," kata dia.

Baca juga: Jokowi Dinilai Bisa Batalkan TWK untuk Buktikan Tak Dukung 75 Pegawai KPK Dipecat

Sebelumnya, sumber Kompas.com menyebutkan bahwa OTT KPK itu dipimpin oleh pegawai KPK yang merupakan Kepala Satuan Tugas Penyelidik, Harun Al Rasyid.

Harun, menurut sumber tersebut, diketahui tidak lolos TWK KPK. Namanya termasuk di antara 75 pegawai yang terancam diberhentikan setelah tak lolos proses alih status kepegawaian KPK menjadi aparatur sipil negara.

Selain Harun, OTT KPK terhadap Bupati Nganjuk juga beranggotakan dua anggota tim yang tidak lolos TWK.

Berbagai informasi yang diterima Kompas.com memang menyebutkan bahwa sebagian besar pegawai KPK yang dianggap tidak memenuhi syarat merupakan pegawai yang berintegritas.

Baca juga: ICW Duga TWK Bermotif untuk Hentikan Perkara Besar di KPK

Ada dari mereka berstatus penyidik dan penyelidik yang pernah atau saat ini sedang menangani kasus besar yang ditangani KPK.

Sehingga, ada dugaan bahwa TWK merupakan upaya sistematis untuk memperlemah lembaga antirasuah itu.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Dugaan Korupsi di LPEI: Kerugian Ditaksir Rp 2,5 Triliun, Ada 6 Perushaan Lain yang Tengah Dibidik

Dugaan Korupsi di LPEI: Kerugian Ditaksir Rp 2,5 Triliun, Ada 6 Perushaan Lain yang Tengah Dibidik

Nasional
Empat Anggota DPRD Kota Bandung Dicecar Soal Dugaan Titipan Proyek

Empat Anggota DPRD Kota Bandung Dicecar Soal Dugaan Titipan Proyek

Nasional
Ramai Unjuk Rasa Jelang Penetapan Hasil Pemilu, Ini Kata KPU

Ramai Unjuk Rasa Jelang Penetapan Hasil Pemilu, Ini Kata KPU

Nasional
Dukungan ke Airlangga Mengalir saat Muncul Isu Jokowi Diusulkan jadi Ketum Golkar

Dukungan ke Airlangga Mengalir saat Muncul Isu Jokowi Diusulkan jadi Ketum Golkar

Nasional
Sempat Mandek, Tol Gilimanuk-Mengwi Mulai Dibangun September Tahun Ini

Sempat Mandek, Tol Gilimanuk-Mengwi Mulai Dibangun September Tahun Ini

Nasional
KPK Cecar Eks Wali Kota Bandung Soal Tarif 'Fee Proyek' yang Biasa Dipatok Ke Pengusaha

KPK Cecar Eks Wali Kota Bandung Soal Tarif "Fee Proyek" yang Biasa Dipatok Ke Pengusaha

Nasional
Netralitas Jokowi Disorot di Forum HAM PBB, Dibela Kubu Prabowo, Dikritik Kubu Anies dan Ganjar

Netralitas Jokowi Disorot di Forum HAM PBB, Dibela Kubu Prabowo, Dikritik Kubu Anies dan Ganjar

Nasional
Penggelembungan Suara PSI 2 Kali Dibahas di Rekapitulasi Nasional KPU, Ditemukan Lonjakan 38 Persen

Penggelembungan Suara PSI 2 Kali Dibahas di Rekapitulasi Nasional KPU, Ditemukan Lonjakan 38 Persen

Nasional
Eks Wali Kota Banjar Cicil Bayar Uang Pengganti Rp 958 Juta dari Rp 10,2 M

Eks Wali Kota Banjar Cicil Bayar Uang Pengganti Rp 958 Juta dari Rp 10,2 M

Nasional
RI Tak Jawab Pertanyaan Soal Netralitas Jokowi di Sidang PBB, Kemenlu: Tidak Sempat

RI Tak Jawab Pertanyaan Soal Netralitas Jokowi di Sidang PBB, Kemenlu: Tidak Sempat

Nasional
Spanduk Seorang Ibu di Sumut Dirampas di Hadapan Jokowi, Istana Buka Suara

Spanduk Seorang Ibu di Sumut Dirampas di Hadapan Jokowi, Istana Buka Suara

Nasional
Jokowi dan Gibran Diisukan Masuk Golkar, Hasto Singgung Ada Jurang dengan PDI-P

Jokowi dan Gibran Diisukan Masuk Golkar, Hasto Singgung Ada Jurang dengan PDI-P

Nasional
Saat Jokowi Bertemu 2 Menteri PKB di Tengah Isu Hak Angket Kecurangan Pemilu...

Saat Jokowi Bertemu 2 Menteri PKB di Tengah Isu Hak Angket Kecurangan Pemilu...

Nasional
Sisa 4 Provinsi yang Belum Direkapitulasi, Sebelum KPU Tetapkan Hasil Pemilu 2024

Sisa 4 Provinsi yang Belum Direkapitulasi, Sebelum KPU Tetapkan Hasil Pemilu 2024

Nasional
Puncak Mudik Jatuh 5-7 Apriil 2024, 6 Ruas Tol Beroperasi Fungsional

Puncak Mudik Jatuh 5-7 Apriil 2024, 6 Ruas Tol Beroperasi Fungsional

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com