Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 10/05/2021, 13:14 WIB
|
Editor Bayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Bupati Nganjuk Novi Rahman Hidayat dikabarkan dipimpin oleh pegawai KPK yang dinyatakan tak lolos Tes Wawasan Kebangsaan (TWK).

"OTT Bupati Nganjuk dipimpin oleh seseorang yang namanya tercantum di antara 75 pegawai KPK (yang tak lolos TWK). Konyolnya orang ini malah disebutkan tidak memiliki wawasan kebangsaan karena tak lolos TWK," kata peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Kurnia Ramadhana, saat dihubungi Kompas.com, Senin (10/5/2021).

Kurnia mengatakan, OTT itu adalah bukti bahwa pegawai KPK tersebut memiliki kecintaan pada negeri.

"Jika TWK dianggap sebagai tes untuk menguji rasa cinta terhadap Tanah Air, bukankah selama ini yang dilakukan penyelidik dan penyidik KPK telah melampaui itu," ujar dia.

Baca juga: OTT Bupati Nganjuk Dipimpin dan Beranggotakan Pegawai yang Tak Lolos TWK KPK

Kurnia menegaskan, kerja para penyidik dan penyelidik KPK dalam mengungkapkan kasus tak mudah.

Dia menambahkan, tak jarang muncul risiko membahayakan nyawa harus dihadapi dalam upaya pengungkapan kasus.

"Menangkap koruptor, musuh bangsa Indonesia, dengan risiko yang kadangkala mengancam nyawa sendiri," kata dia.

Dengan capaian ini, Kurnia menyebut bahwa jika para pegawai tak lolos TWK itu tetap diberhentikan, maka kondisi KPK sangat mengkhawatirkan.

"Maka dari itu kondisi KPK kian mengkhawatirkan. Tatkala ada pegawai yang bekerja maksimal, malah disingkirkan oleh pimpinannya dengan segala cara, salah satunya TWK," kata dia.

Baca juga: Jokowi Dinilai Bisa Batalkan TWK untuk Buktikan Tak Dukung 75 Pegawai KPK Dipecat

Sebelumnya, sumber Kompas.com menyebutkan bahwa OTT KPK itu dipimpin oleh pegawai KPK yang merupakan Kepala Satuan Tugas Penyelidik, Harun Al Rasyid.

Harun, menurut sumber tersebut, diketahui tidak lolos TWK KPK. Namanya termasuk di antara 75 pegawai yang terancam diberhentikan setelah tak lolos proses alih status kepegawaian KPK menjadi aparatur sipil negara.

Selain Harun, OTT KPK terhadap Bupati Nganjuk juga beranggotakan dua anggota tim yang tidak lolos TWK.

Berbagai informasi yang diterima Kompas.com memang menyebutkan bahwa sebagian besar pegawai KPK yang dianggap tidak memenuhi syarat merupakan pegawai yang berintegritas.

Baca juga: ICW Duga TWK Bermotif untuk Hentikan Perkara Besar di KPK

Ada dari mereka berstatus penyidik dan penyelidik yang pernah atau saat ini sedang menangani kasus besar yang ditangani KPK.

Sehingga, ada dugaan bahwa TWK merupakan upaya sistematis untuk memperlemah lembaga antirasuah itu.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Video rekomendasi
Video lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+


Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Perlindungan Hukum Rahasia Dagang di Indonesia

Perlindungan Hukum Rahasia Dagang di Indonesia

Nasional
Tanggal 1 Februari Hari Memperingati Apa?

Tanggal 1 Februari Hari Memperingati Apa?

Nasional
Sekjen PDI-P: Kalau Anak Bandung Tak Punya Spirit Guncangkan Dunia, Kita Sia-siakan Sejarah

Sekjen PDI-P: Kalau Anak Bandung Tak Punya Spirit Guncangkan Dunia, Kita Sia-siakan Sejarah

Nasional
KPK Sebut Nilai Manfaat Akan Habis Jika Biaya Haji Tak Dinaikkan

KPK Sebut Nilai Manfaat Akan Habis Jika Biaya Haji Tak Dinaikkan

Nasional
PDI-P dan PBB Jajaki Koalisi, Belum Bahas Capres-Cawapres

PDI-P dan PBB Jajaki Koalisi, Belum Bahas Capres-Cawapres

Nasional
Gibran Digadang Nyagub, PDI-P Pilih Fokus Pileg dan Pilpres Terlebih Dulu

Gibran Digadang Nyagub, PDI-P Pilih Fokus Pileg dan Pilpres Terlebih Dulu

Nasional
Jaksa Bilang Sambo Ingin Limpahkan Semua Kesalahan Pembunuhan Brigadir J ke Bharada E

Jaksa Bilang Sambo Ingin Limpahkan Semua Kesalahan Pembunuhan Brigadir J ke Bharada E

Nasional
Pesan Ketum PBNU untuk Masyarakat yang Akan Hadiri Resepsi 1 Abad NU

Pesan Ketum PBNU untuk Masyarakat yang Akan Hadiri Resepsi 1 Abad NU

Nasional
Setiap Pekan, Polri Minta Kominfo Blokir 100 Situs Judi 'Online'

Setiap Pekan, Polri Minta Kominfo Blokir 100 Situs Judi "Online"

Nasional
Wapres Optimistis Target Angka Kemiskinan Ekstrem Nol Persen Dapat Tercapai

Wapres Optimistis Target Angka Kemiskinan Ekstrem Nol Persen Dapat Tercapai

Nasional
Wacana Kades 9 Tahun Berpotensi Menyuburkan Praktik Oligarki di Desa

Wacana Kades 9 Tahun Berpotensi Menyuburkan Praktik Oligarki di Desa

Nasional
Paloh Bertemu Jokowi, Hasto PDI-P: Sebelum Keputusan Penting, Misalnya 'Reshuffle', Ada Pemberitahuan

Paloh Bertemu Jokowi, Hasto PDI-P: Sebelum Keputusan Penting, Misalnya "Reshuffle", Ada Pemberitahuan

Nasional
Wacana Kades 9 Tahun Dinilai Tak Bermanfaat Bagi Warga Desa

Wacana Kades 9 Tahun Dinilai Tak Bermanfaat Bagi Warga Desa

Nasional
Solusi Korupsi Dana Desa Lebih Mendesak Ketimbang Wacana Kades 9 Tahun

Solusi Korupsi Dana Desa Lebih Mendesak Ketimbang Wacana Kades 9 Tahun

Nasional
Timsel KPUD Direkrut Tertutup, KPU Didesak Transparan dan Jaga Independensi

Timsel KPUD Direkrut Tertutup, KPU Didesak Transparan dan Jaga Independensi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.