Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Cegah Panen Kasus Covid-19, Pemerintah Diminta Tertibkan Kerumunan di Pasar dan Pusat Perbelanjaan

Kompas.com - 07/05/2021, 11:04 WIB
Ardito Ramadhan,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi IX DPR Netty Prasetiyani meminta pemerintah menertibkan kerumunan masyarakat di pasar dan perbelanjaan jelang Hari Raya Idul Fitri untuk mengantisipasi lonjakan kasus Covid-19.

Netty mengatakan, kerumunan di pasar dan pusat perbelanjaan mesti jadi perhatian karena tempat tersebut ia nilai sering mengabaikan protokol kesehatan.

"Siapkan aparat yang cukup untuk mengatur, jangan sampai kerumunan dibiarkan. Kita tidak ingin panen kasus setelah Lebaran," kata Netty, dikutip dari situs resmi DPR, Jumat (7/5/2021).

Baca juga: Satgas Covid-19 Minta Kerumunan di Konser Musik hingga Pusat Perbelanjaan Tak Terulang

Wakil Ketua Fraksi PKS itu mengatakan, animo masyarakat untuk berbelanja Lebaran tahun ini memang sagat besar dibandingkan tahun lalu.

Menurut Netty, hal tersebut tidak boleh dibiarkan bila belajar dari pengalaman di India yang mengalami peningkatan kasus Covid-19 secara drastis akibat adanya kerumunan.

"Salah satu pemicu lonjakan kasus di India adalah karena ribuan orang berenang dalam festival Kumbh Mela dan kondisi itu mirip dengan membludaknya pengunjung pasar dan mal di Tanah Air," kata dia.

Ia juga mengingatkan, pemerintah juga mesti mewaspadai potensi meningkatnya kegiatan wisata masyarakat saat libur Lebaran nanti.

"Pemerintah daerah harus kerja ekstra untuk mengawasi penerapan prokes. Ini harus benar-benar disiapkan jika kita tidak ingin adanya klaster-klaster wisatawan," kata Netty.

Baca juga: Mendagri Minta Kepala Daerah dan Forkopimda Antisipasi Potensi Kerumunan Saat Idul Fitri

Seperti diketahui, sejumlah pasar dan pusat perbelanjaan dipadati pengunjung menjelang Hari Raya Idul Fitri 1442 mendatang.

Ramainya pasar dan pusat perbelanjaan dikhawatirkan dapat menyebabkan lonjakan kasus Covid-19.

Sebab, virus dapat menyebar dari satu pengunjung ke pengunjung lainnya, dan selanjutnya menyebar dari pengunjung ke orang-orang di lingkungan tempat tinggal mereka.

"Sama saja akan meruntuhkan hasil jerih payah kita mengendalikan Covid-19 yaitu berpeluang menimbulkan klaster baru," ujar Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito.

Baca juga: Ketua Satgas: Kalau Tak Hati-hati, Kasus Covid-19 Bisa Tiba-tiba Meledak

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Nasional
SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

Nasional
DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

Nasional
Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

Nasional
KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait 'Food Estate' Ke Kementan

KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait "Food Estate" Ke Kementan

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Sewa 'Private Jet' SYL Rp 1 Miliar

Pejabat Kementan Tanggung Sewa "Private Jet" SYL Rp 1 Miliar

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Nasional
Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Nasional
MK Jadwalkan Putusan 'Dismissal' Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

MK Jadwalkan Putusan "Dismissal" Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

Nasional
Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Nasional
Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Nasional
[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

Nasional
Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com