Antiradikalisme, kata Ghufron, dimaknai sebagai sikap tidak menganut paham radikalisme negatif, memiliki toleransi, setia dan taat kepada Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, NKRI, dan pemerintahan yang sah.
"Dan atau tidak memiliki prinsip konservatif atau liberalisme yang membahayakan dan yang menyebabkan disintegritas bangsa" ujar Ghufron.
Lebih lanjut, Ghufron menyebutkan bahwa instansi pemerintah yang terlibat bersama BKN dalam pelaksanaan TWK pegawai KPK, yaitu Badan Intelijen Negara (BIN), Badan Intelijen Strategis TNI, Pusat Intelijen TNI Angkatan Darat, Dinas Psikologi TNI Angkatan Darat, dan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT).
Baca juga: 75 Pegawai Tak Penuhi Syarat TWK, Tjahjo: Sejak Awal Ini Masalah Internal KPK
Ia pun menjelaskan bahwa seluruh instansi yang terlibat dalam pelaksana TWK pegawai KPK bersama BKN telah melalui proses penyamaan persepsi dan terbagi dalam tiga kelompok peran.
"Dinas Psikologi TNI Angkatan Darat dan Badan Intelijen Strategis TNI berperan dalam pelaksanaan Tes Indeks Moderasi Bernegara-(68) dan Integritas," ujar Ghufron.
"BIN dan BNPT berperan dalam pelaksanaan profiling, Badan Intelijen Strategis TNI, Pusat Intelijen TNI Angkatan Darat, dan BNPT berperan dalam pelaksanaan wawancara pegawai KPK," kata dia.
Ghufron pun mengatakan bahwa BKN bersama BIN, BNPT, BAIS, Pusat Intelijen TNI Angkatan Darat, dan Dinas Psikologi TNI Angkatan Darat menjadi tim observer hasil asesmen TWK pegawai KPK.
Dari hasil 1.351 orang yang mengikuti TWK, KPK menyampaikan bahwa 1.274 orang memenuhi syarat (MS), 75 orang tidak memenuhi syarat (TMS), dan dua orang pegawai yang tidak hadir wawancara.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.