Ada 3 Syarat Pemecatan Pegawai KPK, Tes Wawasan Kebangsaan Disebut Tak Termasuk

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Pusat Studi Konstitusi (Pusako) Fakultas Hukum Universitas Andalas Feri Amsari menyebut bahwa pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang tak lolos asesmen atau tes wawasan kebangsaan (TWK) peralihan status ASN semestinya tak bisa dipecat.

Ketentuan tentang pemberhentian pegawai diatur dalam Undang-undang KPK Nomor 19 Tahun 2019. Menurut Feri, hasil asesmen tak termasuk sebagai faktor yang bisa memberhentikan pegawai dari lembaga antirasuah itu.

"Di UU KPK itu kan (pegawai) diberhentikan karena 3 hal saja, mengundurkan diri, meninggal dunia, lalu melanggar etika. Tidak ada asesmen menentukan pemecatan," kata Feri kepada Kompas.com, Rabu (5/5/2021).

Feri menilai, tes wawasan kebangsaan yang diselenggarakan untuk pegawai KPK mengada-ada. Sebab, penyelenggaraan tes untuk peralihan status sebagai ASN tak diatur dalam undang-undang.

Baca juga: 75 Pegawai Tak Penuhi Syarat TWK, Tjahjo: Sejak Awal Ini Masalah Internal KPK

Aturan mengenai tes tersebut hanya dituangkan dalam Peraturan Komisi KPK Nomor 1 Tahun 2021 yang dibuat para pimpinan KPK.

Jika asesmen ini berujung pada pemecatan pegawai yang tidak lolos, Feri menyebut, tes ini sejatinya digunakan sebagai senjata menyingkirkan pegawai KPK yang berintegritas terhadap pemberantasan korupsi.

"Dari 75 nama (pegawai KPK yang tak lolos TWK) itu mereka 3 kategorinya. Satu kasatgas (kepala satu tugas), kedua anggota satgas yang menangani kasus megakorupsi, ketiga adalah orang yang duduk di internal organisasi KPK yang kemudian bisa menentukan arah perjuangan pemberantasan korupsi," ujar Feri.

"Jadi bagi saya dan teman-teman lain ini cuma upaya untuk merekayasa agar teman-teman itu diberhentikan," tuturnya

Feri mengatakan, seandainya bersedia, Presiden semestinya bisa memerintahkan agar peralihan status pegawai KPK sebagai ASN tak harus melalui tes wawasan kebangsaan.

Baca juga: BKN Akan Bahas soal 75 Pegawai KPK yang Tak Penuhi Syarat Tes Wawasan Kebangsaan

Namun, hal itu tak dilakukan Kepala Negara. Feri menduga bahwa Presiden menjadi bagian dari rencana pelemahan KPK, bersama-sama dengan DPR sebagai lembaga legislatif, dan Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga yudikatif.