Diikuti 1.351 Pegawainya, Ini Rangkaian Tes Wawasan Kebangsaan Pegawai KPK...

Kompas.com - 06/05/2021, 06:23 WIB
Pimpinan KPK Nurul Ghufron menyampaikan keterangan pers tentang penahanan mantan mantan anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara periode 2009-2014 dan 2014-2019 di gedung KPK, Jakarta, Rabu (22/7/2020). KPK menahan 11 orang tersangka yang merupakan mantan anggota DPRD Sumut yaitu Sudirman Halawa, Rahmad Pardamean Hasibuan, Megalia Agustina, Ida Budiningsi, Syamsul Hilal, Robert Nainggolan, Ramli, Layani Sinukaban, Jamaluddin Hasibuan dan Irwansyah Damanik terkait kasus suap dari mantan Gubernur Sumut Gatot Pujo Nugroho. ANTARA FOTO/NOVA WAHYUDIPimpinan KPK Nurul Ghufron menyampaikan keterangan pers tentang penahanan mantan mantan anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara periode 2009-2014 dan 2014-2019 di gedung KPK, Jakarta, Rabu (22/7/2020). KPK menahan 11 orang tersangka yang merupakan mantan anggota DPRD Sumut yaitu Sudirman Halawa, Rahmad Pardamean Hasibuan, Megalia Agustina, Ida Budiningsi, Syamsul Hilal, Robert Nainggolan, Ramli, Layani Sinukaban, Jamaluddin Hasibuan dan Irwansyah Damanik terkait kasus suap dari mantan Gubernur Sumut Gatot Pujo Nugroho.
Penulis Irfan Kamil
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyampaikan hasil tes wawasan kebangsaan (TWK) dalam rangka pengalihan status pegawai KPK menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN).

Adapun asesmen yang diikuti 1.351 pegawai tersebut dilakukan oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN).

Wakil Ketua KPK, Nurul Ghufron mengatakan, sepanjang tanggal 18 Maret sampai 9 April 2021, KPK berhasil melakukan asesmen tes wawasan kebangsaan terhadap 1.351 pegawai.

Ia menyebut, dari 1.351 pegawai ada dua orang di antaranya tidak hadir pada tahap wawancara.

"Pelaksanaan asesmen pegawai KPK bekerjasama dengan BKN RI telah sesuai dengan Pasal 5 Ayat (4) Perkom KPK Nomor 1 Tahun 2021 tentang tata cara pengalihan pegawai KPK menjadi pegawai Aparatur Sipil Negara," kata Ghufron dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih, Rabu (5/5/2021).

Adapun pengalihan status tersebut, kata dia, merupakan peraturan teknis di KPK untuk menindaklanjuti PP nomor 41 tahun 2020.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Baca juga: Ada 3 Syarat Pemecatan Pegawai KPK, Tes Wawasan Kebangsaan Disebut Tak Termasuk

Ghufron juga mengatakan, pelaksanaan asesmen tes wawasan kebangsaan oleh KPK untuk pengalihan status pegawai menjadi ASN merupakan sebuah amanat dari Undang-undangan.

Pelaksanaan TWK itu, di antaranya tercantum dalam Undang-Undang Nomor 19 tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Selain itu, pelaksanaan itu juga diatur dalam PP Nomor 41 tahun 2020 tentang Pengalihan Pegawai KPK menjadi Pegawai ASN serta Peraturan KPK Nomor 1 tahun 2021 tentang Tata Cara Pengalihan Pegawai KPK menjadi Pegawai ASN.

Adapun syarat yang harus dipenuhi pegawai KPK agar lulus TWK untuk menjadi ASN, yakni setia dan taat pada Pancasila, Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945, NKRI, dan pemerintah yang sah.

"Tidak terlibat kegiatan organisasi yang dilarang pemerintah dan atau putusan pengadilan, serta memiliki integritas dan moralitas yang baik," kata Ghufron.

Baca juga: Anggota Komisi III: Publik Butuh Informasi Utuh soal Tes Wawasan Kebangsaan Pegawai KPK

Ghufron juga mengatakan bahwa BKN dalam pelaksanaan TWK pegawai KPK juga melibatkan banyak unsur instansi sebagai upaya maksimal memastikan akuntabilitas dan objektivitas pada seluruh penyelenggaran.

Ia menyebut, terdapat tiga aspek yang diukur dalam TWK pegawai KPK oleh BKN bersama instansi lainnya, yakni aspek integritas, aspek netralitas ASN, dan aspek radikalisme.

"Integritas dimaknai sebagai konsistensi dalam berperilaku yang selaras dengan nilai, norma, dan atau etika organisasi/berbangsa dan bernegara serta bersikap jujur," kata Ghufron.

"Netralitas ASN dimaknai sebagai tindakan tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh mana pun dan tidak memihak kepada kepentingan siapa pun," ucap dia.

Antiradikalisme, kata Ghufron, dimaknai sebagai sikap tidak menganut paham radikalisme negatif, memiliki toleransi, setia dan taat kepada Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, NKRI, dan pemerintahan yang sah.

"Dan atau tidak memiliki prinsip konservatif atau liberalisme yang membahayakan dan yang menyebabkan disintegritas bangsa" ujar Ghufron.

Lebih lanjut, Ghufron menyebutkan bahwa instansi pemerintah yang terlibat bersama BKN dalam pelaksanaan TWK pegawai KPK, yaitu Badan Intelijen Negara (BIN), Badan Intelijen Strategis TNI, Pusat Intelijen TNI Angkatan Darat, Dinas Psikologi TNI Angkatan Darat, dan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT).

Baca juga: 75 Pegawai Tak Penuhi Syarat TWK, Tjahjo: Sejak Awal Ini Masalah Internal KPK

Ia pun menjelaskan bahwa seluruh instansi yang terlibat dalam pelaksana TWK pegawai KPK bersama BKN telah melalui proses penyamaan persepsi dan terbagi dalam tiga kelompok peran.

"Dinas Psikologi TNI Angkatan Darat dan Badan Intelijen Strategis TNI berperan dalam pelaksanaan Tes Indeks Moderasi Bernegara-(68) dan Integritas," ujar Ghufron.

"BIN dan BNPT berperan dalam pelaksanaan profiling, Badan Intelijen Strategis TNI, Pusat Intelijen TNI Angkatan Darat, dan BNPT berperan dalam pelaksanaan wawancara pegawai KPK," kata dia.

Ghufron pun mengatakan bahwa BKN bersama BIN, BNPT, BAIS, Pusat Intelijen TNI Angkatan Darat, dan Dinas Psikologi TNI Angkatan Darat menjadi tim observer hasil asesmen TWK pegawai KPK.

Dari hasil 1.351 orang yang mengikuti TWK, KPK menyampaikan bahwa 1.274 orang memenuhi syarat (MS), 75 orang tidak memenuhi syarat (TMS), dan dua orang pegawai yang tidak hadir wawancara.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Tak Setuju Kemenag Disebut Hadiah Negara untuk NU, Pimpinan MPR: Hasil Perjuangan Tokoh Islam Era Kemerdekaan

Tak Setuju Kemenag Disebut Hadiah Negara untuk NU, Pimpinan MPR: Hasil Perjuangan Tokoh Islam Era Kemerdekaan

Nasional
Sebaran 14.360 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia pada 24 Oktober 2021

Sebaran 14.360 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia pada 24 Oktober 2021

Nasional
UPDATE: Cakupan Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua Capai 32,61 Persen

UPDATE: Cakupan Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua Capai 32,61 Persen

Nasional
UPDATE 24 Oktober: Sebaran 623 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi di DKI

UPDATE 24 Oktober: Sebaran 623 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi di DKI

Nasional
UPDATE 24 Oktober: 14.360 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

UPDATE 24 Oktober: 14.360 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Nasional
UPDATE: 214.745 Spesimen Diperiksa dalam Sehari, Positivity Rate dengan PCR 1,12 Persen

UPDATE: 214.745 Spesimen Diperiksa dalam Sehari, Positivity Rate dengan PCR 1,12 Persen

Nasional
UPDATE 24 Oktober: Kasus Suspek Covid-19 Tercatat 5.104

UPDATE 24 Oktober: Kasus Suspek Covid-19 Tercatat 5.104

Nasional
UPDATE 24 Oktober: Kasus Sembuh Covid-19 Jadi 4.082.454, Tambah 1.037

UPDATE 24 Oktober: Kasus Sembuh Covid-19 Jadi 4.082.454, Tambah 1.037

Nasional
UPDATE 24 Oktober: Tambah 29, Pasien Covid-19 Meninggal Dunia Capai 143.205 Orang

UPDATE 24 Oktober: Tambah 29, Pasien Covid-19 Meninggal Dunia Capai 143.205 Orang

Nasional
Hadiri TB Summit 2021, Dompet Dhuafa Dukung Percepatan Pengurangan Kasus TBC di Indonesia

Hadiri TB Summit 2021, Dompet Dhuafa Dukung Percepatan Pengurangan Kasus TBC di Indonesia

Nasional
UPDATE: Bertambah 623, Kini Ada 4.240.019 Kasus Covid-19 di Indonesia

UPDATE: Bertambah 623, Kini Ada 4.240.019 Kasus Covid-19 di Indonesia

Nasional
Usulan Pemerintah Soal Pemilu 15 Mei 2024 Dikhawatirkan Ganggu Tahapan Pilkada

Usulan Pemerintah Soal Pemilu 15 Mei 2024 Dikhawatirkan Ganggu Tahapan Pilkada

Nasional
Mendorong Sinergi Parekraf dan UMKM

Mendorong Sinergi Parekraf dan UMKM

Nasional
Pemerintah dan DPR Diminta Tak Intervensi KPU Tentukan Jadwal Pencoblosan Pemilu

Pemerintah dan DPR Diminta Tak Intervensi KPU Tentukan Jadwal Pencoblosan Pemilu

Nasional
Tanggapan Muhammadiyah soal Menag Sebut Kemenag Hadiah untuk NU

Tanggapan Muhammadiyah soal Menag Sebut Kemenag Hadiah untuk NU

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.