Kepuasan Publik terhadap Pemerintah Naik, Demokrat: Jangan Berpuas Diri

Kompas.com - 04/05/2021, 12:49 WIB
Potret Kepala Badan Komunikasi Strategis Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra Dokumentasi Pribadi/HerzakyPotret Kepala Badan Komunikasi Strategis Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Demokrat meminta pemerintah tak berpuas diri menanggapi hasil survei Litbang Kompas yang menunjukkan peningkatan kepuasan publik atas kinerja pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin.

Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra mengingatkan pemerintah akan masih banyaknya pekerjaan rumah yang harus diselesaikan.

"Peningkatan kepuasan publik atas kinerja pemerintah secara umum mencapai 69 persen di April 2021 dari sebelumnya 66,3 persen di Januari 2021, tidak sepatutnya membuat pemerintah berpuas diri," kata Herzaky saat dihubungi Kompas.com, Selasa (4/5/2021).

Baca juga: Kepuasan Publik ke Pemerintah Meningkat, PPP Singgung Keterbukaan Pemerintah

Menurut dia, soal pekerjaan rumah yang harus dituntaskan pemerintah juga telah berulang kali disampaikan oleh Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

Ada beberapa pekerjaan rumah bagi pemerintah yang disoroti Demokrat, pertama yakni penanganan pandemi.

"Kemunculan vaksin Covid-19 memang memberikan harapan baru, tetapi bukan berarti pandemi ini otomatis selesai dengan keberadaan vaksin. Apalagi, laju vaksinasi kita masih terbilang rendah," kata dia. 

Terima kasih telah membaca Kompas.com.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Oleh karena itu, ia menilai bahwa euforia hadirnya vaksin harus tetap diiringi dengan kebijakan terstruktur dan sistematis yang mendorong konsistensi penerapan protokol kesehatan secara ketat.

Herzaky secara khusus meminta pemerintah untuk meningkatkan tes Covid-19 per 1 juta populasi, termasuk daya jangkau tes tersebut.

Baca juga: Padat Merayap di Tengah Pandemi, Kenapa Harus ke Pasar Tanah Abang?

Pemerintah, kata dia, diminta untuk memastikan daya dukung pelayanan kesehatan tetap terjaga.

"Janganlah kita terjebak dengan selebrasi-selebrasi dini, yang bisa membuat kita abai dengan hal paling esensi dalam menghadapi Covid-19," ucap dia. 

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Antisipasi Penyebaran Covid-19, KPK Gelar Tes Antigen Seluruh Pegawai

Antisipasi Penyebaran Covid-19, KPK Gelar Tes Antigen Seluruh Pegawai

Nasional
Wacana Pengusungan Masa Jabatan Presiden Tiga Periode Dinilai Inkonstitusional

Wacana Pengusungan Masa Jabatan Presiden Tiga Periode Dinilai Inkonstitusional

Nasional
Keterlibatan Lima Lembaga soal Pemberhentian 51 Pegawai KPK Dipertanyakan

Keterlibatan Lima Lembaga soal Pemberhentian 51 Pegawai KPK Dipertanyakan

Nasional
Lonjakan Kasus Covid-19, Ketua DPR: Berlakukan PSBB, Ketatkan PPKM Mikro

Lonjakan Kasus Covid-19, Ketua DPR: Berlakukan PSBB, Ketatkan PPKM Mikro

Nasional
Ucapan dan Doa Ultah ke-60 Jokowi, dari Ganjar hingga Ridwan Kamil

Ucapan dan Doa Ultah ke-60 Jokowi, dari Ganjar hingga Ridwan Kamil

Nasional
Kasus Covid-19 Merebak di Kompleks Parlemen, Komisi III Batalkan Kegiatan Dua Pekan ke Depan

Kasus Covid-19 Merebak di Kompleks Parlemen, Komisi III Batalkan Kegiatan Dua Pekan ke Depan

Nasional
Polri Diminta Tangani Dugaan Pemalsuan Paspor Adelin Lis

Polri Diminta Tangani Dugaan Pemalsuan Paspor Adelin Lis

Nasional
Tolak Masa Jabatan Presiden Tiga Periode, PDI-P: Konstitusi Kita Mau Dipermainkan

Tolak Masa Jabatan Presiden Tiga Periode, PDI-P: Konstitusi Kita Mau Dipermainkan

Nasional
Pemerintah Diminta Koordinasikan Pola Penanganan Covid-19 di Daerah

Pemerintah Diminta Koordinasikan Pola Penanganan Covid-19 di Daerah

Nasional
Penembakan Jurnalis di Sumut, Cak Imin Nilai Alarm bagi Kebebasan Pers

Penembakan Jurnalis di Sumut, Cak Imin Nilai Alarm bagi Kebebasan Pers

Nasional
Pimpinan MPR: Manuver Jokowi Tiga Periode Inkonstitusional

Pimpinan MPR: Manuver Jokowi Tiga Periode Inkonstitusional

Nasional
DFW Catat 42 Kecelakaan di Laut dalam 7 Bulan Terakhir, 83 Nelayan Hilang

DFW Catat 42 Kecelakaan di Laut dalam 7 Bulan Terakhir, 83 Nelayan Hilang

Nasional
UPDATE: Tambah 11 di Inggris, Total 5.038 WNI Terpapar Covid-19 di Luar Negeri

UPDATE: Tambah 11 di Inggris, Total 5.038 WNI Terpapar Covid-19 di Luar Negeri

Nasional
Lonjakan Kasus Covid-19, Menag Imbau Pengurus Rumah Ibadah Perketat Protokol Kesehatan

Lonjakan Kasus Covid-19, Menag Imbau Pengurus Rumah Ibadah Perketat Protokol Kesehatan

Nasional
Komisi III Minta Polisi Segera Ungkap Motif dan Pelaku Penembakan Jurnalis di Sumut

Komisi III Minta Polisi Segera Ungkap Motif dan Pelaku Penembakan Jurnalis di Sumut

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X