Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kepuasan Publik terhadap Pemerintah Naik, Demokrat: Jangan Berpuas Diri

Kompas.com - 04/05/2021, 12:49 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Demokrat meminta pemerintah tak berpuas diri menanggapi hasil survei Litbang Kompas yang menunjukkan peningkatan kepuasan publik atas kinerja pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin.

Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra mengingatkan pemerintah akan masih banyaknya pekerjaan rumah yang harus diselesaikan.

"Peningkatan kepuasan publik atas kinerja pemerintah secara umum mencapai 69 persen di April 2021 dari sebelumnya 66,3 persen di Januari 2021, tidak sepatutnya membuat pemerintah berpuas diri," kata Herzaky saat dihubungi Kompas.com, Selasa (4/5/2021).

Baca juga: Kepuasan Publik ke Pemerintah Meningkat, PPP Singgung Keterbukaan Pemerintah

Menurut dia, soal pekerjaan rumah yang harus dituntaskan pemerintah juga telah berulang kali disampaikan oleh Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

Ada beberapa pekerjaan rumah bagi pemerintah yang disoroti Demokrat, pertama yakni penanganan pandemi.

"Kemunculan vaksin Covid-19 memang memberikan harapan baru, tetapi bukan berarti pandemi ini otomatis selesai dengan keberadaan vaksin. Apalagi, laju vaksinasi kita masih terbilang rendah," kata dia. 

Oleh karena itu, ia menilai bahwa euforia hadirnya vaksin harus tetap diiringi dengan kebijakan terstruktur dan sistematis yang mendorong konsistensi penerapan protokol kesehatan secara ketat.

Herzaky secara khusus meminta pemerintah untuk meningkatkan tes Covid-19 per 1 juta populasi, termasuk daya jangkau tes tersebut.

Baca juga: Padat Merayap di Tengah Pandemi, Kenapa Harus ke Pasar Tanah Abang?

Pemerintah, kata dia, diminta untuk memastikan daya dukung pelayanan kesehatan tetap terjaga.

"Janganlah kita terjebak dengan selebrasi-selebrasi dini, yang bisa membuat kita abai dengan hal paling esensi dalam menghadapi Covid-19," ucap dia. 

Herzaky menilai, hal yang perlu dilakukan pemerintah saat ini adalah menumbuhkan kesadaran akan pentingnya penerapan protokol kesehatan.

Penerapan tersebut perlu dilakukan secara konsisten.

Ia mengingatkan, dalam penanganan pandemi, Indonesia harus mendapatkan pelajaran berharga dari kasus Covid-19 di India.

Sebab, kata dia, kasus Covid-19 di India justru meledak dalam beberapa minggu terakhir. Padahal, India baru saja menyelesaikan program vaksinasi yang dilakukan begitu cepat.

Herzaky mengatakan, publik akan semakin meningkat kepuasannya terhadap pemerintah jika penanganan pandemi berhasil dilakukan.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

PKS: Pak Anies Sudah Jadi Tokoh Nasional, Kasih Kesempatan Beliau Mengantarkan Kader Kami Jadi Gubernur DKI

PKS: Pak Anies Sudah Jadi Tokoh Nasional, Kasih Kesempatan Beliau Mengantarkan Kader Kami Jadi Gubernur DKI

Nasional
Soal Bertemu Prabowo, Sekjen PKS: Tunggu Saja, Nanti juga Kebagian

Soal Bertemu Prabowo, Sekjen PKS: Tunggu Saja, Nanti juga Kebagian

Nasional
Prabowo Absen dalam Acara Halalbihalal PKS

Prabowo Absen dalam Acara Halalbihalal PKS

Nasional
Projo: Jokowi Dukung Prabowo karena Ingin Penuhi Perjanjian Batu Tulis yang Tak Dibayar Megawati

Projo: Jokowi Dukung Prabowo karena Ingin Penuhi Perjanjian Batu Tulis yang Tak Dibayar Megawati

Nasional
Langkah Mahfud Membersamai Masyarakat Sipil

Langkah Mahfud Membersamai Masyarakat Sipil

Nasional
5 Smelter Terkait Kasus Korupsi Timah yang Disita Kejagung Akan Tetap Beroperasi

5 Smelter Terkait Kasus Korupsi Timah yang Disita Kejagung Akan Tetap Beroperasi

Nasional
Deretan Mobil Mewah yang Disita dalam Kasus Korupsi Timah, 7 di Antaranya Milik Harvey Moeis

Deretan Mobil Mewah yang Disita dalam Kasus Korupsi Timah, 7 di Antaranya Milik Harvey Moeis

Nasional
[POPULER NASIONAL] PKS Sebut Surya Paloh Main Cantik di Politik | Ganjar-Mahfud Dapat Tugas Baru dari Megawati

[POPULER NASIONAL] PKS Sebut Surya Paloh Main Cantik di Politik | Ganjar-Mahfud Dapat Tugas Baru dari Megawati

Nasional
Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Nasional
Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Nasional
Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Nasional
Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Nasional
Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com