Ada Beragam Bahasa di Papua, Menko PMK Usulkan Ada Bahasa Utama

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhajdir Effendy mengusulkan agar Papua memiliki bahasa utama untuk berkomunikasi disamping bahasa Indonesia.

Pasalnya, bahasa di Papua sangat banyak bahkan antar-distrik saja hampir memiliki bahasa yang berbeda.

"Saya pernah mengusulkan, sebaiknya ada bahasa utama kalau bisa di Papua itu yang disepakati oleh seluruh warga," kata Muhadjir di acara Peluncuran Website Dokumentasi Papua dan Diskusi Empat Dekade Kiprah LIPI di Papua secara virtual, Senin (3/5/2021).

"Mungkin tidak harus satu tapi dua atau tiga bahasa utama yang digunakan, sehingga komunikasi antar warga bisa dibangun lebih baik," ujar Muhadjir.

Baca juga: Menko PMK Sebut Sampai Sekarang Pemerintah Masih Perlu Kerja Keras Atasi Kemiskinan di Papua

Muhadjir menilai, salah satu masalah yang ada di Papua adalah masalah bahasa karena begitu beragamnya bahasa yang mereka miliki.

Namun, meski Muhadjir mengusulkan ada bahasa utama, tetap tanpa melupakan bahasa-bahasa yang sudah ada, sehingga harus tetap dilestarikan.

"Tetapi bagaimana supaya ada bahasa utama yang bisa menjadi bahasa mereka semua. Tapi menurut saya juga ada untungnya karena bahasa Indonesia menjadi bahasa resmi dan digunakan oleh hampir semua warga Papua, mulai dari yang paling bawah hingga paling atas," kata dia.

Muhadjir pun menceritakan pengalamannya saat berkunjung ke Papua tepatnya di Pegunungan Bintang. Ia menemukan ketidakpahaman komunikasi antara Bupati dengan warganya.

Baca juga: Menyoal Keputusan Pemerintah Labeli KKB di Papua Teroris..

Saat itu, kata dia, ia baru saja meresmikan bangunan SMP di sebuah distrik. Kemudian rombongannya bersama Bupati dicegat oleh warga yang berdemo.

Bupati langsung menghampiri warga tersebut untuk berkomunikasi dan memintanya untuk tetap di dalam mobil.

"Feeling saya sebenarnya tidak nyambung bahasa antara Pak Bupati dengan warga itu. Setelah Pak Bupati masuk mobil, saya tanya, 'Pak Bupati, itu masyarakat minta apa?'."

"Pak Bupati jawab, 'Biasa mereka minta jalan, itu biasanya begitu. Kalau sudah kita bangunkan sekolah begini kemudian dia biasanya minta dibangunkan jalan," kata Bupati.

Baca juga: Pemerintah Diminta Tak Gegabah Pakai UU Terorisme untuk Atasi KKB di Papua