Kompas.com - 03/05/2021, 06:33 WIB
Situasi di lingkungan SD Impres Beoga, SMPN 1 Beoga dan SMAN 1 Beoga yang berada dalam satu kawasan. Tampak sejumlah bangunan sudah hangus terbakar akibat ulah KKB, Papua, Senin (12/4/2021) Dok Humas Polsek BeogaSituasi di lingkungan SD Impres Beoga, SMPN 1 Beoga dan SMAN 1 Beoga yang berada dalam satu kawasan. Tampak sejumlah bangunan sudah hangus terbakar akibat ulah KKB, Papua, Senin (12/4/2021)

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah melalui Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD telah memutuskan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Papua sebagai teroris.

Keputusan ini diambil menyusul semakin masifnya kekerasan yang dilakukan KKB yang berujung pada kematian.

Undang-undang (UU) Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas UU Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi UU menjadi salah satu rujukan keputusan tersebut diambil.

"Berdasar definisi yang dicantumkan dalam UU Nomor 5 Tahun 2018 maka apa yang dilakukan oleh KKB dan segala nama organisasinya dan orang-orang yang berafisiliasi dengannnya adalah tindakan teroris," ujar Mahfud, Kamis (29/4/2021).

Setali tiga uang, setelah adanya penetapan ini, pemerintah langsung memerintahkan aparat keamanan mengejar KKB dengan tindakan tegas namun terukur.

Baca juga: Bongkar Jaringan KKB, Kapolda Papua Ingin Tangkap Pelaku Hidup-hidup

Mahfud mengingatkan aparat keamanan dalam penindakannya jangan sampai menyasar warga sipil.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Pemerintah sudah meminta kepada Polri, TNI, BIN, dan aparat terkait segera melakukan tindakan secara cepat, tegas, terukur menurut hukum, dalam arti jangan sampai menyasar ke masyarajat sipil," kata Mahfud.

Mahfud juga menyebut bahwa masyarakat Papua 92 persen sebetulnya pro terhadap Republik Indonesia.

"Pemberantasan terhadap terorisme itu bukan terhadap rakyat Papua, tapi terhadap segelintir orang karena berdasarkan hasil survei lebih dari 92 persen mereka pro-republik," imbuh dia.

Kaji ulang

Sementara itu, Gubernur Papua, Lukas Enembe langsung mengambil sikap atas keputusan pemerintah pusat tersebut.

Lukas mendesak pemerintah pusat mengkaji kembali pelabelan teroris bagi KKB. Pengkajian itu pun harus dilakukan secara komprehensif.

Baca juga: Kapolda Papua Sebut Masih Ada 6 KKB yang Aktif Tebar Teror

"Pemerintah Provinsi Papua meminta kepada pemerintah pusat dan DPR RI agar melakukan pengkajian kembali menyoal penyematan label terhadap KKB sebagai teroris. Kami berpendapat bahwa pengkajian tersebut harus bersifat komprehensif dengan memperhatikan dampak sosial, dampak ekonomi dan dampak hukum terhadap warga Papua secara umum," ujar Lukas.

Lukas menyayangkan keputusan pelabelan tersebut. Seharusnya, kata dia, pemerintah pusat berkonsultasi dengan Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) ihwal penetapan ini.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah uang elektronik senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Alasan Pemerintah Atur Makan 20 Menit: Tak Semua Bisa Pesan-Antar

Alasan Pemerintah Atur Makan 20 Menit: Tak Semua Bisa Pesan-Antar

Nasional
UPDATE 28 Juli: Jawa Barat Sumbang Penambahan Kasus Harian Covid-19 Tertinggi

UPDATE 28 Juli: Jawa Barat Sumbang Penambahan Kasus Harian Covid-19 Tertinggi

Nasional
UPDATE 28 Juli: 19.103.162 Orang Sudah Divaksinasi Covid-19 Dosis Kedua

UPDATE 28 Juli: 19.103.162 Orang Sudah Divaksinasi Covid-19 Dosis Kedua

Nasional
UPDATE: 277.809 Spesimen Diperiksa, Positivity Rate Versi PCR 44,39 Persen

UPDATE: 277.809 Spesimen Diperiksa, Positivity Rate Versi PCR 44,39 Persen

Nasional
Sekjen PAN Nilai Fasilitas Isoman DPR di Hotel Tak Perlu, Maksimalkan Rumah Jabatan

Sekjen PAN Nilai Fasilitas Isoman DPR di Hotel Tak Perlu, Maksimalkan Rumah Jabatan

Nasional
UPDATE 28 Juli: Ada 271.132 Suspek Terkait Covid-19 di Indonesia

UPDATE 28 Juli: Ada 271.132 Suspek Terkait Covid-19 di Indonesia

Nasional
Satgas Covid-19 Sebut Angka Kepatuhan Pakai Masker Nasional Capai 80 Persen

Satgas Covid-19 Sebut Angka Kepatuhan Pakai Masker Nasional Capai 80 Persen

Nasional
PPKM Level 4 Diberlakukan, Pemerintah Tetap Larang TKA Masuk ke Indonesia

PPKM Level 4 Diberlakukan, Pemerintah Tetap Larang TKA Masuk ke Indonesia

Nasional
UPDATE 28 Juli: Tambah 1.824, Kasus Kematian Covid-19 Jadi 88.659 Orang

UPDATE 28 Juli: Tambah 1.824, Kasus Kematian Covid-19 Jadi 88.659 Orang

Nasional
UPDATE 28 Juli: Ada 558.392 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

UPDATE 28 Juli: Ada 558.392 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Nasional
Kekerasan Prajurit ke Warga di Merauke, KSAU Segera Copot Danlanud dan Dansatpom

Kekerasan Prajurit ke Warga di Merauke, KSAU Segera Copot Danlanud dan Dansatpom

Nasional
UPDATE 28 Juli: Pasien Covid-19 yang Sembuh Bertambah 43.856 Orang

UPDATE 28 Juli: Pasien Covid-19 yang Sembuh Bertambah 43.856 Orang

Nasional
Mendagri Klaim Keberhasilan PPKM Tampak di Indramayu

Mendagri Klaim Keberhasilan PPKM Tampak di Indramayu

Nasional
Baru Terima 150 Juta dari Total Kebutuhan 426,5 Juta Dosis Vaksin Covid-19, Kemenkes: Sisanya Dikirim Bertahap

Baru Terima 150 Juta dari Total Kebutuhan 426,5 Juta Dosis Vaksin Covid-19, Kemenkes: Sisanya Dikirim Bertahap

Nasional
UPDATE: Tambah 47.791 Orang, Total Kasus Covid-19 di Indonesia Kini Ada 3.287.727

UPDATE: Tambah 47.791 Orang, Total Kasus Covid-19 di Indonesia Kini Ada 3.287.727

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X