Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jadi Tersangka, Wali Kota Tanjungbalai Minta Maaf dan Janji Kooperatif ke KPK

Kompas.com - 24/04/2021, 17:35 WIB
Rahel Narda Chaterine,
Sandro Gatra

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - M Syahrial, Wali Kota Tanjungbalai menyampaikan permintaan maaf setelah ditetapkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai tersangka kasus suap.

Hal itu disampaikan Syahrial usai KPK menggelar konferensi pers penahanan dirinya di KPK, Jakarta Selatan, Sabtu (24/4/2021).

Secara khusus, ia meminta maaf kepada warganya di Tanjungbalai.

"Ya saya menyampaikan permohonan maaf kepada warga Kota Tanjungbalai yang sudah saya lakukan," ucap Syahrial seperti dikutip dari Tribunnews.com pada Sabtu sore.

Baca juga: KPK Tahan Wali Kota Tanjungbalai di Rutan KPK

Syahrial kemudian berjanji akan kooperatif dengan memberikan keterangan yang baik dan benar kepada KPK.

"Saya akan kooperatif memberikan keterangan yang baik dan benar kepada KPK RI," ujarnya.

KPK sebelumnya telah menetapkan tiga tersangka dalam kasus suap penanganan perkara terkait dugaan korupsi di Pemerintah Kota Tanjungbalai, Sumatera Utara, pada Kamis (22/4/2021) malam.

Ketiga orang itu adalah Wali Kota Tanjungbalai M Syahrial, Penyidik KPK AKP Stepanus Robin Pattuju, dan Pengacara Maskur Husain.

Baca juga: ICW: Pertanyaan yang Harus Dijawab KPK, dari Mana Azis Tahu Penyelidikan di Tanjungbalai?

"KPK meningkatkan perkara dan menetapkan tiga orang tersangka, pertama saudara SRP (Stepanus Robin Pattuju), kedua MH (Maskur Husain), ketiga MS (M Syahrial)," kata Ketua KPK Firli Bahuri, di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (22/4/2021) malam.

Firli menjelaskan M Syahrial menyiapkan uang berjumlah Rp 1,5 miliar kepada Stepanus dan Maskur agar penyidikan perkara di Pemkot Tanjungbalai yang dilakukan KPK dihentikan.

Terkait perkara di Pemkot Tanjungbalai tersebut, KPK belum mengumumkan tersangka. Firli menegaskan penyidikan masih berlanjut.

Akibat perbuatannya, M Syahrial dijerat Pasal 5 Ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 UU Tipikor.

Sedangkan, Steppanus dan Maksur disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau i dan Pasal 11 atau Pasal 12 B UU Tipikor Jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kakorlantas Ungkap Titik Rawan Kepadatan Saat Arus Balik Lebaran 2024

Kakorlantas Ungkap Titik Rawan Kepadatan Saat Arus Balik Lebaran 2024

Nasional
Situasi Pelabuhan Bakauheni Landai, Kepadatan Diprediksi Terjadi Minggu Malam

Situasi Pelabuhan Bakauheni Landai, Kepadatan Diprediksi Terjadi Minggu Malam

Nasional
Lebaran di KBRI Paris, Risma Berbagi Cerita dan Promosikan Produk Lokal

Lebaran di KBRI Paris, Risma Berbagi Cerita dan Promosikan Produk Lokal

Nasional
Komisi Informasi Pusat Sebut KPU Harus Buka Data Kerja Sama Sirekap dengan Alibaba

Komisi Informasi Pusat Sebut KPU Harus Buka Data Kerja Sama Sirekap dengan Alibaba

Nasional
Mengadu ke Mensos, Penyandang Disabilitas Asal Bandung Dapat Layanan Fisioterapi Gratis

Mengadu ke Mensos, Penyandang Disabilitas Asal Bandung Dapat Layanan Fisioterapi Gratis

Nasional
Sempat Dihentikan, 'Contraflow' Dibuka Lagi di Km 72 hingga Km 47 Tol Cikampek

Sempat Dihentikan, "Contraflow" Dibuka Lagi di Km 72 hingga Km 47 Tol Cikampek

Nasional
Bukan Jokowi, Relawan Joman Sebut Hasto Jadi Penghambat Pertemuan Megawati-Prabowo

Bukan Jokowi, Relawan Joman Sebut Hasto Jadi Penghambat Pertemuan Megawati-Prabowo

Nasional
TKN: Tak Ada Permintaan Jokowi ke Prabowo untuk Jangan Berkomunikasi dengan Megawati

TKN: Tak Ada Permintaan Jokowi ke Prabowo untuk Jangan Berkomunikasi dengan Megawati

Nasional
Tunggu Putusan MK, PDI-P Sebut Pertemuan Megawati-Prabowo Belum Terlaksana Bukan karena Jokowi

Tunggu Putusan MK, PDI-P Sebut Pertemuan Megawati-Prabowo Belum Terlaksana Bukan karena Jokowi

Nasional
TKN Sebut Jokowi Tak Jadi Penghambat Silaturahim Prabowo dengan Megawati

TKN Sebut Jokowi Tak Jadi Penghambat Silaturahim Prabowo dengan Megawati

Nasional
Kubu Anies-Muhaimin Fokus Kaitkan Keterangan 4 Menteri di Sidang MK dengan Bukti Kecurangan

Kubu Anies-Muhaimin Fokus Kaitkan Keterangan 4 Menteri di Sidang MK dengan Bukti Kecurangan

Nasional
Kesimpulan Tim Anies-Muhaimin yang Akan Diserahkan ke MK: Ada Pelanggaran Terukur, KPU Berpihak ke Prabowo-Gibran

Kesimpulan Tim Anies-Muhaimin yang Akan Diserahkan ke MK: Ada Pelanggaran Terukur, KPU Berpihak ke Prabowo-Gibran

Nasional
Soroti Ketegangan Iran-Israel, Pengamat: Perang di Timur Tengah Bisa Menjurus ke Perang Dunia III

Soroti Ketegangan Iran-Israel, Pengamat: Perang di Timur Tengah Bisa Menjurus ke Perang Dunia III

Nasional
Finalisasi Kesimpulan, Yusril dkk Yakin MK Bakal Sahkan Kemenangan Prabowo-Gibran

Finalisasi Kesimpulan, Yusril dkk Yakin MK Bakal Sahkan Kemenangan Prabowo-Gibran

Nasional
RI Dinilai Bisa Turun Tangan Lakukan Upaya Berikut untuk Hentikan Serangan Iran ke Israel

RI Dinilai Bisa Turun Tangan Lakukan Upaya Berikut untuk Hentikan Serangan Iran ke Israel

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com