Kompas.com - 23/04/2021, 15:03 WIB
Ilustrasi pernikahan yang diakui secara hukum SHUTTERSTOCKIlustrasi pernikahan yang diakui secara hukum

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah melalui Kementerian Agama (Kemenag) segera meluncurkan kartu nikah digital.

Direktur Bina Kantor Urusan Agama (KUA) dan Keluarga Sakinah Kemenag Muharam Marzuki mengatakan, nantinya kartu nikah digital tersebut akan diberikan kepada setiap pasangan pengantin.

“Dalam waktu yang tidak terlalu lama, digitalisasi kartu nikah akan kita berikan kepada pasangan pengantin," kata Muharam dikutip dari situs Kemenag, Jumat (23/4/2021).

Muharam mengatakan, diluncurkannya layanan kartu nikah digital tersebut diharapkan dapat memberikan kemudahan bagi masyarakat yang telah menikah.

Mereka akan langsung mendapatkan kartu nikahnya secara online setelah prosesi akad nikah.

Baca juga: Gratis, Buku Nikah Hilang atau Rusak Bisa Diurus di KUA

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Jadi selain mendapat buku nikah, pasangan pengantin juga mendapatkan kartu nikah yang berfungsi memberi kemudahan ketika mereka berpergian. Kartu nikah tersebut mudah ketika dibawa kemana-mana," kata Muharam.

Oleh karena itu, agar lebih mempermudah lagi, maka kartu nikah tersebut kini didigitalisasi.

“Insya Allah dalam waktu dekat ini akan lahir kartu nikah digital, dan ini sudah menjadi kewajiban kami melakukan penyesuaian dengan zaman dan bagaimana memberikan layanan terbaik dan berkualitas," kata dia.

Muharam memastikan bahwa layanan kartu nikah digital tersebut akan berlaku di KUA di seluruh Indonesia.

Adapun program layanan kartu nikah digital tersebut merupakan bagian dari program revitalisasi KUA untuk memberikan kemudahan yang berkualitas kepada masyarakat.



Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

UPDATE 21 September: 248.657 Spesimen Diperiksa Terkait Covid-19, Positivity Rate dengan PCR 6,34 Persen

UPDATE 21 September: 248.657 Spesimen Diperiksa Terkait Covid-19, Positivity Rate dengan PCR 6,34 Persen

Nasional
Aturan Lengkap PPKM Level 3 di Luar Jawa-Bali hingga 4 Oktober 2021

Aturan Lengkap PPKM Level 3 di Luar Jawa-Bali hingga 4 Oktober 2021

Nasional
UPDATE 21 September: Tambah 6.581, Kasus Sembuh Covid-19 Jadi 4.002.706

UPDATE 21 September: Tambah 6.581, Kasus Sembuh Covid-19 Jadi 4.002.706

Nasional
UPDATE: 140.805 Orang di Indonesia Meninggal akibat Covid-19

UPDATE: 140.805 Orang di Indonesia Meninggal akibat Covid-19

Nasional
Pengangkatan Guru Honorer yang Telah Mengabdi Puluhan Tahun Diusulkan Tanpa Tes

Pengangkatan Guru Honorer yang Telah Mengabdi Puluhan Tahun Diusulkan Tanpa Tes

Nasional
UPDATE: Tambah 3.263 Orang, Kasus Covid-19 Indonesia Capai 4.195.958

UPDATE: Tambah 3.263 Orang, Kasus Covid-19 Indonesia Capai 4.195.958

Nasional
Kemenag Optimistis RI Segera Diperbolehkan Kirim Jemaah Umrah

Kemenag Optimistis RI Segera Diperbolehkan Kirim Jemaah Umrah

Nasional
Jokowi Dinilai Tercela jika Abaikan Rekomendasi Ombudsman-Komnas HAM soal TWK KPK

Jokowi Dinilai Tercela jika Abaikan Rekomendasi Ombudsman-Komnas HAM soal TWK KPK

Nasional
Kemenag Minta Jemaah Umrah Segera Lakukan Vaksinasi Covid-19

Kemenag Minta Jemaah Umrah Segera Lakukan Vaksinasi Covid-19

Nasional
Atasi 'Overcrowding' Lapas, Pemerintah Diminta Terbitkan Peraturan Pelaksana soal Pidana Alternatif

Atasi "Overcrowding" Lapas, Pemerintah Diminta Terbitkan Peraturan Pelaksana soal Pidana Alternatif

Nasional
RI Dorong Penggunaan Nuklir untuk Tujuan Damai dan Bermanfaat

RI Dorong Penggunaan Nuklir untuk Tujuan Damai dan Bermanfaat

Nasional
Desakan Mundur ke Menkumham dan Dirjenpas, Pimpinan DPR Tak Mau Berandai-andai

Desakan Mundur ke Menkumham dan Dirjenpas, Pimpinan DPR Tak Mau Berandai-andai

Nasional
Didesak Mundur Usai Kebakaran Lapas Tangerang, Yasonna: Kita Anteng-anteng Saja

Didesak Mundur Usai Kebakaran Lapas Tangerang, Yasonna: Kita Anteng-anteng Saja

Nasional
Diperiksa KPK 5 Jam, Anies: Ada 8 Pertanyaan soal Program Pengadaan Rumah di Jakarta

Diperiksa KPK 5 Jam, Anies: Ada 8 Pertanyaan soal Program Pengadaan Rumah di Jakarta

Nasional
Anak di Bawah 12 Tahun Boleh Masuk Mal, Pimpinan DPR Nilai Pemerintah Punya Pertimbangan Ekonomi

Anak di Bawah 12 Tahun Boleh Masuk Mal, Pimpinan DPR Nilai Pemerintah Punya Pertimbangan Ekonomi

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.