Denny Indrayana Ungkap Dugaan Politik Uang di Pilgub Kalsel Jelang Pemungutan Suara Ulang

JAKARTA, KOMPAS.com - Calon Gubernur Kalimantan Selatan (Kalsel) Denny Indrayana mengungkap adanya dugaan praktik politik uang dalam proses menjelang pemungutan suara ulang pemilihan gubernur (Pilgub) Kalsel tahun 2020.

Hal itu ia ungkapkan usai melakukan audiensi dengan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI, Senin (12/4/2021).

"Tadi kami diterima oleh Komisioner Ibu (Ratna) Dewi. Kami memberikan informasi, situasi di Kalimantan Selatan yang semakin tidak kondusif, terkait dengan prinsip pemilu jujur dan adil," kata Denny melalui siaran di akun Facebook-nya.

Adapun dugaan politik uang yang dimaksud Denny antara lain pembagian sembako hingga pemborongan dagangan di pasar.

Kemudian kepala desa digaji Rp 5 juta per bulan, Rukun Tetangga (RT) Rp 2,5 juta per bulan selama rentang periode pemungutan suara ulang yang akan digelar 9 Juni 2021.

Baca juga: Tak Puas Kinerja Bawaslu Kalsel, Denny Indrayana Laporkan Dugaan Politik Uang ke Bawaslu RI

"Saya sudah ketemu dengan beberapa RT dibeberapa wilayah, mengkonfirmasi itu. Tujuannya nanti mereka merekrut suara-suara pemilih," ujarnya.

Lalu ada juga modus politik uang dengan menempelkan stiker yang bertuliskan angka jumlah penghuni rumah untuk selanjutnya diberi uang.

Serta adanya kepala dinas yang dikumpulkan untuk menguntungkan salah satu pasangan calon.

"Kiranya nanti ada tim lain yang turun dengan uang pada gilirannya untuk memberikan pembelian suara kepada rumah-rumah yang sudah ditempelin stiker itu. Ini sebenarnya modus lama," ungkapnya.

Namun, menurut Denny, walau sudah terlihat jelas, Bawaslu Kalimantan Selatan justru tidak melakukan tindakan apapun.

Padahal, seharusnya Bawaslu dia nilai bisa mengambil tindakan tanpa harus ada laporan terlebih dahulu.

"Jadi saya memberikan warning kepada Bawaslu jangan dibiarkan dong sambil saya mengambil langkah," ucap dia.