Denny Indrayana Ungkap Dugaan Politik Uang di Pilgub Kalsel Jelang Pemungutan Suara Ulang

Kompas.com - 12/04/2021, 15:30 WIB
Denny Indrayana menemui sejumlah wartawan usai melaporkan Sahbirin Noor ke Bawaslu Kalsel pada, Selasa (3/11/2020) malam. KOMPAS.com/ANDI MUHAMMAD HASWARDenny Indrayana menemui sejumlah wartawan usai melaporkan Sahbirin Noor ke Bawaslu Kalsel pada, Selasa (3/11/2020) malam.
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Calon Gubernur Kalimantan Selatan (Kalsel) Denny Indrayana mengungkap adanya dugaan praktik politik uang dalam proses menjelang pemungutan suara ulang pemilihan gubernur (Pilgub) Kalsel tahun 2020.

Hal itu ia ungkapkan usai melakukan audiensi dengan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI, Senin (12/4/2021).

"Tadi kami diterima oleh Komisioner Ibu (Ratna) Dewi. Kami memberikan informasi, situasi di Kalimantan Selatan yang semakin tidak kondusif, terkait dengan prinsip pemilu jujur dan adil," kata Denny melalui siaran di akun Facebook-nya.

Adapun dugaan politik uang yang dimaksud Denny antara lain pembagian sembako hingga pemborongan dagangan di pasar.

Kemudian kepala desa digaji Rp 5 juta per bulan, Rukun Tetangga (RT) Rp 2,5 juta per bulan selama rentang periode pemungutan suara ulang yang akan digelar 9 Juni 2021.

Baca juga: Tak Puas Kinerja Bawaslu Kalsel, Denny Indrayana Laporkan Dugaan Politik Uang ke Bawaslu RI

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Saya sudah ketemu dengan beberapa RT dibeberapa wilayah, mengkonfirmasi itu. Tujuannya nanti mereka merekrut suara-suara pemilih," ujarnya.

Lalu ada juga modus politik uang dengan menempelkan stiker yang bertuliskan angka jumlah penghuni rumah untuk selanjutnya diberi uang.

Serta adanya kepala dinas yang dikumpulkan untuk menguntungkan salah satu pasangan calon.

"Kiranya nanti ada tim lain yang turun dengan uang pada gilirannya untuk memberikan pembelian suara kepada rumah-rumah yang sudah ditempelin stiker itu. Ini sebenarnya modus lama," ungkapnya.

Namun, menurut Denny, walau sudah terlihat jelas, Bawaslu Kalimantan Selatan justru tidak melakukan tindakan apapun.

Padahal, seharusnya Bawaslu dia nilai bisa mengambil tindakan tanpa harus ada laporan terlebih dahulu.

"Jadi saya memberikan warning kepada Bawaslu jangan dibiarkan dong sambil saya mengambil langkah," ucap dia.



Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kasus Varian Baru Covid-19 di Indonesia Capai 3.032

Kasus Varian Baru Covid-19 di Indonesia Capai 3.032

Nasional
Kemenhub Siapkan Transportasi PON XX Papua, Kirim 428 Bus

Kemenhub Siapkan Transportasi PON XX Papua, Kirim 428 Bus

Nasional
Indonesia Catat 2.945 Kasus Varian Delta

Indonesia Catat 2.945 Kasus Varian Delta

Nasional
Varian Baru Covid-19 di DKI Jakarta Tembus 1.040 Kasus

Varian Baru Covid-19 di DKI Jakarta Tembus 1.040 Kasus

Nasional
Dukcapil Sebut Masih Banyak Warga Usia 27-30 Tahun Belum Punya E-KTP

Dukcapil Sebut Masih Banyak Warga Usia 27-30 Tahun Belum Punya E-KTP

Nasional
[POPULER NASIONAL] Demokrat Harap Sidang PTUN Tak Dilanjutkan | Mengenang Salim Kancil

[POPULER NASIONAL] Demokrat Harap Sidang PTUN Tak Dilanjutkan | Mengenang Salim Kancil

Nasional
Robohnya Pohon Beringin di Jumat Kelabu

Robohnya Pohon Beringin di Jumat Kelabu

Nasional
Azis Syamsuddin Diduga Tak Hanya Terlibat dalam Satu Kasus, MAKI Dorong KPK Lakukan Pengembangan

Azis Syamsuddin Diduga Tak Hanya Terlibat dalam Satu Kasus, MAKI Dorong KPK Lakukan Pengembangan

Nasional
Hilangnya Demokratisasi Internal Dinilai Jadi Penyebab Banyak Kader Parpol Korupsi

Hilangnya Demokratisasi Internal Dinilai Jadi Penyebab Banyak Kader Parpol Korupsi

Nasional
LBH Sebut Terima 390 Aduan Tindakan Sewenang-wenang Aparat dalam Aksi #ReformasiDikorupsi 2019

LBH Sebut Terima 390 Aduan Tindakan Sewenang-wenang Aparat dalam Aksi #ReformasiDikorupsi 2019

Nasional
IDAI Sebut Tak Diikutsertakan Susun Persyaratan PTM dari Sisi Kesehatan

IDAI Sebut Tak Diikutsertakan Susun Persyaratan PTM dari Sisi Kesehatan

Nasional
Ketua IDAI: Kita Tak Mau Syarat Kesehatan untuk Pelaksanaan PTM Didiskon

Ketua IDAI: Kita Tak Mau Syarat Kesehatan untuk Pelaksanaan PTM Didiskon

Nasional
UPDATE: Sebaran 86 Kasus Covid-19 Meninggal di Indonesia, Tertinggi di Papua dengan 10 Kasus

UPDATE: Sebaran 86 Kasus Covid-19 Meninggal di Indonesia, Tertinggi di Papua dengan 10 Kasus

Nasional
UPDATE 26 September: 48,5 Juta Orang Sudah Terima Vaksin Covid-19 Dosis Kedua

UPDATE 26 September: 48,5 Juta Orang Sudah Terima Vaksin Covid-19 Dosis Kedua

Nasional
UPDATE: Tambah 217.084, Total 38.076.424 Spesimen Covid-19 Sudah Diperiksa

UPDATE: Tambah 217.084, Total 38.076.424 Spesimen Covid-19 Sudah Diperiksa

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.