Tak Puas Kinerja Bawaslu Kalsel, Denny Indrayana Laporkan Dugaan Politik Uang ke Bawaslu RI

Kompas.com - 12/04/2021, 12:35 WIB
Paslon Denny-Difriadi resmi mendaftar ke KPUD Kalsel untuk bertarung di Pilkada Kalsel. KOMPAS.com/ANDI MUHAMMAD HASWARPaslon Denny-Difriadi resmi mendaftar ke KPUD Kalsel untuk bertarung di Pilkada Kalsel.
|
Editor Bayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Calon Gubernur Kalimantan Selatan (Kalsel) Denny Indrayana akan menyambangi Kantor Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI pada Senin (12/4/2021).

Hal itu ia lakukan untuk melaporkan dugaan kecurangan politik uang di daerah yang akan menyelanggarakan pemungutan suara ulang Pemilihan Gubernur (Pilgub) Kalsel. Adapun pemungutan suara ulang Pilgub Kalsel akan digelar pada 9 Juni 2021 mendatang.

"Iya, insya Allah nanti saya ke Bawaslu," kata Denny melalui keterangan tertulisnya, Senin (12/4/2021).

Baca juga: 2 Dugaan Pelanggaran Ini Bikin Denny Indrayana Dilaporkan ke Bawaslu, Apa Saja?

Denny menduga telah terjadi tindak politik uang selama proses menjelang pemungutan suara ulang.

Tindakan tersebut meliputi pembagian bakul berisi sembako yang bisa menjadi THR, parsel, dan zakat fitrah atau zakat mal.

Kemudian modus memborong barang dagangan disertai pembagian uang kepada warga. Namun, ia menilai Bawaslu Kalsel seperti membiarkan hal tersebut terjadi.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Seperti dibiarkan saja, seperti tahu sama tahu. Ini kan sangat merugikan bagi demokrasi kita, terutama kami yang ingin mengedepankan politik jujur dan adil," ujar dia.

Baca juga: Denny Indrayana Tak Hadir Saat Dipanggil Bawaslu Soal Acara Shalat Subuh Keliling

Selain itu, Denny juga melihat adanya pelibatan aparat pemerintahan dari level kepala dinas sampai level kepala desa dan Ketua RT dan RW yang diberi gaji Rp 2,5 juta.

Kemudian kepala desa digaji sebesar Rp 5 juta per bulan untuk menggalang suara pemilih serta ada modus berupa penempelan stiker bertanda khusus di rumah-rumah warga sebagai kamuflase pendataan pemilih yang ujungnya dipergunakan sebagai data pembayaran politik uang.

"Jadi tiap rumah didata, dibayar Rp 100.000 untuk ditempeli striker, kemudian nanti akan ada lagi pembagian berikutnya yang besarnya sekitar Rp 500.000 saat menjelang pemilihan," ucapnya.

Modus selanjutnya, kata Denny, juga ada yang berupa sholat hajat dan ibadah lainnya lalu diikuti pembagian uang.

Baca juga: Safari Shalat Subuh Denny Indrayana Dilaporkan ke Bawaslu

Ia pun berharap Bawaslu RI bisa melakukan langkah-langkah nyata dan menegakan aturan dengan benar dan adil terkait dugaan tindak politik uang tersebut.

"Mengingat Bawaslu Kalsel tidak melakukan tindakan pencegahan maupun penindakan dan seolah melakukan pembiaran, padahal tidak sulit mengidentifikasi modus-modus tersebut," ucap dia.



Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Wakil Ketua MPR: Permasalahan Kesetaraan Gender Harus Segera Diselesaikan

Wakil Ketua MPR: Permasalahan Kesetaraan Gender Harus Segera Diselesaikan

Nasional
Survei Sebut Pendukung PDI-P dan Golkar Setuju Presiden Tiga Periode, Jokpro 2024: Cepat atau Lambat, Partai Lain Akan Bergabung

Survei Sebut Pendukung PDI-P dan Golkar Setuju Presiden Tiga Periode, Jokpro 2024: Cepat atau Lambat, Partai Lain Akan Bergabung

Nasional
Kemenkes: Penurunan Kasus Covid-19 di Indonesia Belum Capai Ketentuan WHO

Kemenkes: Penurunan Kasus Covid-19 di Indonesia Belum Capai Ketentuan WHO

Nasional
Masyarakat yang Tidak Punya NIK Bisa Ikut Vaksinasi Covid-19 dengan Disdukcapil

Masyarakat yang Tidak Punya NIK Bisa Ikut Vaksinasi Covid-19 dengan Disdukcapil

Nasional
Tanggapi Arteria soal Pesawat Kepresidenan, Demokrat: Keliru jika Salahkan SBY, Harusnya Berterima Kasih

Tanggapi Arteria soal Pesawat Kepresidenan, Demokrat: Keliru jika Salahkan SBY, Harusnya Berterima Kasih

Nasional
Menko PMK Minta Puskesmas Siapkan Obat Antivirus dan Oksigen untuk Pasien Covid-19

Menko PMK Minta Puskesmas Siapkan Obat Antivirus dan Oksigen untuk Pasien Covid-19

Nasional
Cegah Penurunan Populasi Ikan Selar Bentong, Kementerian KP Lakukan Penelitian

Cegah Penurunan Populasi Ikan Selar Bentong, Kementerian KP Lakukan Penelitian

Nasional
Soal Informasi Bantuan Kuota Internet, Nadiem: Harus Resmi dari Kemendikbud, Bersumber dari Satu Situs

Soal Informasi Bantuan Kuota Internet, Nadiem: Harus Resmi dari Kemendikbud, Bersumber dari Satu Situs

Nasional
Anies Bolehkan Warga yang Sudah Divaksin Pergi ke Mana Saja, Ini Kata Kemenkes

Anies Bolehkan Warga yang Sudah Divaksin Pergi ke Mana Saja, Ini Kata Kemenkes

Nasional
Calon Hakim Agung Ini Nilai Terlalu Banyak OTT KPK Akan Berdampak ke Investasi

Calon Hakim Agung Ini Nilai Terlalu Banyak OTT KPK Akan Berdampak ke Investasi

Nasional
Diperiksa KPK Terkait Kasus Pengaturan Proyek di Indramayu, Dedi Mulyadi: Ada 3 Pertanyaan

Diperiksa KPK Terkait Kasus Pengaturan Proyek di Indramayu, Dedi Mulyadi: Ada 3 Pertanyaan

Nasional
Anies-AHY Paling Dipilih Rakyat Versi Survei, PPP: Biasa Saja, Survei Bukan Cerminan Hasil Pemilu

Anies-AHY Paling Dipilih Rakyat Versi Survei, PPP: Biasa Saja, Survei Bukan Cerminan Hasil Pemilu

Nasional
Kemendikbud Ristek Kembali Beri Bantuan Kuota, Begini Syaratnya

Kemendikbud Ristek Kembali Beri Bantuan Kuota, Begini Syaratnya

Nasional
Calon Hakim Agung Ini Nilai Restorastive Justice Pendekatan Utama Selesaikan Pidana Anak

Calon Hakim Agung Ini Nilai Restorastive Justice Pendekatan Utama Selesaikan Pidana Anak

Nasional
Lonjakan Kasus Covid-19 di NTB, Sumbawa Disebut Kekurangan Dokter

Lonjakan Kasus Covid-19 di NTB, Sumbawa Disebut Kekurangan Dokter

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X