Indonesia dan Jepang Sepakat Kerja Sama Alih Alutsista dan Teknologi Pertahanan

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah Indonesia dan Jepang menjalin kesepakatan pengalihan alat utama sistem persenjataan (alutsista) dan teknologi pertahanan.

Kesepakatan ini dicapai dalam pertemuan bernama 2 + 2 antara Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dengan Menteri Luar Negeri Jepang Toshimitsu Motegi dan Menteri Pertahanan Nobuo Kishi di Tokyo, Jepang, Selasa (30/3/2021) sore waktu setempat.

"Dalam pertemuan ini, kedua belah pihak sepakat untuk mempromosikan kerja sama keamanan dan pertahanan termasuk pengalihan alat dan teknologi pertahanan," demikian keterangan tertulis dikutip dari Kemhan.go.id, Rabu (31/3/2021).

Baca juga: Ke Jepang, Menlu Retno Bertukar Pendapat dengan Menteri Kono Taro soal Covid-19

Kerja sama pengalihan alutsista dan teknologi ini ditandai dengan tanda tangan yang dilakukan Prabowo yang menjadi pintu gerbang dimulainya kerja sama antara industri pertahanan Indonesia dan Jepang.

Pada pertemuan itu juga membahas sejumlah topik di bidang pertahanan. Salah satu topik yang dibahas adalah kebijakan negara tentang modernisasi alutsista Indonesia dan pengembangan industri pertahanan nasional.

Untuk mendukung misi tersebut, perlu membangun jaringan yang lebih luas dan kerjasama internasional dengan negara sahabat, salah satunya dengan Jepang.

Selain melaksanakan pembicaraan mengenai industri pertahanan, pertemuan 2 + 2 juga membahas kerja sama militer.

Baca juga: Pertemuan Menlu RI dan Jepang, Bahas soal Investasi hingga Proyek Infrastruktur

Di antaranya bidang pendidikan, kunjungan pejabat, serta forum dialog sesuai dengan ruang lingkup Nota Kerja Sama dan Pertukaran Bidang Pertahanan pada 2015.

"Selain itu, Menhan RI juga mendorong terwujudnya latihan bersama antar kedua angkatan bersenjata," tulis Kemhan.go.id.

Di samping itu, pertemuan itu juga membahas mengenai pengembangan kapasitas dan berbagi pengalaman, serta pengetahuan tentang bantuan kemanusiaan dan kerja sama bantuan bencana atau Humanitarian Assistance and Disaster Relief-HADR.

Topik ini sangat penting, mengingat kedua negara sering menghadapi berbagai bencana alam sehingga diperlukan sumber daya manusia yang profesional dalam menangani bencana.