MAKI Serahkan Data Kasus Dugaan Korupsi Pengadaan Lahan di Cipayung kepada KPK

Kompas.com - 19/03/2021, 19:08 WIB
Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman DYLAN APRIALDO RACHMAN/KOMPAS.comKoordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman
Penulis Irfan Kamil
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) menyerahkan data lahan di Munjul, Kelurahan Pondok Rangon, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur kepada Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK), Jumat (19/3/2021).

Seperti diketahui, KPK sedang melakukan penyidikan kasus dugaan korupsi pembelian lahan oleh Perusahaan Daerah Sarana Jaya yang merupakan BUMD DKI Jakarta.

Koordinator MAKI Boyamin Saiman mengatakan, data tersebut terdiri atas Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 97, 98, dan 99 yang diterbitkan oleh Kantor BPN Jakarta Timur pada tanggal 31 Juli 2001 dengan masa berlaku hingga 31 Juli 2021 atas nama pemilik Yayasan Kongregasi Suster-Suster Carolus Borromeus dengan luas keseluruhan sekitar 4 hektar.

“Berdasar data tersebut terdapat hal-hal yang memperkuat telah terjadinya dugaan korupsi pembayaran pembelian lahan oleh PD Sarana Jaya kepada sebuah perusahaan yang mengaku memiliki lahan tersebut,” kata Boyamin dalam keterangan tertulis kepada Kompas.com, Jumat (19/3/2021).

Boyamin menyebut, lahan tersebut dimiliki oleh sebuah yayasan, sehingga tidak bisa dijual kepada sebuah perusahaan bisnis swasta.

Baca juga: Modus Korupsi Pengadaan Lahan di Era Anies Disebut Mirip Kasus Era Ahok

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Lahan yayasan, kata dia, hanya boleh dialihkan kepada yayasan lain untuk digunakan dengan tujuan fungsi sosial.

Hal ini berdasarkan ketentuan Pasal 37 Ayat (1) huruf B Undang-Undang Nomor 16 tahun 2001 dan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2004 Tentang Yayasan.

“Semestinya sejak awal PD Sarana Jaya mengetahui tidak bisa membeli lahan tersebut karena lahan dimiliki oleh sebuah Yayasan yang kemudian dijual kepada perusahaan swasta yang mana dilarang oleh UU Yayasan,” ucap Boyamin.

“Sehingga dengan melakukan pembayaran kepada sebuah perusahaan swasta sekitar Rp. 200 Milyar adalah sebuah bentuk pembayaran yang tidak diperolehnya sebuah lahan yang clear and clean serta berpotensi kerugian total lost (uang hilang semua tanpa mendapat lahan),” ucap dia.

Selain itu, Boyamin menyebut, lahan itu HGB-nya akan habis tahun 2021 dan selama ini tidak pernah dilakukan pembangunan apapun sesuai ijin HGB.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

UPDATE 25 September: Tambah 123, Kasus Kematian akibat Covid-19 Capai 141.381

UPDATE 25 September: Tambah 123, Kasus Kematian akibat Covid-19 Capai 141.381

Nasional
UPDATE: Bertambah 3.746, Total Kasus Sembuh Covid-19 Capai 4.020.801

UPDATE: Bertambah 3.746, Total Kasus Sembuh Covid-19 Capai 4.020.801

Nasional
UPDATE: Bertambah 2.137, Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 4.206.253

UPDATE: Bertambah 2.137, Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 4.206.253

Nasional
Azis Syamsuddin Tersangka, Golkar Hormati Proses Hukum di KPK

Azis Syamsuddin Tersangka, Golkar Hormati Proses Hukum di KPK

Nasional
Wapres: RI Berpotensi Jadi Negara Terbesar Sektor Ekonomi Syariah

Wapres: RI Berpotensi Jadi Negara Terbesar Sektor Ekonomi Syariah

Nasional
MKD Sebut Pergantian Kursi Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin Jadi Wewenang Golkar

MKD Sebut Pergantian Kursi Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin Jadi Wewenang Golkar

Nasional
Dapat Motor Roda Tiga dari Kemensos, Sucipto: Alhamdulillah, Saya Senang Sekali

Dapat Motor Roda Tiga dari Kemensos, Sucipto: Alhamdulillah, Saya Senang Sekali

Nasional
Cerita Eks Sopir Saat Jokowi Dorong Mobil Mogok Ketika Tinjau Banjir

Cerita Eks Sopir Saat Jokowi Dorong Mobil Mogok Ketika Tinjau Banjir

Nasional
Golkar Siapkan Nama Wakil Ketua DPR Pengganti Azis Syamsuddin

Golkar Siapkan Nama Wakil Ketua DPR Pengganti Azis Syamsuddin

Nasional
Golkar Tawarkan Bantuan Hukum pada Azis Syamsuddin yang Tersandung Kasus Dugaan Suap

Golkar Tawarkan Bantuan Hukum pada Azis Syamsuddin yang Tersandung Kasus Dugaan Suap

Nasional
Kompolnas: Polri Harus Evaluasi Strategi Keamanan di Papua Pasca Penyerangan Puskemas Kiwirok

Kompolnas: Polri Harus Evaluasi Strategi Keamanan di Papua Pasca Penyerangan Puskemas Kiwirok

Nasional
Azis Syamsuddin Nyatakan Mundur dari Jabatan Wakil Ketua DPR

Azis Syamsuddin Nyatakan Mundur dari Jabatan Wakil Ketua DPR

Nasional
Wapres: Indonesia Berpotensi Jadi Produsen Produk Halal Terbesar Dunia, tapi Belum Dioptimalkan

Wapres: Indonesia Berpotensi Jadi Produsen Produk Halal Terbesar Dunia, tapi Belum Dioptimalkan

Nasional
Komnas HAM Bernegosiasi dengan KKB Untuk Evakuasi Nakes Gerald Sokoy

Komnas HAM Bernegosiasi dengan KKB Untuk Evakuasi Nakes Gerald Sokoy

Nasional
Terjadi Pembakaran Mimbar Masjid di Makassar, JK Minta Masyarakat Tak Terprovokasi

Terjadi Pembakaran Mimbar Masjid di Makassar, JK Minta Masyarakat Tak Terprovokasi

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.